Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menargetkan model ekonomi berbasis koperasi pondok pesantren dapat diterapkan secara nasional pada 2028, dengan menjadikan Jawa Timur sebagai daerah percontohan melalui pengembangan sedikitnya 300 koperasi pesantren.
Muhaimin berharap koperasi pesantren di Jawa Timur mampu membuktikan keberhasilannya sebagai kekuatan ekonomi masyarakat pada akhir 2026 sebelum model tersebut dikembangkan ke berbagai provinsi di Indonesia.
"Saya ingin pada akhir 2026 Pak Prabowo melihat koperasi pesantren Jawa Timur ternyata bisa diandalkan. Kemudian pada 2028, model ekonomi pesantren ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat membuka kegiatan Sosialisasi Literasi Keuangan kepada Pengurus Koperasi Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Jawa Timur Disiapkan Jadi Percontohan 300 Koperasi Pesantren
Pemerintah mendorong Jawa Timur menjadi pelopor pengembangan ekonomi berbasis koperasi pesantren dengan melibatkan sedikitnya 300 koperasi pondok pesantren sebagai proyek percontohan.
Ratusan koperasi tersebut diharapkan berkembang menjadi pelaku usaha produktif yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat sekaligus terlibat dalam rantai pasok industri nasional.
Muhaimin menilai keberhasilan pengembangan koperasi pesantren di Jawa Timur dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk mereplikasi model ekonomi serupa di berbagai daerah lainnya.
Menurutnya, koperasi pesantren harus bergerak cepat meningkatkan kapasitas usaha agar mampu membuktikan perannya sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat.
Ia menekankan bahwa pengembangan koperasi pesantren tidak boleh terbatas pada aktivitas perdagangan internal maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di lingkungan pondok pesantren.
Koperasi pesantren perlu memperluas kegiatan usaha produktif yang terhubung dengan kebutuhan industri nasional sehingga memiliki akses pasar lebih besar dan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan.
Pengembangan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya berperan dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga dalam kegiatan ekonomi produktif.
Muhaimin Dorong Koperasi Pesantren Masuk Rantai Pasok Industri Besar
Muhaimin menilai koperasi pesantren memiliki peluang strategis untuk terlibat langsung dalam rantai pasok perusahaan besar yang menjalankan kegiatan industri di Indonesia.
Salah satu peluang yang disorotinya adalah keberadaan industri kendaraan listrik BYD di Indonesia yang berpotensi membuka kesempatan bagi pengusaha dan produsen lokal untuk memasok berbagai komponen produksi.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha dalam negeri dalam rantai pasok industri kendaraan listrik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.
"Karena komponen-komponennya ada di Indonesia, dari semua produk-produknya, maka BYD tumbuh sekaligus menumbuhkan pengusaha di Indonesia. Kita tidak hanya menjadi pembeli, tetapi kita juga sekaligus produsennya, sehingga tumbuh koperasi," kata Muhaimin Iskandar.
Melalui skema tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya berperan sebagai pasar bagi produk industri besar, tetapi juga menjadi bagian dari proses produksi melalui keterlibatan pengusaha dan produsen lokal.
Muhaimin menginginkan koperasi pesantren mampu memanfaatkan peluang serupa dengan mengembangkan kegiatan produksi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi pesantren perlu mempersiapkan kemampuan usaha, meningkatkan kualitas produksi, serta memperkuat kesiapan dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan berskala besar.
Penguatan Tata Kelola Koperasi Jadi Kunci Pengembangan Ekonomi Pesantren
Selain meningkatkan kapasitas usaha, Muhaimin menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan kepemilikan koperasi sebagai fondasi pengembangan ekonomi pesantren yang produktif dan berkelanjutan.
Penguatan tata kelola diperlukan agar koperasi pesantren mampu menjalankan kegiatan usaha secara lebih terarah sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia.
Sementara itu, peningkatan kapasitas usaha diharapkan dapat membantu koperasi memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan produksi nasional.
Muhaimin berharap pengembangan koperasi pesantren tidak hanya menghasilkan kegiatan ekonomi yang berputar di lingkungan pesantren, tetapi juga mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Dengan dukungan penguatan usaha dan tata kelola, sedikitnya 300 koperasi pesantren di Jawa Timur ditargetkan menjadi contoh keberhasilan pengembangan ekonomi berbasis pesantren pada akhir 2026.
Keberhasilan proyek percontohan tersebut diharapkan menjadi dasar penerapan model ekonomi koperasi pesantren di seluruh Indonesia pada 2028.
- Penulis :
- Shila Glorya
