Pantau - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya menargetkan proses pengisian jabatan wakil presiden dapat diselesaikan secepat mungkin setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
Muzani menjelaskan bahwa pimpinan MPR telah melakukan konsultasi bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Presiden Prabowo Subianto untuk membahas mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut.
Dalam konsultasi tersebut, para pihak berpandangan bahwa pemilihan wakil presiden definitif perlu segera dilaksanakan agar kekosongan jabatan tidak berlangsung lama.
"Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," kata Muzani dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
MPR selanjutnya menggelar rapat gabungan pada Jumat untuk membahas empat agenda utama yang berkaitan dengan tahapan pemilihan dan pengangkatan wakil presiden baru.
MPR Siapkan Jadwal Paripurna dan Permintaan Dua Calon kepada Prabowo
Agenda pertama rapat gabungan MPR adalah menentukan jadwal penyelenggaraan Rapat Paripurna MPR yang akan digunakan untuk melaksanakan pemilihan wakil presiden definitif.
Penetapan jadwal tersebut menjadi salah satu tahapan penting karena pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh MPR.
Agenda kedua adalah meminta persetujuan rapat gabungan untuk mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengajuan dua nama calon wakil presiden.
Berdasarkan mekanisme yang disampaikan Muzani, Presiden memiliki waktu selama 14 hari sejak menerima surat MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Kedua nama yang diajukan Presiden nantinya akan menjalani pemeriksaan dokumen dan persyaratan sebelum mengikuti proses pemilihan dalam Rapat Paripurna MPR.
Muzani menjelaskan bahwa waktu pengiriman surat kepada Presiden Prabowo akan ditentukan berdasarkan keputusan rapat gabungan yang berlangsung pada Jumat.
"Kapan surat akan dikirim? Akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini," ujar Muzani.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, jadwal pasti Rapat Paripurna MPR maupun pengiriman surat permintaan dua nama calon kepada Presiden masih menunggu hasil keputusan rapat gabungan.
MPR Bentuk Tim Verifikasi Beranggotakan Sekitar 36 Orang
Agenda ketiga dalam rapat gabungan MPR adalah membahas pembentukan tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dokumen serta seluruh persyaratan calon wakil presiden.
Tim tersebut akan memeriksa berkas kedua calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto sebelum proses pemilihan dilaksanakan.
Menurut Muzani, jumlah anggota tim verifikasi ditetapkan sebesar 5 persen dari keseluruhan anggota MPR RI.
Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah anggota tim verifikasi diperkirakan mencapai sekitar 36 orang.
"Tim verifikasi beranggotakan 5 persen dari seluruh anggota MPR, kurang lebih 36 orang jumlahnya," kata Muzani.
Pemeriksaan yang dilakukan tim verifikasi bertujuan memastikan seluruh dokumen dan persyaratan calon telah terpenuhi sebelum memasuki tahapan pemilihan.
Sementara itu, agenda keempat adalah pembentukan tim ad hoc yang bertanggung jawab mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.
Ketetapan tersebut nantinya digunakan sebagai dasar pengangkatan calon yang berhasil dipilih menjadi wakil presiden definitif melalui Rapat Paripurna MPR.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri, MPR Miliki Batas Waktu 60 Hari
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan secara langsung surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.
Penyerahan surat tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Gibran dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR.
Pertemuan yang membahas penyerahan surat pengunduran diri Gibran tersebut berlangsung selama kurang lebih 20 menit.
Setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memiliki batas waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan sesuai mekanisme konstitusi.
Ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam ketentuan tersebut, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Meski memiliki batas waktu maksimal 60 hari, pimpinan MPR menargetkan seluruh tahapan dapat diselesaikan lebih cepat melalui koordinasi dengan Presiden dan lembaga terkait.
Proses tersebut mencakup penentuan jadwal rapat paripurna, permintaan dua nama calon kepada Presiden, pemeriksaan dokumen dan persyaratan, pemilihan oleh MPR, hingga penyiapan ketetapan pengangkatan wakil presiden terpilih.
MPR menegaskan bahwa percepatan pengisian jabatan wakil presiden menjadi prioritas agar kekosongan posisi tersebut tidak berlangsung lama dan proses pengangkatan wakil presiden definitif dapat segera diselesaikan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
