Pantau - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak pemerintah membenahi mekanisme pendataan dan penjaringan penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebelum tahun anggaran 2027 dimulai agar bantuan tepat sasaran, terutama bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat dan membahayakan keselamatan siswa.
Desakan tersebut muncul setelah terungkapnya kondisi dua sekolah di Jawa Barat dan Jakarta Utara yang menghadapi persoalan serius terkait kelayakan bangunan dan fasilitas pembelajaran.
Cucun menilai kedua kasus tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme penentuan sekolah penerima bantuan revitalisasi.
Hal tersebut disampaikan Cucun dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (14/11/2026), sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI.
“Anggarannya ada. Payung hukumnya ada. Pelaksanaannya juga sudah berjalan di puluhan ribu sekolah, dan itu patut diapresiasi. Yang perlu kita perbaiki adalah mekanisme penjaringannya,” jelas Cucun.
Ruang Kelas Ambruk di Tasikmalaya, Siswa Terpaksa Belajar di Tenda
Salah satu sekolah yang menjadi perhatian adalah SD Negeri Cioray di Desa Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Pada akhir Oktober 2026, satu ruang kelas sekolah tersebut ambruk, sedangkan empat ruang kelas lainnya terpaksa dikosongkan karena dikhawatirkan mengalami keruntuhan susulan.
Pada 5 November 2026, Polres Tasikmalaya bersama Dinas Sosial mendirikan tenda darurat dengan dukungan bantuan dari Kementerian Sosial dan Polri.
Akibat kondisi tersebut, siswa kelas 1 hingga kelas 3 harus mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam tenda darurat.
Sementara itu, siswa kelas 4 hingga kelas 6 terpaksa digabung dalam satu ruangan untuk melanjutkan pembelajaran.
Sebelum tenda darurat tersedia, para siswa bahkan harus mengikuti kegiatan belajar di teras dan ruang guru.
Sekolah tersebut diketahui belum memperoleh bantuan renovasi sejak 2012.
Ratusan Siswa SMKN 36 Jakarta Menumpang Belajar di SD
Persoalan lain terjadi di SMK Negeri 36 Jakarta yang berlokasi di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.
Ratusan siswa sekolah tersebut hampir dua tahun terakhir harus menumpang belajar di SD Negeri 09 Kalibaru setelah gedung sekolah mereka dibongkar pada 2025.
Keterbatasan fasilitas membuat kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan secara bergantian dengan siswa sekolah dasar.
Sejumlah siswa mengaku merasa malu dan tidak nyaman karena harus mengikuti pembelajaran di gedung sekolah dasar.
“Ada anak-anak yang masuk sekolah dengan rasa cemas. Satu kelompok cemas karena atapnya bisa jatuh. Satu kelompok lagi cemas karena merasa direndahkan,” kata Cucun dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
“Negara punya kewajiban untuk menghilangkan kecemasan-kecemasan itu, dan kewajiban tersebut tertulis jelas dalam Pasal 31 UUD 1945,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Cucun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merealisasikan komitmen penanganan persoalan SMKN 36 melalui pembangunan nyata di lapangan.
“Siswa SMK 36 bilang mereka merasa direndahkan karena harus menumpang di gedung SD. Kalimat itu harus kita dengar dengan serius. Yang rusak di situ bukan cuma bangunan. Ada rasa percaya diri anak yang ikut tergerus, dan itu tidak bisa diperbaiki hanya dengan anggaran tahun berikutnya,” ucap Cucun.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan kepastian pembangunan lanjutan sebelum membongkar gedung sekolah sehingga kegiatan pembelajaran tidak terganggu dalam waktu berkepanjangan.
Pemerintah Targetkan Revitalisasi 100 Ribu Sekolah pada 2027
Cucun menjelaskan bahwa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan termasuk Program Hasil Terbaik Cepat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pada 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi 80.744 satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA melalui skema swakelola.
Target tersebut meningkat menjadi 100.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada 2027.
Menurut Cucun, besarnya anggaran dan target pembangunan harus diimbangi dengan ketepatan penentuan sekolah penerima bantuan.
