Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyoroti kenaikan harga gas industri dan tarif listrik di Batam, Kepulauan Riau, yang dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi serta melemahkan daya saing kawasan industri.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE), Kota Batam, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan paparan pengelola kawasan industri, harga gas yang sebelumnya berada pada kisaran 8,87 dolar AS per MMBTU meningkat menjadi 13 dolar AS per MMBTU bagi pelanggan lama dan 20 dolar AS per MMBTU bagi pelanggan baru.
Kenaikan biaya energi tersebut dikhawatirkan menambah beban operasional perusahaan dan memengaruhi keberlanjutan investasi di kawasan industri Batam.
Hendry mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan pengelola kawasan dan pelaku usaha akan dihimpun sebagai bahan pembahasan RUU Kawasan Industri.
Pernyataan tersebut disampaikan Hendry dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Batam, sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI, Sabtu (14/11/2026).
"Seluruh masukan yang tadi disampaikan akan kami belanja masalah, akan kami serap dan kami dapatkan. Saya berharap kita bisa menyampaikan secara tertulis, dan kami akan tindak lanjuti ini," ujar Hendry.
Harga Gas Industri Batam Naik hingga 20 Dolar AS per MMBTU
Dalam pertemuan bersama pengelola kawasan industri dan pelaku usaha, kenaikan harga energi disampaikan sebagai salah satu tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan investasi.
Berdasarkan paparan pengelola Kabil Integrated Industrial Estate, harga gas industri sebelumnya berada pada kisaran 8,87 dolar AS per MMBTU.
Harga tersebut kemudian meningkat menjadi 13 dolar AS per MMBTU bagi pelanggan lama.
Sementara itu, pelanggan baru dikenai harga gas industri sebesar 20 dolar AS per MMBTU.
Perbedaan harga tersebut menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian Komisi VII DPR RI dalam pembahasan kebutuhan industri.
Kenaikan harga gas dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi perusahaan yang bergantung pada pasokan energi untuk menjalankan kegiatan operasional.
Tarif Listrik Industri dan Pusat Data Turut Disorot
Selain harga gas, tarif listrik industri di Batam juga menjadi perhatian dalam kunjungan kerja tersebut.
Berdasarkan paparan yang diterima Komisi VII DPR RI, tarif listrik untuk layanan industri I-3 reguler mencapai Rp1.650 per kilowatt-jam (kWh) sejak 1 September 2026.
Sementara itu, sejumlah perusahaan industri menggunakan layanan khusus dengan tarif listrik sebesar Rp1.800 per kWh.
Adapun tarif listrik untuk kebutuhan pusat data atau data center disampaikan mencapai Rp2.400 per kWh.
Besarnya biaya listrik tersebut menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan pelaku usaha dalam menjaga efisiensi operasional perusahaan.
Kenaikan harga gas dan listrik secara bersamaan dikhawatirkan semakin meningkatkan beban biaya produksi industri di Batam.
Pengelola Kawasan Khawatir Perusahaan Relokasi ke Negara Lain
Pengelola kawasan industri menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan perusahaan mempertimbangkan pemindahan kegiatan usaha ke negara lain di Asia Tenggara apabila biaya produksi terus meningkat.
Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kemampuan kawasan industri Batam mempertahankan daya saing dalam menarik dan menjaga investasi.
Persoalan biaya energi dinilai perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan kegiatan industri.
Hendry meminta pengelola kawasan dan Badan Pengusahaan (BP) Batam menyampaikan berbagai persoalan tersebut secara tertulis.
Dokumen tersebut akan menjadi bahan pendalaman Komisi VII DPR RI dalam mengidentifikasi hambatan yang dihadapi kawasan industri.
Masukan dari pelaku usaha diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan regulasi untuk mendukung keberlangsungan industri.
RUU Kawasan Industri Diharapkan Menjawab Persoalan Energi dan Logistik
Hendry menekankan bahwa penyusunan RUU Kawasan Industri perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.
Menurutnya, persoalan energi, logistik, dan tata kelola kawasan industri merupakan aspek yang saling berkaitan.
Karena itu, pembahasan regulasi perlu memperhatikan berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha agar ketentuan yang disusun sesuai dengan kebutuhan industri.
Komisi VII DPR RI berharap pembahasan RUU Kawasan Industri dapat menghasilkan solusi regulatif terhadap persoalan yang dihadapi kawasan industri di Batam maupun daerah lainnya.
Regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan industri sekaligus menjaga daya saing investasi di Indonesia.
Penguatan sektor industri juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
- Penulis :
- Gerry Eka
