Pantau - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional mencapai 4,5 juta ton dan berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Amran menyebut cadangan beras nasional saat ini cukup kuat untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat selama periode libur akhir tahun.
Ia bahkan memperkirakan stok beras nasional pada akhir 2026 berpotensi menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.
"Alhamdulillah di Indonesia, stok beras kita 4,5 juta hari ini, tinggal satu bulan lebih. Ini nanti kami estimasi tertinggi stok akhir tahun selama merdeka," kata Amran di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Amran seusai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.
Stok Beras Nasional Melimpah di Tengah Pembatasan Pasokan Global
Amran mengungkapkan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan beras nasional karena sejumlah negara di dunia saat ini sedang menahan pasokan untuk memprioritaskan kebutuhan domestik.
Menurutnya, sebanyak 33 negara melakukan penahanan pasokan beras di tengah kondisi pangan global yang menjadi perhatian berbagai pemerintah.
"Jadi gini, kalau pangan khususnya beras, ini menjadi perhatian kita. Sekarang ini kondisi dunia memang lagi menahan bahan baku, atau beras yaitu 33 negara. Sekarang tahan," ujar Amran.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus memperkuat cadangan pangan nasional guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Dengan stok beras mencapai 4,5 juta ton, Amran menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan komoditas pangan utama tersebut selama periode Natal dan Tahun Baru.
Pemerintah juga terus memantau kondisi pasokan dan distribusi beras untuk menjaga stabilitas pangan nasional hingga akhir 2026.
Sementara itu, Rakortas yang dihadiri Amran membahas penetapan volume pupuk bersubsidi, kesiapan anggaran, mekanisme pembayaran, serta penyesuaian dan pengalihan alokasi pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2026 dan 2027.
Mentan Ungkap Beras Fortifikasi Rp13 Ribu Dijual hingga Rp50 Ribu per Kilogram
Meski cadangan beras nasional berada dalam kondisi melimpah, Amran mengakui pemerintah masih menghadapi persoalan kenaikan harga beras di pasaran.
Ia mengungkapkan kenaikan harga tersebut antara lain dipengaruhi praktik pelanggaran dalam distribusi dan perdagangan beras oleh pihak-pihak tertentu.
Salah satu temuan pemerintah berkaitan dengan penjualan beras fortifikasi yang seharusnya dipasarkan dengan harga sekitar Rp13.000 per kilogram.
Namun, beras tersebut ditemukan dijual hingga mencapai Rp50.000 per kilogram atau hampir empat kali lipat dari harga yang seharusnya.
Amran menilai praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat karena konsumen harus membeli beras dengan harga jauh lebih tinggi.
Selain persoalan beras fortifikasi, pemerintah juga menemukan dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dalam praktik tersebut, beras SPHP yang seharusnya disalurkan untuk membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga justru dibongkar dari kemasan aslinya.
Beras tersebut kemudian dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga jual lebih tinggi.
Menurut Amran, praktik pengemasan ulang beras SPHP menjadi beras premium merupakan bentuk pelanggaran perdagangan yang dapat memengaruhi harga beras di pasaran.
Ia menyebut keberadaan mafia beras menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga komoditas tersebut mengalami kenaikan meskipun stok nasional berada dalam kondisi melimpah.
Pemerintah Tetapkan 13 Tersangka Kasus Pelanggaran Perdagangan Beras
Amran memastikan pemerintah telah melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik perdagangan dan distribusi beras ilegal.
Sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran perdagangan beras yang diungkap pemerintah.
"Sudah baca berita belum yang ditangkap? Fortifikasi, harganya harusnya Rp13 ribu per kg dia jual Rp50 ribu per kg. Kemudian oplos, beras SPHP dibongkar kemudian dia jual jadi premium. Sudah ditangkap 13 tersangka hari ini," kata Amran.
Proses penyelidikan dan pengembangan kasus masih terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik tersebut.
Penindakan terhadap pelanggaran perdagangan beras menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi masyarakat dari penyimpangan distribusi dan harga pangan.
Pemerintah juga berupaya memastikan beras yang tersedia dalam jumlah besar dapat disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme distribusi yang sesuai ketentuan.
Langkah penegakan hukum tersebut diharapkan dapat mencegah praktik manipulasi harga dan penyalahgunaan beras bersubsidi yang berpotensi merugikan konsumen.
Dengan cadangan beras nasional mencapai 4,5 juta ton serta penindakan terhadap pelanggaran distribusi, pemerintah optimistis ketersediaan beras tetap terjaga menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
- Penulis :
- Leon Weldrick
