Pantau - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 kategori kementerian dari Badan Pusat Statistik (BPS) atas komitmennya dalam memperkuat tata kelola data dan penyelenggaraan statistik sektoral untuk mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya Kemnaker dalam menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas, terpadu, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Yassierli menegaskan bahwa data memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan bukti dan informasi yang akurat.
“Semoga ini terus menginspirasi kita menjadi momentum untuk menjadikan data sebagai sesuatu yang penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di negara yang kita cintai, evidence-based policy," ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kemnaker Perkuat Tata Kelola Data untuk Kebijakan Ketenagakerjaan
Yassierli menjelaskan bahwa penyusunan kebijakan ketenagakerjaan membutuhkan dukungan data yang akurat agar dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemanfaatan statistik sektoral menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Kemnaker terus mendorong penguatan tata kelola data yang terintegrasi untuk mendukung penyusunan kajian serta perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
Pendekatan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy dinilai penting agar keputusan pemerintah tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi juga didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.
Melalui penguatan tersebut, data diharapkan semakin berperan dalam mendukung kebijakan yang sesuai dengan perkembangan kondisi ketenagakerjaan.
Menaker Apresiasi Dukungan BPS Melalui Survei Angkatan Kerja Nasional
Selain menerima penghargaan, Yassierli menyampaikan apresiasi kepada BPS atas dukungannya dalam menyediakan data yang dibutuhkan Kemnaker.
Salah satu sumber informasi yang dinilai memiliki manfaat besar adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
Menurut Yassierli, Sakernas menyediakan berbagai informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun kajian dan merumuskan kebijakan.
Data tersebut menjadi salah satu rujukan penting bagi Kemnaker dalam memahami dinamika pasar kerja dan kebutuhan masyarakat.
Ketersediaan informasi yang berkualitas juga membantu pemerintah dalam menyiapkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih terarah.
Yassierli menilai kerja sama antara Kemnaker dan BPS memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan data statistik yang relevan bagi sektor ketenagakerjaan.
Frekuensi Sakernas Meningkat Jadi Empat Kali Setahun
Yassierli turut mengapresiasi peningkatan frekuensi pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional oleh BPS.
Sebelumnya, Sakernas dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun.
Kini, frekuensi pelaksanaan survei tersebut meningkat menjadi empat kali dalam setahun.
Peningkatan frekuensi ini memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memperoleh informasi kondisi ketenagakerjaan secara lebih berkala.
Dengan pembaruan data yang lebih sering, Kemnaker memiliki tambahan sumber informasi untuk memantau perkembangan pasar kerja dan menyusun kebijakan.
Yassierli berharap peningkatan kualitas serta ketersediaan data dapat terus mendukung pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penghargaan BPS Jadi Dorongan Tingkatkan Kualitas Statistik
Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang menunjukkan komitmen dalam penyelenggaraan statistik sektoral berkualitas.
Bagi Kemnaker, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan ketenagakerjaan.
Penguatan tata kelola statistik juga menjadi bagian dari upaya memastikan program pemerintah disusun berdasarkan informasi yang akurat dan relevan.
Melalui kolaborasi dengan BPS, Kemnaker diharapkan dapat terus memanfaatkan hasil survei dan data statistik untuk menghasilkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
