
Pantau - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat sebanyak 181 kawasan industri di Indonesia telah menyerap 2,36 juta tenaga kerja dan menghimpun akumulasi investasi mencapai Rp6.750 triliun hingga Juli 2026.
Kawasan industri tersebut memiliki luas sekitar 110 ribu hektare dan menjadi lokasi kegiatan usaha bagi lebih dari 12.000 perusahaan.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan pengembangan kawasan industri ke depan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya dan karakteristik setiap daerah.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (16/11/2026), Sarmuji menekankan pentingnya pemerataan pengembangan industri untuk mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Pengembangan kawasan industri yang disesuaikan dengan potensi daerah juga diarahkan untuk mendekatkan kegiatan manufaktur dengan sumber bahan baku serta meningkatkan efisiensi logistik.
Sebanyak 181 Kawasan Industri Tampung Lebih dari 12 Ribu Perusahaan
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, mengatakan kawasan industri memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional.
Menurutnya, keberadaan kawasan industri mendukung masuknya investasi, peningkatan aktivitas manufaktur, dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Hingga Juli 2026, sebanyak 181 kawasan industri yang beroperasi di Indonesia telah menampung lebih dari 12.000 perusahaan.
Aktivitas perusahaan di kawasan tersebut turut menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja.
Sementara itu, nilai akumulasi investasi yang tercatat mencapai Rp6.750 triliun.
Besarnya nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu alasan pemerintah terus memperkuat daya saing kawasan industri.
Tri menilai peningkatan daya saing perlu didukung oleh iklim usaha yang kondusif dan pemanfaatan fasilitas pemerintah secara optimal.
Industri Manufaktur Indonesia Masih Berada di Zona Ekspansi
Kemenperin menyampaikan bahwa industri pengolahan nonmigas masih menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global.
Kondisi tersebut tercermin dari sejumlah indikator aktivitas industri yang tercatat pada Oktober 2026.
Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia berada pada level 54,0.
Sementara itu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) tercatat sebesar 53,77.
Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri manufaktur nasional masih berada dalam zona ekspansi.
"Pada Oktober 2026, kinerja industri manufaktur nasional masih menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari nilai Purchasing Managers' Index (PMI) sebesar 54,0 dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 53,77. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri tetap berada pada zona ekspansi dan memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat," ujar Tri.
Menurut Kemenperin, perkembangan tersebut memperlihatkan peran sektor manufaktur dalam menciptakan nilai tambah dan menyediakan kesempatan kerja.
Industri Pengolahan Nonmigas Tumbuh 5,88 Persen pada Triwulan III 2026
Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas tercatat mencapai 5,88 persen pada triwulan III 2026.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada level 5,47 persen dalam periode yang sama.
Selisih pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa industri pengolahan nonmigas berkembang lebih cepat dibandingkan perekonomian nasional secara keseluruhan pada triwulan III 2026.
Pada periode tersebut, nilai produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai Rp1.168,99 triliun.
Sektor tersebut juga mencatat nilai investasi hampir Rp200 triliun sepanjang triwulan III 2026.
Kemenperin menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa manufaktur masih menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pemerintah Dorong Pemanfaatan Insentif Pajak di Kawasan Industri
Untuk menjaga pertumbuhan sektor manufaktur, pemerintah telah menyediakan sejumlah fasilitas dan kemudahan bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
Salah satu fasilitas tersebut berkaitan dengan insentif perpajakan yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016.
Namun, Kemenperin menilai pemanfaatan fasilitas yang tersedia masih perlu ditingkatkan.
Sejumlah kendala yang menjadi perhatian meliputi pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan serta keterbatasan informasi mengenai jenis dan persyaratan fasilitas.
Selain itu, mekanisme pengajuan insentif juga menjadi aspek yang perlu dipahami perusahaan agar fasilitas pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal.
Tri mengatakan pemanfaatan fasilitas dan kemudahan di kawasan industri memerlukan kesamaan pemahaman di antara seluruh pihak terkait.
Koordinasi tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, serta perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di dalamnya.
Pengembangan Kawasan Industri Disesuaikan dengan Potensi Daerah
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menekankan bahwa pengembangan kawasan industri tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap wilayah.
Menurutnya, kebijakan pengembangan perlu mempertimbangkan potensi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah.
Pendekatan tersebut diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat hubungan antara industri dan sumber bahan baku.
Penempatan kegiatan industri yang lebih dekat dengan sumber bahan baku juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kegiatan logistik.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong optimalisasi fasilitas yang telah tersedia agar kawasan industri dapat mempertahankan daya saing.
Kemenperin menilai kerja sama antara pemerintah, pengelola kawasan, dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan industri nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan




