Pantau - Pemerintah Provinsi Aceh mulai menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyimpanan minyak nilam setelah Kementerian Perdagangan resmi menetapkan komoditas tersebut sebagai salah satu barang yang dapat disimpan melalui Sistem Resi Gudang (SRG).
Kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan tata niaga minyak nilam di Aceh, terutama untuk menjaga kualitas komoditas, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan posisi tawar petani.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, T Adi Darma, mengatakan pemerintah daerah kini mulai menyusun berbagai langkah teknis agar penerapan SRG minyak nilam dapat segera direalisasikan.
"Berkat dukungan semua pihak, SK Menteri Perdagangan terkait resi gudang nilam sudah keluar. Selanjutnya kita menyusun langkah-langkah untuk pelaksanaannya," kata T Adi Darma di Banda Aceh, Rabu.
Penetapan minyak nilam atau patchouli oil sebagai komoditas SRG tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2055 Tahun 2026 tentang Perubahan Barang yang Dapat Disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang.
Keputusan tersebut ditandatangani Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta pada 26 Oktober 2026.
Menurut T Adi Darma, terbitnya keputusan tersebut merupakan hasil dukungan, koordinasi, dan kerja sama berbagai pihak yang selama ini mendorong minyak nilam masuk dalam sistem resi gudang nasional.
Pemerintah Aceh Siapkan SOP dan Standar Mutu Minyak Nilam
Pemerintah Aceh kini memprioritaskan penyusunan SOP penyimpanan minyak nilam untuk memastikan kualitas komoditas tetap terjaga selama berada di gudang hingga proses penerbitan resi gudang.
Selain prosedur penyimpanan, pemerintah daerah juga mempersiapkan standar mutu dan berbagai persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar minyak nilam dapat diterima dalam mekanisme SRG.
T Adi Darma menegaskan bahwa standardisasi mutu menjadi aspek penting karena kualitas minyak nilam yang disimpan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Minyak nilam yang masuk dalam sistem tersebut wajib memenuhi persyaratan kualitas agar layak disimpan dan dapat diterbitkan resi gudangnya.
Persyaratan tersebut juga berkaitan dengan akses pembiayaan perbankan karena resi gudang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai agunan atau jaminan untuk memperoleh pembiayaan.
"Kalau minyaknya tidak memenuhi standar, bagaimana bank bisa menjadikannya sebagai jaminan? Minimal harus memenuhi standar SNI dan ISO. Dengan adanya standar yang jelas, kualitas minyak nilam yang disimpan bisa terjamin," ujar T Adi Darma.
Dengan penerapan standar mutu yang jelas, pemerintah berharap minyak nilam Aceh memiliki jaminan kualitas yang dapat diterima oleh lembaga perbankan dalam proses pembiayaan.
Sistem Resi Gudang Diharapkan Tingkatkan Posisi Tawar Petani Nilam
Penerapan SRG minyak nilam diharapkan memberikan manfaat langsung kepada petani, khususnya dalam meningkatkan posisi tawar mereka saat memasarkan hasil produksi.
Melalui mekanisme tersebut, petani memiliki pilihan untuk menyimpan minyak nilam di gudang dan tidak harus langsung menjual hasil produksinya ketika harga pasar sedang rendah.
Sistem ini diharapkan memberikan keleluasaan kepada petani untuk menentukan waktu penjualan sehingga peluang memperoleh harga yang lebih menguntungkan semakin terbuka.
Selain itu, resi gudang yang diterbitkan atas komoditas yang telah memenuhi persyaratan dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengakses pembiayaan dari lembaga perbankan.
Dengan demikian, petani diharapkan memiliki alternatif pembiayaan tanpa harus segera menjual minyak nilam yang telah diproduksi.
Pemerintah Aceh menilai keterkaitan antara penyimpanan komoditas, jaminan mutu, dan akses pembiayaan menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki tata niaga minyak nilam.
Pemerintah Aceh Targetkan Peluncuran SRG Minyak Nilam Paling Lambat Awal 2027
Pemerintah Aceh menargetkan peluncuran Sistem Resi Gudang minyak nilam dapat terlaksana pada 2026 atau paling lambat awal 2027.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah terus mempersiapkan kebutuhan teknis, termasuk prosedur penyimpanan, persyaratan mutu, dan mekanisme penerbitan resi gudang.
Di samping mempersiapkan pelaksanaan SRG, Pemerintah Aceh juga berkomitmen mendorong hilirisasi minyak nilam sebagai salah satu komoditas unggulan daerah.
Langkah tersebut dilakukan agar minyak nilam Aceh tidak hanya dipasarkan sebagai bahan baku, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk industri pengolahan dengan nilai tambah lebih tinggi.
T Adi Darma menyampaikan bahwa dukungan Kementerian Perindustrian diperlukan setelah SRG mulai berjalan untuk memperkuat pengembangan industri hilir minyak nilam di Aceh.
Dukungan tersebut diharapkan mampu menghubungkan sistem penyimpanan komoditas, akses pembiayaan perbankan, dan pengembangan industri pengolahan secara berkelanjutan.
Pemerintah Aceh berharap penerapan SRG tidak hanya memperbaiki mekanisme perdagangan minyak nilam, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
"Dengan persiapan standar mutu, sistem penyimpanan, serta dukungan pembiayaan dan industri pengolahan, penerapan SRG diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat tata niaga nilam sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh," kata T Adi Darma.
- Penulis :
- Shila Glorya
