Pantau - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi menghentikan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menggunakan helikopter atau water bombing di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai Rabu, 11 November 2026, setelah kondisi kebakaran menunjukkan perkembangan positif.
Keputusan tersebut diambil menyusul penurunan jumlah kejadian karhutla secara signifikan serta meningkatnya intensitas curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan penghentian operasi pemadaman udara telah melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain mempertimbangkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB juga melakukan evaluasi berdasarkan pemantauan perkembangan situasi kebakaran di lapangan.
"Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta pemantauan terhadap kondisi lapangan yang menunjukkan perkembangan positif," kata Berton Panjaitan di Jakarta, Rabu.
BNPB Catat Penurunan Titik Api dan Peningkatan Curah Hujan di Kalimantan Selatan
Berton menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan utama penghentian operasi water bombing adalah berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan dalam beberapa waktu terakhir.
Penurunan jumlah titik api menjadi indikator penting dalam menentukan kebutuhan kelanjutan operasi pemadaman menggunakan helikopter.
Selain berkurangnya titik api, perubahan kondisi cuaca juga menjadi faktor yang mendukung keputusan penghentian operasi tersebut.
BNPB mencatat adanya peningkatan intensitas curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan selama November 2026.
Kondisi tersebut turut mendukung penurunan potensi kebakaran sehingga operasi pemadaman dari udara dinilai tidak lagi perlu dilanjutkan untuk sementara waktu.
Meski demikian, BNPB tetap memperhatikan kemungkinan perubahan kondisi cuaca maupun kemunculan kembali titik api yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
Operasi Helikopter Dihentikan, Pemantauan Karhutla Tetap Berjalan
BNPB menegaskan bahwa penghentian operasi pemadaman menggunakan helikopter tidak berarti seluruh kegiatan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan ikut dihentikan.
Berton memastikan kegiatan pengawasan dan deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya kembali titik api akan terus dilaksanakan secara rutin.
Pemantauan tersebut tetap dilakukan melalui jalur darat maupun udara untuk memastikan perkembangan situasi kebakaran hutan dan lahan dapat diawasi secara berkelanjutan.
Langkah ini dilakukan agar potensi kebakaran baru dapat diketahui lebih awal dan segera ditangani oleh unsur penanggulangan karhutla di daerah.
BNPB juga menempatkan kegiatan pencegahan sebagai bagian penting dalam menjaga kondisi Kalimantan Selatan setelah operasi pemadaman udara dihentikan.
Dengan demikian, penghentian water bombing merupakan penyesuaian strategi penanganan berdasarkan kondisi lapangan, bukan penghentian seluruh upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Satgas Darat dan Pemerintah Daerah Ambil Peran Utama Penanganan Karhutla
Setelah operasi pemadaman udara dihentikan, BNPB akan mengalihkan fokus penanganan karhutla dengan memaksimalkan peran satuan tugas darat di Kalimantan Selatan.
Satuan tugas darat akan menjadi unsur utama dalam kegiatan pemantauan, pencegahan, serta penanganan lanjutan apabila ditemukan potensi kebakaran di wilayah tersebut.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah kabupaten dan kota akan diberikan peran lebih besar sesuai kondisi serta kebutuhan penanggulangan karhutla di daerah masing-masing.
Optimalisasi peran pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat menjaga efektivitas penanganan kebakaran meskipun dukungan helikopter untuk pemadaman telah dihentikan.
BNPB juga memastikan pemerintah pusat tetap terlibat dalam penanganan karhutla melalui pola dukungan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi.
Pada tahap penanganan lanjutan, pemerintah pusat akan berperan sebagai pendamping bagi pemerintah daerah untuk menjaga koordinasi dan efektivitas pelaksanaan penanggulangan kebakaran.
"Dalam pola penanganan lanjutan ini, pemerintah pusat nantinya akan mengambil posisi sebagai pihak pendamping guna memastikan sinergisitas penanggulangan bencana di daerah tetap berjalan optimal," kata Berton.
BNPB Perkuat Deteksi Dini untuk Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan
BNPB menegaskan bahwa kegiatan pemantauan dan deteksi dini tetap menjadi prioritas meskipun jumlah kejadian karhutla di Kalimantan Selatan menunjukkan penurunan.
Pemerintah daerah bersama satuan tugas darat diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan penanganan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali kebakaran.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota juga akan terus dijaga agar penanggulangan karhutla dapat berlangsung secara efektif.
Peningkatan curah hujan dan berkurangnya titik api menjadi dasar penyesuaian operasi, sementara kesiapsiagaan petugas tetap diperlukan untuk menghadapi perubahan kondisi di lapangan.
Melalui penghentian operasi water bombing mulai 11 November 2026 dan penguatan peran satuan tugas darat, BNPB berupaya memastikan kegiatan pencegahan, pengawasan, serta penanggulangan karhutla di Kalimantan Selatan tetap berjalan secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Arian Mesa
