
Pantau - Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pembahasan tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan mengenai pengaturan kewenangan penyadapan sekaligus mencegah penyalahgunaan yang berpotensi melanggar hak privasi warga negara.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan perhatian publik terhadap persoalan penyadapan ilegal kembali meningkat, termasuk terkait dugaan penyadapan terhadap kepala negara oleh oknum aparat penegak hukum.
DPR Soroti Risiko Penyalahgunaan Kewenangan Penyadapan
Habiburokhman menilai persoalan penyadapan ilegal menunjukkan perlunya pembenahan sistem penyadapan yang dijalankan oleh lembaga berwenang.
"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan," kata Habiburokhman.
Menurutnya, penyadapan pada prinsipnya merupakan instrumen untuk kepentingan hukum dan keamanan yang digunakan secara terbatas dalam mencegah serta mendeteksi kejahatan.
Namun, kewenangan tersebut juga berpotensi disalahgunakan untuk mengawasi masyarakat atau pihak tertentu tanpa dasar hukum yang sah.
Ia menegaskan bahwa kegiatan penyadapan berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas privasi yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.
Habiburokhman juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang disebutnya berkaitan dengan perlindungan hak privasi.
"Sehingga penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan," katanya.
Aturan Penyadapan Dinilai Masih Tersebar di Berbagai Undang-Undang
Habiburokhman menjelaskan bahwa kewenangan penyadapan saat ini telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam KUHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Narkotika.
Meski demikian, ia menilai aturan yang ada belum mengatur prosedur penyadapan secara rinci dan seragam.
Menurutnya, terdapat perbedaan ketentuan mengenai izin penyadapan karena sebagian lembaga memerlukan persetujuan pengadilan, sedangkan lembaga lainnya dapat melakukannya tanpa izin tersebut.
Selain itu, pengaturan mengenai batas waktu pelaksanaan penyadapan juga dinilai belum jelas.
"Belum ada mekanisme yang jelas dan tegas sehingga belum terdapat batasan-batasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak konstitusional seperti data dan informasi pribadi," katanya.
RUU Penyadapan Diharapkan Perjelas Prosedur dan Pengawasan
Komisi III DPR memandang perlunya aturan khusus yang memberikan kepastian mengenai syarat, tata cara, dan batasan kewenangan penyadapan.
Habiburokhman mengatakan pengaturan tersebut harus memastikan kegiatan penyadapan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
Ia menilai mekanisme yang jelas diperlukan agar penyadapan tetap dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia.
Aturan khusus juga diharapkan dapat mencegah penggunaan kewenangan penyadapan di luar ketentuan hukum.
"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," kata dia.
Rapat bersama Baintelkam Polri menjadi bagian dari proses penghimpunan masukan Komisi III DPR dalam pembahasan RUU Penyadapan.
- Penulis :
- Aditya Yohan




