Pantau - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp173,2 triliun hingga akhir Oktober 2026, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 58,2 juta orang di berbagai wilayah Indonesia.
Pelaksanaan program tersebut didukung oleh 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyediakan dan menyalurkan makanan bergizi kepada masyarakat.
Data tersebut disampaikan Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil juga mengapresiasi langkah reformasi tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat program MBG.
Pembenahan tersebut mencakup perbaikan operasional SPPG, peningkatan pengawasan tenaga pelaksana, perluasan layanan di wilayah prioritas, hingga penguatan keamanan pangan.
BGN Benahi Tata Kelola 27.485 SPPG dan Pengawasan Program MBG
Suahasil menjelaskan bahwa manajemen baru BGN yang mulai bekerja sejak Juli 2026 telah menjalankan sejumlah langkah perbaikan dalam pelaksanaan program MBG.
Salah satu langkah utama adalah pembenahan tata kelola SPPG agar operasional penyediaan dan penyaluran makanan bergizi dapat berlangsung lebih baik.
Selain memperbaiki tata kelola SPPG, BGN juga meningkatkan pengawasan terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
BGN juga memperkuat ketepatan sasaran penerima manfaat melalui kegiatan pengecekan langsung di lapangan.
Langkah tersebut bertujuan memastikan masyarakat yang menerima layanan MBG sesuai dengan kelompok sasaran program pemerintah.
Pembenahan tata kelola dan peningkatan pengawasan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas pelaksanaan program seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat.
Sebanyak 1.500 SPPG Diaktifkan di Wilayah 3T dan Daerah Stunting Tinggi
Dalam memperluas jangkauan program MBG, BGN telah mengaktifkan sebanyak 1.500 SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Pengaktifan unit pelayanan tersebut bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, khususnya di daerah yang menghadapi keterbatasan layanan.
Perluasan pelayanan di wilayah dengan angka stunting tinggi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung perbaikan status gizi masyarakat.
Selain memperluas jangkauan, BGN memberikan perhatian terhadap keamanan pangan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah uji coba sistem penyajian makanan secara prasmanan di sekolah.
Uji coba tersebut menjadi bagian dari pembenahan mekanisme pelayanan makanan kepada siswa yang menjadi penerima manfaat program MBG.
BGN juga mendorong penggunaan rantai pasok lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dalam pelaksanaan program.
Pemanfaatan bahan pangan dari produsen lokal diharapkan dapat mendukung kelancaran pasokan sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi petani, peternak, dan pelaku usaha di daerah.
Selain itu, operasional SPPG diarahkan untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal agar pelaksanaan program turut memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar.
Koperasi Merah Putih Disiapkan Salurkan Beras SPHP hingga LPG 3 Kilogram
Dalam konferensi pers yang sama, Suahasil turut menyampaikan perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat desa.
Pemerintah menilai keberadaan koperasi tersebut memiliki peran penting dalam mendekatkan akses masyarakat terhadap berbagai komoditas bersubsidi.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026, KDMP dapat menjalankan fungsi penyaluran barang bersubsidi kepada masyarakat.
Komoditas yang dapat disalurkan melalui koperasi meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram, pupuk bersubsidi, serta minyak goreng Minyakita.
Selain menjadi saluran distribusi barang bersubsidi, KDMP juga mulai diarahkan untuk membeli hasil produksi masyarakat desa.
Melalui fungsi tersebut, koperasi diharapkan dapat membantu pemasaran produk lokal sekaligus memperkuat aktivitas perekonomian masyarakat.
Suahasil menyampaikan bahwa sejumlah gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mulai beroperasi di berbagai daerah.
Pemerintah juga telah menyiapkan dukungan anggaran pembangunan koperasi sejak tahap awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dana Pembangunan Koperasi Merah Putih Ditempatkan di Bank Himbara
Suahasil memastikan bahwa anggaran pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dialokasikan dalam APBN 2026 dan siap digunakan sesuai mekanisme pembayaran yang berlaku.
Pembayaran pembangunan koperasi dilakukan secara bertahap berdasarkan tagihan yang diajukan kepada Kementerian Keuangan.
Pencairan anggaran hanya dilakukan untuk gerai koperasi yang telah selesai dibangun, melalui proses verifikasi dan validasi, serta memenuhi persyaratan administrasi pembayaran.
Mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan berdasarkan penyelesaian pekerjaan yang telah diperiksa.
Suahasil menjelaskan bahwa dana yang telah dialokasikan pemerintah saat ini ditempatkan di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Penempatan dana tersebut berkaitan dengan mekanisme pembayaran dari APBN kepada Bank Himbara untuk mendukung pembangunan koperasi.
"Kementerian Keuangan sendiri memiliki anggaran ini, telah kita alokasikan dan kemudian siap untuk dikeluarkan sebagai pembayaran. Saat ini uangnya kita taruh di Bank Himbara karena itu menjadi bagian dari pembayaran kepada Bank Himbara dari APBN," kata Suahasil.
Kementerian Keuangan memastikan pembayaran dilakukan setelah seluruh tahapan pembangunan, verifikasi, validasi, dan pengajuan tagihan diselesaikan sesuai ketentuan.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya memastikan dana pembangunan koperasi digunakan sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi.
Secara keseluruhan, pelaksanaan program MBG dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, memperluas akses barang bersubsidi, serta mendukung perekonomian daerah.
Program MBG difokuskan pada perluasan penerima manfaat dan perbaikan tata kelola pelayanan, sedangkan KDMP diarahkan untuk memperkuat distribusi kebutuhan masyarakat dan pemasaran hasil produksi desa melalui dukungan APBN 2026.
- Penulis :
- Shila Glorya
