HOME  ⁄  Ekonomi

Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp267,2 Triliun, Pemerintah Sita 1,7 Miliar Rokok Ilegal dan 405 Kg Emas

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp267,2 Triliun, Pemerintah Sita 1,7 Miliar Rokok Ilegal dan 405 Kg Emas
Foto: Menteri Keuangan Suahasil Nazara didampingi Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman dan Juda Agung menyampaikan paparan tentang APBN Kita Oktober 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 13/11/2026 (sumber: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Pantau - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun hingga Oktober 2026, atau setara 79,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Realisasi tersebut tumbuh 7,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Data tersebut disampaikan Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut berasal dari tiga komponen utama, yakni cukai sebesar Rp185,8 triliun, bea masuk Rp46,9 triliun, dan bea keluar Rp34,5 triliun.

Selain mencatat pertumbuhan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan ilegal dengan mengamankan sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal, 405,1 kilogram emas ilegal, serta mengungkap 13,28 ton narkotika sepanjang 2026.

Penerimaan Cukai Rp185,8 Triliun, Bea Keluar Tumbuh 43,4 Persen

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, penerimaan cukai hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp185,8 triliun atau meningkat 0,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Suahasil menjelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan cukai yang relatif terbatas dipengaruhi kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai pada 2026.

Dengan tidak adanya kenaikan tarif, pertumbuhan penerimaan cukai terutama ditopang oleh peningkatan produksi hasil tembakau, khususnya produk rokok.

Sementara itu, penerimaan bea masuk mencapai Rp46,9 triliun atau tumbuh 14,4 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas impor berbagai jenis barang, terutama bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi.

Peningkatan impor bahan baku dan barang modal turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pungutan bea masuk atas komoditas yang dikenakan tarif kepabeanan.

Suahasil menyampaikan bahwa pertumbuhan penerimaan bea masuk berlangsung ketika neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus.

Meski tidak seluruh barang impor dikenakan bea masuk, meningkatnya impor komoditas yang menjadi objek pungutan turut mendorong penerimaan negara.

Adapun penerimaan bea keluar mencapai Rp34,5 triliun atau melonjak 43,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pertumbuhan bea keluar tersebut menjadi yang tertinggi secara persentase dibandingkan dua komponen penerimaan kepabeanan dan cukai lainnya.

Kenaikan penerimaan bea keluar terutama dipengaruhi peningkatan harga komoditas ekspor serta bertambahnya volume ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya.

Kinerja tersebut juga didukung aktivitas hilirisasi komoditas dan meningkatnya permintaan global terhadap produk ekspor Indonesia.

Bea Cukai Sita 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal dalam 17.108 Penindakan

Selain menyampaikan kinerja penerimaan negara, Suahasil memaparkan hasil pengawasan dan penindakan DJBC terhadap peredaran barang ilegal sepanjang 2026.

Dalam pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai berhasil mengamankan sekitar 1,7 miliar batang rokok melalui 17.108 kali penindakan.

Jumlah rokok ilegal yang diamankan tersebut meningkat 80 persen dibandingkan temuan pada tahun sebelumnya.

Suahasil menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal merupakan langkah penting untuk melindungi industri hasil tembakau legal yang telah memenuhi kewajiban pembayaran cukai kepada negara.

Peredaran rokok ilegal dinilai menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena produk tersebut tidak menanggung kewajiban cukai sebagaimana rokok yang diproduksi dan diperdagangkan secara resmi.

Kondisi tersebut berpotensi merugikan pelaku industri yang mematuhi ketentuan perpajakan dan cukai sekaligus mengganggu penerimaan negara.

Melalui peningkatan pengawasan dan penindakan, pemerintah berupaya menjaga persaingan usaha yang sehat serta melindungi industri hasil tembakau dalam negeri.

Ekspor Emas Ilegal Diungkap, Barang Bukti Capai 405,1 Kilogram

Pengawasan Bea Cukai juga menyasar aktivitas ekspor emas ilegal yang berpotensi mengganggu ketersediaan bahan baku industri pengolahan emas nasional.

Sepanjang 2026, Bea Cukai mencatat 131 kali penindakan terhadap ekspor emas ilegal dengan total barang bukti mencapai 405,1 kilogram.

Jumlah emas ilegal yang berhasil diamankan tersebut meningkat sekitar 20 kali lipat dibandingkan temuan pada tahun sebelumnya.

Suahasil menjelaskan bahwa pengawasan ekspor emas ilegal diperlukan untuk mendukung program hilirisasi sekaligus menjaga pasokan bahan baku bagi industri pengolahan emas dalam negeri.

Pengawasan tersebut juga bertujuan memastikan hasil tambang emas domestik dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri perhiasan dan berbagai kegiatan pengolahan emas lainnya di Indonesia.

Dengan terjaganya pasokan bahan baku domestik, industri pengolahan emas diharapkan dapat mempertahankan keberlanjutan kegiatan produksi dan mendukung pengembangan hilirisasi nasional.

Bea Cukai Ungkap 13,28 Ton Narkotika Bersama Aparat Penegak Hukum

Di bidang pemberantasan narkotika, Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya turut melaksanakan berbagai operasi pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang terlarang.

Dari rangkaian operasi tersebut, total barang bukti narkotika yang berhasil diungkap mencapai 13,28 ton yang terdiri atas berbagai jenis narkotika.

Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan perdagangan barang terlarang.

Pengawasan dilakukan sebagai bagian dari fungsi Bea Cukai dalam mengawasi arus barang serta mencegah masuk dan keluarnya komoditas ilegal melalui jalur perdagangan.

Secara keseluruhan, laporan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kinerja kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2026 tidak hanya ditopang pertumbuhan penerimaan negara, tetapi juga disertai peningkatan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan ilegal.

Pemerintah melalui DJBC terus menjalankan fungsi pengumpulan penerimaan negara, perlindungan masyarakat, pengawasan perdagangan, serta dukungan terhadap pengembangan industri dan hilirisasi di dalam negeri.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026