Pantau - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih harus menghimpun penerimaan pajak sekitar Rp500 triliun selama November dan Desember 2026 untuk mengejar target penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa kebutuhan penerimaan tersebut menjadi perhatian pemerintah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
"Angka detailnya besok akan kami sampaikan, tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun di November dan Desember," kata Bimo Wijayanto dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Bimo menjelaskan bahwa DJP telah menyiapkan sejumlah kebijakan perpajakan, penguatan organisasi, serta penyempurnaan sistem administrasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dalam dua bulan terakhir tahun ini.
Langkah tersebut mencakup penguatan pemungutan pajak digital, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam sistem perpajakan.
DJP Siapkan Pajak Marketplace dan Pajak Minimum Global
Salah satu kebijakan yang disiapkan DJP untuk mendukung pencapaian target penerimaan adalah pengenaan pajak terhadap pedagang yang menjalankan aktivitas perdagangan melalui platform lokapasar atau marketplace.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dari aktivitas perdagangan digital yang terus berkembang.
Selain pajak lokapasar, DJP juga menyiapkan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Sistem tersebut diarahkan untuk mendukung pemungutan pajak atas transaksi digital lintas negara melalui mekanisme yang disiapkan pemerintah.
DJP juga memasukkan kebijakan pajak minimum global atau global minimum tax dalam rangkaian langkah penguatan penerimaan perpajakan.
Kebijakan lainnya adalah penghapusan sanksi administratif sebagai salah satu upaya mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Berbagai kebijakan tersebut disiapkan secara bersamaan untuk memperkuat optimalisasi penerimaan pajak menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
Pengawasan Pajak Naik 65 Persen, Pemeriksaan Meningkat 25 Persen
Selain menyiapkan kebijakan perpajakan, DJP memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui penerapan strategi fungsionalisasi pada lini bisnis otoritas pajak.
Strategi tersebut bertujuan meningkatkan profesionalisme pejabat perpajakan sekaligus memastikan pelaksanaan pekerjaan dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang jelas.
Melalui fungsionalisasi, DJP berupaya membangun sistem penilaian dengan indeks kinerja individu yang lebih terukur agar hasil pekerjaan setiap pejabat dapat dievaluasi secara objektif.
Penguatan organisasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, transparansi, dan akuntabilitas pegawai dalam menjalankan tugas pemungutan pajak.
Bimo menyampaikan bahwa penerapan strategi fungsionalisasi telah menunjukkan peningkatan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan DJP.
Berdasarkan evaluasi periode Agustus 2025 hingga Agustus 2026, aktivitas pengawasan perpajakan tercatat meningkat sekitar 65 persen.
Sementara itu, kegiatan audit atau pemeriksaan perpajakan mengalami peningkatan sekitar 25 persen dalam periode yang sama.
"Dari hasil fungsionalisasi itu naik aktivitas maupun kualitas eksekusi. Untuk pengawasan itu sekitar 65 persen naiknya, mulai dari Agustus 2025 sampai Agustus 2026 kemarin yang kami periksa. Kemudian dari sisi audit itu naik sekitar 25 persen," jelas Bimo.
Peningkatan aktivitas pengawasan dan pemeriksaan tersebut menjadi salah satu hasil penguatan kinerja organisasi perpajakan yang dilakukan DJP.
Sistem Coretax Kini Terintegrasi Teknologi Kecerdasan Buatan
DJP juga terus melakukan penyempurnaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan perpajakan.
Menurut Bimo, sistem Coretax saat ini telah terintegrasi dengan fitur AI Analytics yang memanfaatkan teknologi analisis berbasis kecerdasan buatan.
Integrasi teknologi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas administrasi perpajakan sekaligus mendukung pelayanan kepada wajib pajak.
Penyempurnaan Coretax menjadi bagian dari transformasi digital DJP untuk memperkuat sistem pemungutan pajak melalui pemanfaatan teknologi.
Pengembangan sistem tersebut dilakukan bersamaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pelaksanaan administrasi dan pengawasan perpajakan semakin efektif.
DJP berharap kombinasi penguatan teknologi dan profesionalisme pegawai dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara pada akhir 2026.
Realisasi Pajak September 2026 Capai Rp1.607,6 Triliun
Berdasarkan laporan terakhir Kementerian Keuangan yang disebutkan dalam pemberitaan, realisasi penerimaan pajak hingga September 2026 mencapai Rp1.607,6 triliun.
Jumlah tersebut setara dengan 68,2 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat selisih sekitar Rp750 triliun antara realisasi penerimaan pajak hingga September dan target yang ditetapkan pemerintah.
Selisih tersebut menunjukkan kebutuhan tambahan penerimaan pajak sepanjang kuartal IV-2026, yakni periode Oktober hingga Desember.
Sementara itu, perkiraan kebutuhan penerimaan sekitar Rp500 triliun yang disampaikan Bimo merujuk secara khusus pada periode November dan Desember 2026.
Dengan demikian, kebutuhan Rp750 triliun berdasarkan realisasi September dan perkiraan Rp500 triliun untuk November hingga Desember merupakan angka yang mengacu pada periode perhitungan berbeda.
DJP masih berupaya mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan untuk memperkecil selisih terhadap target APBN hingga akhir tahun anggaran.
DJP Optimistis Target Pajak 2026 Bisa Dikejar
Bimo menyatakan optimisme bahwa berbagai kebijakan perpajakan, penguatan organisasi, serta penyempurnaan sistem administrasi dapat mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak 2026.
Selain menjalankan program internal, DJP juga memperkuat kerja sama secara lebih terintegrasi dengan direktorat jenderal terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk menjaga ketahanan APBN agar tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai peredam guncangan ekonomi.
"Jadi, insya Allah kami optimis, dan yang penting, memang kami juga bekerja sama secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tetap tangguh sebagai peredam guncangan untuk memastikan ekonomi tetap tangguh," tutur Bimo.
DJP akan mengandalkan kombinasi kebijakan perpajakan digital, pajak minimum global, penguatan pengawasan, peningkatan pemeriksaan, dan penyempurnaan Coretax untuk mengejar kebutuhan penerimaan pada penghujung 2026.
Optimalisasi penerimaan tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan APBN sekaligus menjaga kemampuan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
