Pantau - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak berarti pemerintah mengalami kerugian, melainkan merupakan bagian dari perencanaan fiskal untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), menyusul laporan defisit APBN hingga Oktober 2026 yang mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat, jadi memang APBN itu didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi," kata Suahasil.
Menurutnya, defisit merupakan kondisi ketika belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara dan telah diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pemerintah.
Suahasil juga meminta media menggunakan istilah yang tepat dalam memberitakan kondisi keuangan negara agar masyarakat tidak keliru memahami perbedaan antara defisit anggaran dan kerugian.
Defisit APBN Oktober 2026 Capai Rp379,3 Triliun, Masih Sesuai Target
Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen dari PDB.
Meski mengalami defisit, Suahasil memastikan pelaksanaan anggaran negara masih berada dalam koridor perencanaan pemerintah.
Pemerintah sebelumnya menetapkan arah defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB hingga akhir tahun.
“Dan ini juga on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” kata Suahasil.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan pendapatan dan belanja negara hingga Oktober masih berjalan sesuai dengan proyeksi yang telah ditetapkan.
Kementerian Keuangan juga terus memantau perkembangan fiskal untuk memastikan pelaksanaan APBN tetap terkendali hingga penghujung tahun.
Pendapatan Negara Tembus Rp2.618 Triliun, Penerimaan Pajak Jadi Penyumbang Utama
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN.
Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 23,9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Dari total pendapatan tersebut, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau setara 79,5 persen dari target.
Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah melampaui target dengan realisasi sebesar Rp551,8 triliun.
Capaian PNBP tersebut antara lain didorong oleh penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.
Meski pendapatan negara menunjukkan pertumbuhan, pemerintah masih harus mengejar sejumlah target penerimaan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Suahasil menyebut pemerintah perlu mengumpulkan tambahan pendapatan sebesar Rp590,1 triliun selama November hingga Desember 2026.
Dari kebutuhan tersebut, sebesar Rp514 triliun ditargetkan berasal dari penerimaan pajak.
Belanja Negara Capai Rp2.997,2 Triliun, Penyerapan Diprediksi Meningkat
Di sisi pengeluaran, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari total pagu anggaran.
Realisasi belanja tersebut meningkat 15,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Belanja negara terdiri atas pengeluaran kementerian dan lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun serta belanja non-kementerian dan lembaga sebesar Rp1.104,5 triliun.
Selain itu, pemerintah telah menyalurkan transfer ke daerah sebesar Rp653,6 triliun untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kebutuhan pemerintahan daerah.
Suahasil memperkirakan realisasi belanja negara akan meningkat selama November dan Desember 2026.
Peningkatan tersebut diperkirakan terjadi seiring penyelesaian kontrak pekerjaan di kementerian dan lembaga serta pembayaran berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan.
Menurutnya, pola peningkatan belanja menjelang akhir tahun merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan pemerintah.
Kemenkeu Pastikan Kondisi Fiskal Tetap Terkendali hingga Akhir Tahun
Suahasil menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN hingga Oktober 2026 masih sesuai dengan rencana pemerintah, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran.
Ia juga mengungkapkan bahwa keseimbangan primer APBN masih berada pada posisi positif hingga akhir Oktober.
Namun, posisi tersebut diperkirakan mengalami perubahan seiring meningkatnya realisasi belanja pemerintah menjelang akhir tahun anggaran.
Pemerintah tetap mengarahkan pengelolaan APBN agar defisit berada dalam batas yang telah direncanakan, yakni 2,85 persen terhadap PDB pada 2026.
Dengan perkembangan tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa defisit anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat, bukan indikator bahwa negara mengalami kerugian.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
