
Pantau - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat penggunaan kanal pembayaran digital semakin mendominasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan proporsi transaksi nontunai mencapai 53,37 persen hingga September 2026.
Peningkatan pemanfaatan pembayaran digital tersebut berlangsung ketika pendapatan asli daerah (PAD) seluruh pemerintah daerah di Bali mencapai Rp14,8 triliun hingga triwulan III 2026.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Bali, Ronald Dungdung Parluhutan, mengatakan penggunaan metode pembayaran digital untuk pajak dan retribusi daerah telah melampaui pembayaran konvensional menggunakan uang tunai.
Dalam keterangannya di Denpasar, Senin (16/11/2026), Ronald menjelaskan bahwa masyarakat mulai memanfaatkan berbagai layanan pembayaran elektronik untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi.
Transaksi Digital Kuasai 53,37 Persen Pembayaran Pajak dan Retribusi Bali
Bank Indonesia Bali mencatat proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital mencapai 53,37 persen hingga September 2026.
Angka tersebut menunjukkan penggunaan pembayaran elektronik telah melampaui metode pembayaran tunai.
Dari total proporsi tersebut, sebanyak 0,55 persen menggunakan metode pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Meskipun kontribusinya masih di bawah satu persen, BI menilai penggunaan QRIS menunjukkan adanya peralihan wajib pajak menuju pembayaran digital.
Menurut Ronald, kemudahan dan efisiensi transaksi menjadi faktor yang mendorong masyarakat memanfaatkan QRIS untuk pembayaran pajak serta retribusi daerah.
Sementara itu, penerimaan melalui kanal digital lainnya mencakup proporsi 52,81 persen dengan nilai transaksi mencapai Rp4,28 triliun.
Data tersebut menggambarkan semakin besarnya peran layanan pembayaran elektronik dalam penerimaan pemerintah daerah di Bali.
Penerimaan Digital Bali pada 2025 Capai Rp8,46 Triliun
Bank Indonesia juga memaparkan perkembangan penggunaan kanal digital dalam penerimaan daerah sepanjang 2025.
Pada tahun tersebut, proporsi penerimaan melalui kanal pembayaran digital tercatat sebesar 46,82 persen.
Nilai penerimaan yang dicatat melalui kanal tersebut mencapai Rp8,46 triliun.
Sementara itu, hingga September 2026, penggunaan metode pembayaran digital telah mencapai proporsi 53,37 persen.
Perbandingan tersebut menunjukkan peningkatan porsi penggunaan kanal digital dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Pajak daerah yang dapat menjadi bagian dari penerimaan tersebut mencakup pajak makanan dan minuman, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata.
Selain itu, penerimaan pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Jenis pajak lainnya mencakup pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Bali Capai 97,3 Persen
Selain memantau penggunaan kanal pembayaran digital, Bank Indonesia Bali juga mencatat perkembangan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (IETPD).
Pada semester I 2026, rata-rata capaian IETPD pemerintah daerah di Bali berada di atas 96 persen.
Secara keseluruhan, indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Bali mencapai 97,3 persen.
Sejumlah kabupaten bahkan mencatat capaian di atas 98 persen, yakni Bangli, Karangasem, Gianyar, dan Klungkung.
Kabupaten Badung dan Tabanan tercatat memiliki indeks elektronifikasi sekitar 97 persen.
Sementara itu, Kabupaten Jembrana mencatat capaian sekitar 95 persen dan Kota Denpasar berada pada level 94,75 persen.
Kabupaten Buleleng juga termasuk daerah yang mencatat perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Tingginya nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Bali telah menerapkan sistem elektronifikasi dalam transaksi keuangan daerah.
PAD Bali Tembus Rp14,8 Triliun, Naik 6,96 Persen
Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali, realisasi pendapatan asli daerah seluruh pemerintah daerah di Pulau Dewata mencapai Rp14,8 triliun hingga September 2026.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Realisasi PAD tersebut telah mencapai 68,43 persen dari total target penerimaan daerah sepanjang 2026.
Adapun target PAD seluruh pemerintah daerah di Bali pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp21,6 triliun.
Dengan capaian tersebut, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan penerimaan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan hingga akhir tahun.
BI Dorong Optimalisasi Pembayaran Digital hingga Akhir 2026
Bank Indonesia Bali mendorong pemerintah daerah untuk terus memanfaatkan kanal pembayaran digital guna meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.
Ronald berharap optimalisasi transaksi elektronik dapat membantu pemerintah daerah memperkuat penerimaan PAD selama sisa tahun anggaran 2026.
Penggunaan sistem pembayaran digital dinilai memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan transaksi.
Selain itu, elektronifikasi pembayaran menjadi salah satu bagian dari pengembangan sistem transaksi pemerintah daerah.
Dengan tingkat IETPD Bali yang telah mencapai 97,3 persen, pemerintah daerah memiliki peluang untuk terus memperluas penggunaan pembayaran nontunai.
Bank Indonesia berharap pemanfaatan kanal digital dapat mendukung pencapaian target PAD Bali sebesar Rp21,6 triliun pada akhir 2026.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




