Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memengaruhi arus investasi maupun kinerja perekonomian nasional di tengah dinamika politik yang berkembang.
Airlangga menegaskan pemerintah tetap berfokus menjaga fundamental perekonomian Indonesia agar tetap solid meskipun muncul isu politik yang berpotensi memengaruhi sentimen pelaku pasar.
"Kami berharap bahwa ini tidak memengaruhi investasi dan juga potensi perekonomian secara nasional," kata Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga ketika dimintai tanggapan mengenai kemungkinan dampak isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran terhadap kepercayaan investor dan kondisi ekonomi Indonesia.
Airlangga Tekankan Pemisahan Urusan Politik dan Ekonomi
Airlangga menilai dinamika politik tidak seharusnya secara langsung mengganggu aktivitas perekonomian, khususnya investasi dan upaya pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, sejumlah negara mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena memiliki pemisahan yang jelas antara urusan politik dan ekonomi.
Pemisahan atau kompartementasi tersebut dinilai penting untuk membatasi risiko dari masing-masing bidang agar perkembangan politik tidak serta-merta memengaruhi kondisi fundamental perekonomian.
"Di berbagai negara yang tingkat pertumbuhannya tinggi dan kesejahteraannya meningkat, biasanya ada kompartementasi antara politik dan ekonomi. Jadi, ekonomi terus kami jaga, supaya secara fundamental tetap solid," ujar Airlangga.
Ia menegaskan pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi nasional agar aktivitas investasi dan kegiatan usaha tetap berjalan di tengah perkembangan situasi politik.
Airlangga Sebut Kekhawatiran Pasar Dipengaruhi Faktor Sentimen
Terkait kekhawatiran pelaku pasar terhadap isu pemakzulan Gibran, Airlangga menilai kondisi tersebut lebih berkaitan dengan sentimen pasar dibandingkan perubahan fundamental ekonomi nasional.
Menurutnya, pelaku pasar perlu membedakan dampak psikologis akibat perkembangan politik dengan indikator fundamental yang mencerminkan kondisi perekonomian sebenarnya.
"Makanya itu kan faktornya sentimental, bukan faktor fundamental. Jadi kita harus bisa, market harus bisa membedakan antara yang sentimental dan yang fundamental," jelas Airlangga.
Airlangga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor agar dinamika politik tidak menghambat kegiatan investasi maupun potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pemerintah, lanjutnya, tetap berupaya mempertahankan kondisi perekonomian yang solid dengan menjaga faktor-faktor fundamental di tengah berbagai perkembangan politik nasional.
Isu Pemakzulan Gibran Dikaitkan dengan Usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR
Pernyataan Airlangga muncul di tengah laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam informasi yang beredar, sebanyak 120 anggota DPR RI disebut telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat yang berkaitan dengan upaya pemakzulan Gibran.
Usulan tersebut dilaporkan dibahas dalam rapat pimpinan DPR RI bersama perwakilan lintas fraksi partai politik di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Para pengusul disebut menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjabat sebagai wakil presiden sehingga menganggap langkah pemakzulan perlu ditempuh.
Penilaian tersebut dikaitkan dengan klaim mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyangkut dokumen pendidikan Gibran.
Dalam klaim tersebut, MK disebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat.
Sementara itu, MA disebut menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.
Namun, informasi mengenai isi putusan kedua lembaga peradilan tersebut, jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan, serta status resmi pengajuan HMP masih memerlukan verifikasi melalui dokumen dan keterangan resmi lembaga terkait.
Usulan Hak Menyatakan Pendapat juga tidak secara otomatis mengakibatkan pemberhentian wakil presiden karena proses pemakzulan harus mengikuti mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Di tengah perkembangan isu tersebut, Airlangga kembali menekankan pentingnya menjaga fundamental ekonomi nasional agar tetap solid serta memastikan dinamika politik tidak mengganggu kepercayaan investor dan aktivitas perekonomian Indonesia.
- Penulis :
- Shila Glorya