“Bagaimana mungkin sebuah sekolah yang kerusakannya sudah terlihat bertahun-tahun baru tertangani setelah ruang kelasnya ambruk dan beritanya viral? Ini yang harus kita evaluasi. Bagian mana dari sistem program revitalisasi sekolah kita yang masih bermasalah?” lanjutnya.
Ia menilai salah satu persoalan mendasar terletak pada sistem pendataan yang masih mengandalkan informasi yang diisi secara mandiri oleh masing-masing sekolah.
Padahal, sekolah dengan kondisi kerusakan paling berat sering kali berada di wilayah yang memiliki keterbatasan kemampuan administratif.
Kondisi tersebut berpotensi membuat sekolah yang paling membutuhkan justru tertinggal dalam proses pengusulan dibandingkan sekolah yang memiliki kemampuan administrasi lebih baik.
DPR Soroti Koordinasi Pusat dan Daerah serta Mutu Bangunan
Cucun juga menyoroti pembagian kewenangan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Dalam ketentuan tersebut, pengelolaan pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan pendidikan menengah serta kejuruan berada di bawah pemerintah provinsi.
Sementara itu, pemerintah pusat menjalankan program revitalisasi yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan untuk memastikan seluruh sekolah yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan.
Menurut Cucun, persoalan muncul ketika sekolah tidak masuk dalam prioritas pemerintah pusat, sedangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah terbatas.
“Kalau pola ini dibiarkan, kita akan terus mendapatkan kabar bangunan sekolah ambruk atau sekolah kekurangan ruang kelas. Jangan sampai anak-anak menjadi korban dari persoalan koordinasi dan keterbatasan anggaran,” tegas Cucun.
Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan revitalisasi melalui skema swakelola harus disertai pendampingan teknis yang memadai.
Meskipun skema tersebut memungkinkan sekolah bersama Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) terlibat langsung dalam pembangunan, kualitas konstruksi tetap harus menjadi perhatian.
Sejak Januari 2025, Cucun mengaku telah meminta agar revitalisasi sekolah didahului kajian teknis dan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur pendidikan di Indonesia.
“Kepala sekolah itu pendidik, bukan manajer proyek. Kalau pekerjaan konstruksi diserahkan kepada mereka tanpa pendampingan teknis yang cukup, risikonya ada dua,” terang Cucun.
“Mutu bangunannya tidak terjamin dan kepala sekolah justru berpotensi berhadapan dengan persoalan hukum. Keduanya tentu merugikan anak-anak. Karena itu, audit serapan anggaran saja tidak cukup. Harus ada audit mutu,” paparnya.
Cucun Usulkan Empat Pembenahan Program Revitalisasi Sekolah
Untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi pada 2027 lebih tepat sasaran, Cucun mengusulkan empat langkah pembenahan kepada pemerintah.
Pertama, pemerintah diminta memperbarui basis data kondisi ruang kelas melalui verifikasi langsung ke lapangan agar penentuan prioritas tidak hanya bergantung pada laporan mandiri sekolah.
Kedua, pemerintah perlu menyediakan jalur pengusulan darurat bagi sekolah yang ruang kelasnya telah ambruk atau berada dalam kondisi yang mengancam keselamatan peserta didik.
Ketiga, pendampingan teknis harus diperkuat dan audit mutu perlu diterapkan terhadap sekolah yang melaksanakan pembangunan melalui skema swakelola.
Keempat, pemerintah harus memastikan tersedianya fasilitas pembelajaran sementara yang layak selama proses pembangunan berlangsung.
“Empat hal ini harus menjadi perhatian pemerintah pada 2027. Kita tidak ingin lagi melihat anak-anak belajar di tenda darurat atau harus menumpang di sekolah lain selama bertahun-tahun tanpa kepastian,” sebut Cucun.
Pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat ditangani paling lambat pada 2029.
Cucun memastikan DPR RI akan mengawal pencapaian target tersebut melalui rapat bersama pemerintah di Komisi X dan Komisi VIII DPR RI serta pelaksanaan fungsi pengawasan bidang kesejahteraan rakyat.
“Revitalisasi sekolah harus benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai programnya besar, anggarannya tersedia, tetapi sekolah yang paling membutuhkan justru tertinggal,” pungkasnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
