Pantau - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa budidaya ikan merupakan bagian penting dari sistem pangan nasional sehingga pengembangan tambak dan kawasan perikanan di Indonesia tidak boleh terhambat persoalan status pemanfaatan lahan.
Penegasan tersebut disampaikan Trenggono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Perkembangan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Lahan Baku Sawah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
"Ini saya kira perlu penetapan juga karena ini menjadi bagian dari pangan, menurut saya harusnya jangan ditreatment bahwa ini adalah bangunan, gitu, kira-kira begitu," kata Trenggono.
Menurutnya, kegiatan budidaya perikanan harus mendapatkan pengakuan dalam kebijakan tata guna lahan karena berperan menyediakan sumber protein bagi masyarakat Indonesia.
KKP Siapkan Revitalisasi Tambak Seluas 14.000 Hektare di Pantura Jawa
Trenggono mengungkapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan program revitalisasi kawasan budidaya ikan di Pantai Utara (Pantura) Jawa dengan luas mencapai 14.000 hektare.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat produksi pangan nasional, khususnya penyediaan protein yang bersumber dari sektor perikanan.
Selain revitalisasi tambak, KKP juga merencanakan pembangunan 40.000 lokasi budidaya tematik yang tersebar di berbagai desa di Indonesia.
Setiap lokasi budidaya tematik diperkirakan membutuhkan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk mendukung kegiatan produksi perikanan secara berkelanjutan.
Trenggono menjelaskan bahwa pengembangan kawasan tersebut tidak dapat disamakan dengan pembangunan fisik biasa karena memiliki fungsi langsung dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Menurutnya, produksi ikan menjadi salah satu sumber protein yang dibutuhkan untuk melengkapi konsumsi karbohidrat masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi tantangan terkait penetapan status lahan di sejumlah wilayah.
Sebanyak 1.086 Lokasi Budidaya Teridentifikasi Berada di Kawasan Pertanian
Trenggono mengungkapkan sebagian kawasan revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa bersinggungan dengan lahan yang berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas sekitar 1,94 hektare.
Kondisi tersebut membutuhkan penyesuaian kebijakan pemerintah agar pengembangan kawasan budidaya perikanan dapat dilaksanakan tanpa bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan lahan.
Untuk pelaksanaan program pada 2027, KKP menargetkan pengembangan 12.000 lokasi budidaya tematik dari keseluruhan rencana sebanyak 40.000 lokasi.
Dari target tersebut, kementerian telah mengidentifikasi 6.537 lokasi yang berpotensi menjadi kawasan pengembangan budidaya ikan.
Berdasarkan hasil identifikasi, sebanyak 84 lokasi berada di kawasan LP2B, sementara 656 lokasi masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Selain itu, terdapat 346 lokasi lainnya yang berada di kawasan Lahan Baku Sawah (LBS).
Dengan demikian, terdapat 1.086 lokasi yang teridentifikasi berada dalam tiga kategori lahan pertanian tersebut, meskipun belum dijelaskan apakah terdapat lokasi yang masuk lebih dari satu kategori.
Trenggono menilai persoalan status lahan tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar tidak menghambat percepatan pembangunan kawasan budidaya ikan.
Trenggono Minta Pemerintah Tetapkan Budidaya Perikanan sebagai Sektor Pangan
Trenggono mendorong pemerintah menetapkan kebijakan yang secara jelas mengakui kegiatan budidaya perikanan sebagai bagian dari sistem pangan nasional.
Pengakuan tersebut dinilai penting agar penggunaan lahan untuk tambak dan kawasan budidaya tidak diperlakukan sama seperti pembangunan gedung atau fasilitas fisik pada umumnya.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan budidaya ikan memiliki tujuan langsung untuk meningkatkan ketersediaan pangan, khususnya protein hewani yang dibutuhkan masyarakat.
Dengan adanya kejelasan kebijakan, proses penetapan lokasi budidaya di berbagai daerah diharapkan dapat berjalan lebih cepat.
Trenggono juga berharap pemerintah segera memberikan arahan mengenai penyelesaian persoalan lahan yang bersinggungan dengan kawasan pertanian dilindungi.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan program revitalisasi tambak Pantura Jawa dan pembangunan puluhan ribu lokasi budidaya tematik dapat terlaksana sesuai rencana.
"Jadi kalau ini sudah bisa menjadi bagian dari pangan, ya menurut saya harusnya tidak masalah dengan soal lokasi itu," kata Trenggono.
Pemerintah diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan pengembangan sektor perikanan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
