Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa profesi akuntan memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan infrastruktur nasional, khususnya untuk memastikan perencanaan, penganggaran, dan penggunaan sumber daya berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
AHY menilai pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah membutuhkan anggaran besar sehingga harus didukung perencanaan keuangan yang matang, realistis, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan AHY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026), terkait pentingnya keterlibatan profesi akuntan dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
AHY Sebut Akuntan Berperan Penting dalam Pengawasan Anggaran Infrastruktur
AHY menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya membutuhkan kesiapan teknis, tetapi juga pengelolaan anggaran yang cermat untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
Menurutnya, akuntan memiliki kemampuan profesional untuk mendukung proses penganggaran sekaligus memastikan penggunaan dana pembangunan dilakukan secara transparan.
"Karena pada akhirnya untuk mengawal pembangunan, termasuk di bidang infrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, membutuhkan perencanaan, perhitungan, atau penganggaran yang juga dilakukan secara prudent dan akuntabel. Kita juga menghadirkan transparansi agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar AHY.
Ia menekankan bahwa setiap keputusan pembangunan harus mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, efektivitas penggunaan anggaran, serta hasil yang ingin dicapai.
Profesi akuntan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kualitas pengambilan keputusan tersebut melalui perencanaan dan pengawasan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pembangunan Infrastruktur Indonesia Harus Terintegrasi Antarwilayah
AHY menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa yang membutuhkan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi.
Kondisi geografis tersebut membuat perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan secara terpisah atau hanya berfokus pada wilayah tertentu.
Menurutnya, pembangunan harus dirancang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik, dan potensi masing-masing daerah.
Pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
AHY juga menekankan pentingnya perencanaan yang realistis sehingga setiap program pembangunan memiliki peluang untuk dilaksanakan sesuai target dan kapasitas anggaran yang tersedia.
Kemenko Infrastruktur Perkuat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjalankan fungsi koordinasi untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan nasional.
Dalam menjalankan tugas tersebut, kementerian melibatkan berbagai unsur, mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah hingga pemerintah daerah.
Koordinasi juga mencakup kalangan akademisi, dunia usaha, pelaku industri, masyarakat, serta media yang memiliki peran dalam pengawasan dan mekanisme keseimbangan kontrol (checks and balances).
Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan perencanaan pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan ketersediaan anggaran serta potensi wilayah yang akan dikembangkan.
Akuntan Diharapkan Pastikan Perencanaan Pembangunan Realistis dan Akuntabel
AHY menegaskan bahwa profesi akuntan memiliki kapasitas dan otoritas untuk membantu menjaga kualitas perencanaan pembangunan, terutama dalam aspek pengelolaan anggaran dan sumber daya.
Menurutnya, setiap rencana pembangunan harus disusun berdasarkan perhitungan yang matang agar dapat dilaksanakan dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
"Akuntan memiliki kemampuan, kapasitas sekaligus otoritas untuk menjaga agar setiap perencanaan itu benar-benar prudent, akuntabel, transparan, bisa dijalankan, artinya achievable, sekaligus juga bisa dipertanggungjawabkan," tegas AHY.
Peran tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan proyek, tetapi juga memperhatikan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan.
Dengan dukungan profesi akuntan serta koordinasi berbagai pemangku kepentingan, pemerintah berupaya memastikan program pembangunan infrastruktur nasional berjalan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
