Pantau - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menyiapkan operasi pasar sebagai langkah awal mengatasi kelangkaan beras premium sekaligus menstabilkan harga yang masih mengalami kenaikan di sejumlah pasar.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pemerintah daerah akan bergerak cepat untuk memastikan ketersediaan beras premium dan menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman Deru di Palembang, Rabu, sebagai respons terhadap keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan beras premium meskipun produktivitas beras di Sumatera Selatan dinilai masih stabil.
Pemprov Sumsel juga berencana menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait untuk mengidentifikasi penyebab kelangkaan sekaligus menentukan langkah penanganan yang dapat segera dilaksanakan.
"Terapi awal yang kita lakukan adalah operasi pasar. Tadi sudah bicara dengan Forkopimda. Dalam waktu dekat kita akan panggil semua unsur, mulai dari Bulog, para pelaku usaha di bidang bahan pokok, khususnya beras, hingga para penegak hukum," kata Herman Deru.
Pemprov Sumsel Libatkan Bulog dan Aparat Hukum untuk Atasi Kelangkaan Beras
Herman Deru menjelaskan operasi pasar menjadi langkah penanganan awal yang akan dilakukan pemerintah provinsi untuk merespons persoalan ketersediaan beras premium di masyarakat.
Selain operasi pasar, Pemprov Sumsel akan memanggil Perum Bulog, distributor beras, pelaku usaha bahan pokok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta aparat penegak hukum.
Pertemuan lintas instansi tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat guna membahas faktor-faktor yang menyebabkan beras premium sulit ditemukan di sejumlah pasar.
Menurut Herman Deru, kelangkaan beras premium perlu ditelusuri secara menyeluruh karena kondisi produksi beras di Sumatera Selatan sejauh ini masih menunjukkan stabilitas.
Ia menduga terdapat hambatan tertentu dalam rantai pasok atau distribusi yang menyebabkan ketersediaan beras premium di pasar tidak sejalan dengan kondisi produksi daerah.
"Kita akan cari tahu dan selesaikan masalahnya apa. Kenapa ada keluhan beras premium langka di lapangan? Padahal produktivitas kita tetap stabil. Berarti ada sesuatu yang menjadi penyumbat dan ini harus kita selesaikan bersama-sama secepatnya," jelas Herman Deru.
Gubernur menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan aparat terkait untuk menemukan penyebab persoalan sekaligus mempercepat penyelesaiannya.
Herman Deru Tegaskan Sumatera Selatan Harus Mampu Menjamin Ketersediaan Beras
Herman Deru mengingatkan bahwa Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan beras.
Dengan status tersebut, Sumatera Selatan seharusnya mampu menjamin pasokan beras bagi masyarakat tanpa menghadapi persoalan kelangkaan yang mengganggu pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Ia menegaskan bahwa kondisi produksi beras yang stabil harus diikuti dengan kelancaran distribusi agar masyarakat tetap mudah mendapatkan beras di pasaran.
"Saya jamin tidak mungkin ada kelangkaan beras di Sumatera Selatan. Jangan sampai kita dikenal sebagai lumbung pangan, tetapi masyarakatnya justru susah mencari beras. Itu yang harus kita jawab dan masyarakat harus tetap nyaman," ujar Herman Deru.
Pemerintah provinsi berupaya memastikan persoalan ketersediaan beras premium tidak berlarut-larut sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.
Pemprov Sumsel Telusuri Distribusi Beras ke Luar Pulau dan Kenaikan Harga
Selain menangani kelangkaan, Pemprov Sumsel akan mendalami penyebab kenaikan harga beras premium yang masih ditemukan di sejumlah pasar.
Pemerintah akan mencermati kemungkinan kenaikan harga dipengaruhi oleh persaingan harga antarpelaku usaha maupun hambatan dalam sistem distribusi beras.
Salah satu faktor yang akan ditelusuri adalah kemungkinan distribusi beras dari Sumatera Selatan ke luar daerah atau luar pulau yang berpotensi memengaruhi jumlah pasokan di pasar lokal.
Herman Deru menyatakan pemerintah provinsi membuka kemungkinan melakukan penataan tata niaga beras melalui regulasi maupun kebijakan diskresi apabila ditemukan persoalan dalam distribusi.
Namun, penerapan kebijakan tersebut harus didasarkan pada hasil rapat dan kesepakatan bersama seluruh pihak terkait agar langkah yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Kalau memang ini persaingan harga atau berasnya dibawa ke luar pulau, kita akan tata dengan regulasi, meskipun ini bersifat diskresi. Tapi tentu harus berdasarkan hasil rapat," kata Herman Deru.
Melalui operasi pasar, koordinasi lintas instansi, serta penelusuran terhadap distribusi dan tata niaga, Pemprov Sumsel berupaya mengatasi keluhan kelangkaan beras premium sekaligus menjaga stabilitas harga.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pasokan beras tetap tersedia di pasar dan masyarakat Sumatera Selatan tidak mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan pangan pokok.
- Penulis :
- Leon Weldrick
