HOME  ⁄  Nasional

Pemprov DKI Jakarta Pastikan PON Pantai I 2026 Tanpa APBD, Seluruh Anggaran Ditanggung Sponsor

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Pemprov DKI Jakarta Pastikan PON Pantai I 2026 Tanpa APBD, Seluruh Anggaran Ditanggung Sponsor
Foto: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua PB PON Pantai I 2026 Andri Yansyah memberikan keterangan di Gedung KONI DKI Jakarta, Rabu 11/10/2026 (sumber: ANTARA/Mario Sofia Nasution)

Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Pantai I 2026 pada 21–27 November mendatang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta karena seluruh kebutuhan pembiayaan akan dipenuhi melalui dukungan sponsor dan berbagai pihak yang terlibat.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Andri Yansyah, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan skema pembiayaan alternatif agar penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut tetap berjalan tanpa membebani APBD.

"Kami pastikan seluruh anggaran untuk menjadi tuan rumah dari sponsor dan berbagai pihak yang terlibat membantu penyelenggaraan PON Pantai pertama ini," kata Andri Yansyah di Jakarta, Rabu.

Andri menjelaskan bahwa keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat yang menetapkan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON Pantai I 2026 baru diterbitkan pada 3 September 2026.

Penetapan tersebut dilakukan setelah masa pembahasan APBD Perubahan DKI Jakarta terlewati sehingga kebutuhan anggaran penyelenggaraan tidak dapat dimasukkan dalam pembahasan anggaran daerah.

"Jadi, kami tidak sempat lagi membahas anggaran tuan rumah ini menggunakan APBD," ujar Andri.

Kondisi tersebut mendorong Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan kerja sama dengan sektor swasta dan sponsor untuk mendukung seluruh kebutuhan penyelenggaraan PON Pantai pertama di Indonesia.

Pemprov DKI Jakarta Gandeng Sponsor dan Libatkan Seluruh OPD

Selain menggandeng sponsor, Pemprov DKI Jakarta melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan PON Pantai I 2026.

"Kami menggandeng sponsor, dan Gubernur meminta seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terlibat dalam pelaksanaan pekan olahraga tersebut," tambah Andri.

Salah satu perangkat daerah yang dilibatkan adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang bertugas mengatur arus lalu lintas selama berlangsungnya pertandingan.

Dinas Perhubungan juga akan mendukung pengawalan atlet dan kontingen dari lokasi penginapan menuju arena pertandingan guna memastikan mobilitas peserta berjalan lancar.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Keterlibatan perangkat daerah tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh pertandingan dan kegiatan pendukung dapat terlaksana secara tertib.

Andri menyampaikan bahwa DKI Jakarta sebelumnya telah memiliki pengalaman menyelenggarakan berbagai kegiatan olahraga berskala besar tanpa menggunakan anggaran daerah.

Beberapa kegiatan yang disebutkan antara lain Jakarta International Marathon (Jakim), Jakarta Running Festival (JRF), dan Vertical Run.

Pengalaman tersebut menjadi dasar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk kembali mengoptimalkan keterlibatan sektor swasta dalam mendukung penyelenggaraan PON Pantai I 2026.

"Kami mengoptimalkan peran swasta, dan kali ini, Ancol sebagai BUMD DKI Jakarta menjadi lokasi pelaksanaan PON Pantai ini," tutur Andri.

Kawasan wisata Ancol yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta akan menjadi salah satu lokasi utama pertandingan dalam ajang olahraga nasional tersebut.

Akomodasi dan Transportasi PON Pantai Ditanggung Masing-Masing Kontingen

Sekretaris Umum Panitia Besar (PB) PON Pantai, Andri Paranoan, menjelaskan bahwa penyelenggaraan PON Pantai memiliki mekanisme berbeda dibandingkan PON reguler, terutama terkait pengaturan akomodasi, konsumsi, dan transportasi peserta.

Dalam penyelenggaraan PON reguler, kebutuhan penginapan, makanan, hingga transportasi peserta disiapkan oleh tuan rumah melalui mekanisme pembiayaan yang dibagi bersama kontingen.

Namun, pada PON Pantai I 2026, kebutuhan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing kontingen yang mengikuti pertandingan.

Setiap kontingen diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri fasilitas penginapan, konsumsi, dan transportasi sesuai dengan kebutuhan serta perencanaan masing-masing.

Panitia penyelenggara hanya membantu menyediakan informasi atau daftar pilihan fasilitas yang dapat digunakan sebagai referensi bagi kontingen.

"Kami hanya membantu memberikan daftar saja, kontingen yang akan menentukan sendiri," ungkap Andri Paranoan.

Melalui mekanisme tersebut, setiap kontingen memiliki keleluasaan dalam mengatur kebutuhan operasional selama mengikuti rangkaian pertandingan PON Pantai.

PON Pantai I 2026 Digelar di Ancol dan Halim, Diikuti 1.172 Peserta

PON Pantai I 2026 dijadwalkan berlangsung pada 21–27 November 2026 dengan menggunakan dua kawasan pertandingan di Jakarta.

Dua lokasi tersebut adalah kawasan wisata Ancol di Jakarta Utara dan Lapangan Dirgantara 3 Halim di Jakarta Timur.

Sebanyak 1.172 peserta dari 33 provinsi telah mendaftarkan diri untuk mengikuti penyelenggaraan perdana ajang olahraga nasional khusus cabang olahraga pantai tersebut.

Para peserta dijadwalkan bersaing dalam 67 nomor pertandingan yang berasal dari 10 cabang olahraga dan 11 disiplin.

Penyelenggaraan PON Pantai pertama ini menjadi ajang kompetisi olahraga nasional yang mempertemukan kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia.

Pemprov DKI Jakarta bersama panitia penyelenggara terus mempersiapkan kesiapan lokasi pertandingan, pengaturan transportasi, pengamanan, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya.

Koordinasi antarperangkat daerah juga dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Melalui dukungan sponsor, keterlibatan sektor swasta, dan koordinasi pemerintah daerah, Pemprov DKI Jakarta menargetkan PON Pantai I 2026 dapat terselenggara dengan lancar tanpa menggunakan APBD untuk pembiayaan penyelenggaraannya.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026