Pantau - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau masyarakat Indonesia tetap menjaga kedamaian dan tidak terlibat pertengkaran di tengah perkembangan politik nasional menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Haedar menegaskan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak seharusnya memicu kegaduhan maupun konflik di tengah masyarakat.
"Yang paling penting, kita jangan ramai, heboh, gaduh, apalagi bertengkar karena kekosongan posisi itu," katanya di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Haedar saat dimintai tanggapan mengenai sikap Muhammadiyah terhadap perkembangan politik setelah jabatan wakil presiden mengalami kekosongan.
Haedar Nashir Minta Pengisian Wakil Presiden Mengikuti Konstitusi
Haedar menjelaskan bahwa pengisian jabatan wakil presiden merupakan kewenangan Presiden yang kemudian diproses melalui lembaga negara sesuai ketentuan konstitusi.
Menurutnya, proses pengajuan calon oleh Presiden dan pembahasan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus dipandang sebagai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Ia meyakini Presiden Prabowo Subianto bersama MPR memiliki pertimbangan dalam menentukan langkah pengisian jabatan tersebut.
"Saya yakin presiden dan MPR punya pandangan jauh ke depan, dan Muhammadiyah selalu menerima hasil yang diputuskan secara konstitusional dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," katanya menegaskan.
Haedar menekankan bahwa Muhammadiyah menghormati keputusan yang dihasilkan melalui prosedur konstitusional dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Karena itu, masyarakat diimbau tidak menjadikan proses politik tersebut sebagai sumber pertengkaran.
Busyro Muqoddas Ingatkan Prabowo Berhati-hati Memilih Mitra Politik
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas memberikan catatan kritis terkait berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.
Busyro menilai peristiwa tersebut perlu menjadi pelajaran bagi Presiden Prabowo Subianto maupun para pemimpin Indonesia pada masa mendatang.
"Harus menjadi pelajaran pertama dan terakhir bagi Presiden Prabowo, dan para pemimpin yang akan datang untuk ekstra hati-hati dalam memilih mitra politik," harapnya.
Menurut Busyro, pemilihan wakil presiden perlu mempertimbangkan kualitas pribadi dan rekam jejak kepemimpinan calon.
Ia menyebut kejujuran, kecerdasan, serta kemampuan kepemimpinan yang telah tercatat dengan baik sebagai unsur penting yang harus dimiliki seorang wakil presiden.
Pandangan tersebut disampaikan Busyro sebagai masukan dalam proses politik setelah pengunduran diri Gibran.
Prabowo Umumkan Pengunduran Diri Gibran di Istana Merdeka
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026) sore.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam sesi pernyataan pers yang turut dihadiri Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Prabowo menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk berhenti dari jabatannya sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan pengunduran diri.
Surat tersebut telah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Pernyataan pers di Istana Merdeka juga dihadiri jajaran pimpinan MPR, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, petinggi Komisi III DPR RI, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Muhammadiyah Tekankan Kedamaian di Tengah Proses Politik
Menanggapi perkembangan tersebut, Haedar kembali menempatkan pentingnya ketenangan masyarakat sebagai perhatian utama Muhammadiyah.
Ia menilai proses pengisian jabatan wakil presiden sebaiknya diserahkan kepada Presiden dan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional.
Di sisi lain, Busyro mengingatkan pentingnya mempertimbangkan integritas dan kemampuan kepemimpinan dalam menentukan sosok wakil presiden berikutnya.
Kedua pimpinan Muhammadiyah tersebut menyampaikan pandangan yang menekankan penghormatan terhadap proses ketatanegaraan sekaligus pentingnya kualitas kepemimpinan nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
