Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono meminta perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) sektor farmasi mengoptimalkan pemanfaatan aset yang sudah tersedia sebelum merealisasikan penambahan belanja modal atau capital expenditure (CAPEX).
Menurut Rudi, fasilitas produksi yang telah dibangun harus dimanfaatkan secara maksimal agar investasi perusahaan memberikan manfaat nyata dan tidak berakhir menjadi aset menganggur.
Ia menyoroti sejumlah perusahaan farmasi milik negara, seperti Kimia Farma, Indofarma, INUKI, dan Bio Farma, yang telah memiliki gedung maupun fasilitas pabrik.
Namun, berdasarkan paparan yang diterimanya, masih terdapat fasilitas milik perusahaan-perusahaan tersebut yang belum aktif atau belum dimanfaatkan secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Rudi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026), sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI, Sabtu (14/11/2026).
“Saya ingin mengingatkan, dari paparan yang lima tahun lalu atau sebelum yang lima tahun lalu, banyak aset-aset kimia, indofarma, inuki, biofarma ini sudah ada gedungnya Pak. Pabrik, tapi ada yang nggak aktif gitu ya kondisinya, Pak,” ujar Rudi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
DPR Pertanyakan Fasilitas Produksi BUMN Farmasi yang Belum Dimanfaatkan
Rudi mempertanyakan alasan sejumlah fasilitas produksi yang telah tersedia belum diberdayakan untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan farmasi milik negara.
Menurutnya, keberadaan gedung dan pabrik yang belum aktif perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan aset perusahaan.
Ia menilai fasilitas tersebut berpotensi dimanfaatkan kembali untuk menunjang kegiatan produksi maupun pengembangan produk farmasi.
Pemanfaatan aset yang telah tersedia juga dinilai dapat mendukung upaya inovasi produk di lingkungan perusahaan.
Rudi mengingatkan agar fasilitas yang telah dibangun tidak dibiarkan terbengkalai ketika perusahaan masih membutuhkan pengembangan kapasitas dan kegiatan produksi.
Karena itu, optimalisasi aset perlu menjadi salah satu pertimbangan sebelum perusahaan memutuskan melakukan investasi tambahan.
Pengawasan Belanja Modal BUMN Farmasi Perlu Diperkuat
Selain menyoroti aset yang belum dimanfaatkan, Rudi menekankan pentingnya pengelolaan belanja modal secara cermat dan bertanggung jawab.
Menurutnya, keputusan investasi perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan operasional serta potensi pemanfaatan fasilitas yang sudah dimiliki.
Ia mengingatkan bahwa belanja modal yang bersumber dari uang masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan sejak tahap penganggaran hingga pelaksanaannya.
“Pak, ini kan uangnya rakyat, uangnya masyarakat. kalau kami kebagian dihujat-hujat gitu Pak Kalau di DPR. Padahal kan tentu bukan sama kami. kita ngetok, ngalirnya juga ke kementerian dan ke bawah, ke BUMN, ke pihak-pihak BUMN, Pak,” ujarnya.
Rudi menilai pengawasan terhadap penggunaan CAPEX diperlukan untuk memastikan dana investasi perusahaan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
Pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencegah penambahan aset yang tidak memberikan manfaat optimal bagi kegiatan usaha.
Optimalisasi Investasi Diharapkan Perkuat Industri Farmasi Nasional
Rudi berharap setiap keputusan belanja modal BUMN farmasi didasarkan pada kebutuhan perusahaan dan mempertimbangkan potensi aset yang telah tersedia.
Menurutnya, pemanfaatan fasilitas yang sudah dibangun perlu mendapat perhatian agar perusahaan tidak hanya berfokus pada penambahan investasi baru.
Ia menekankan bahwa pengelolaan aset dan belanja modal harus berjalan secara bertanggung jawab untuk memastikan investasi memberikan hasil yang produktif.
Komisi VI DPR RI mendorong pengawasan CAPEX agar investasi BUMN farmasi tepat sasaran dan mampu mendukung pengembangan kegiatan produksi.
Optimalisasi aset dan pengelolaan investasi tersebut diharapkan dapat memperkuat industri farmasi nasional.
- Penulis :
- Gerry Eka
