Pantau - Anggota Komisi V DPR RI Johan Rosihan menegaskan bahwa penyelesaian pembebasan lahan di kawasan Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, harus menjadi prioritas sebelum rencana pembangunan dan pengembangan kawasan dilanjutkan.
Menurut Johan, berbagai rencana pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan optimal apabila persoalan status kepemilikan dan pembebasan tanah belum diselesaikan.
Ia menilai kepastian lahan merupakan persyaratan mendasar yang harus dipenuhi agar seluruh perencanaan pembangunan dapat direalisasikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Johan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Kereta Api Cepat Padalarang, Jumat (13/11/2026), sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI, Sabtu (14/11/2026).
“Perencanaan itu memang di atas kertas, tapi membangunnya di atas tanah. Jadi semua perencanaan yang bagus tadi catatannya adalah jika tanahnya clear and clean,” ujar Johan dalam pertemuan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Stasiun Kereta Api Cepat Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
DPR Soroti Kewenangan Pembebasan Lahan Stasiun Padalarang
Johan menanggapi pernyataan pemerintah daerah yang menyampaikan kesanggupan menyelesaikan pembebasan tanah apabila memperoleh dukungan pendanaan.
Ia mengingatkan bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperhatikan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam kerja sama pembangunan kawasan Stasiun Padalarang.
Johan juga menyoroti perjanjian kerja sama (PKS) antara pihak-pihak terkait yang telah disusun sejak 2025.
Ia menilai kebutuhan pendanaan pembebasan lahan seharusnya sudah diperhitungkan sejak awal penyusunan perjanjian tersebut.
“Ini kan PKS nya sudah 2025, Pak. Jangan pula kita bilang sekarang kalau pusat ngasih uang ke kita misalnya. Jadi lucu gitu, Pak,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menjalankan pembagian tanggung jawab yang telah disepakati.
Johan Buka Peluang Intervensi Pemerintah Pusat
Meski menekankan kewenangan pemerintah daerah, Johan tidak menutup kemungkinan keterlibatan pemerintah pusat dalam membantu penyelesaian persoalan pembebasan lahan.
Menurutnya, intervensi pemerintah pusat dapat dilakukan apabila diperlukan untuk mempercepat penyelesaian hambatan pembangunan.
Namun, ia menegaskan bahwa keterlibatan tersebut tidak berarti pemerintah pusat harus mengambil alih kewajiban pendanaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Kalau perlu intervensi pusat untuk menyelesaikan itu, kita selesaikan. Tapi jangan minta duit, karena itu kewenangan provinsi, kan begitu, Pak,” ungkap Johan.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan melalui koordinasi antarpihak dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan masing-masing.
Pembebasan Lahan Berpotensi Hambat Pengembangan Kawasan
Johan mengingatkan bahwa persoalan pembebasan tanah yang berlangsung berlarut-larut dapat menghambat keseluruhan rencana pengembangan kawasan Stasiun Kereta Cepat Padalarang.
Kawasan tersebut direncanakan menjadi simpul penghubung layanan kereta cepat dengan sejumlah wilayah di sekitarnya.
Wilayah yang menjadi bagian dari rencana konektivitas tersebut antara lain Kota Baru Parahyangan dan Citatah.
Pengembangan akses menuju kawasan stasiun dinilai memerlukan kepastian lahan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana.
Di sekitar Stasiun Padalarang, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga sebelumnya telah menangani tiga ruas jalan dan trotoar pada 2023.
Ketiga ruas tersebut meliputi Jalan Raya Padalarang, Jalan Panaris, dan Jalan Gedong Lima dengan total panjang penanganan sekitar 3,3 kilometer.
Penanganan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari pengembangan akses di kawasan sekitar stasiun.
Komisi V DPR Dorong Kepastian Lahan Jadi Rekomendasi Kunjungan
Johan berharap penyelesaian pembebasan lahan dapat dimasukkan sebagai salah satu rekomendasi hasil kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI.
Menurutnya, kepastian status tanah perlu menjadi perhatian utama sebelum rencana pengembangan kawasan dilanjutkan.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan kesiapan lahan agar pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat persoalan administratif maupun kewenangan.
Dengan penyelesaian pembebasan tanah, pengembangan kawasan Stasiun Kereta Cepat Padalarang diharapkan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
- Penulis :
- Gerry Eka
