
Pantau - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merekomendasikan larangan berlayar terhadap dua kapal penumpang di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, setelah pemeriksaan kelaiklautan menemukan sejumlah ketidaksesuaian mayor menjelang angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Kedua kapal tersebut adalah Oceanna 175 yang dioperasikan PT Pelayaran Nasional Baruna Jaya dan Sabuk Nusantara 36 milik operator PT Selvi Trans Indo.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin mengatakan kedua kapal harus menyelesaikan seluruh perbaikan dan menjalani verifikasi keselamatan sebelum diizinkan kembali beroperasi.
Pemeriksaan dilaksanakan pada 12–14 November 2026 sebagai bagian dari penguatan pengawasan keselamatan angkutan laut selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Menjelang angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus memperketat pengawasan keselamatan melalui uji petik kelaiklautan kapal penumpang termaksud di Tanjungpinang, Kepulauan Riau," kata Samsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dua Kapal Penumpang Ditemukan Memiliki Ketidaksesuaian Mayor
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan pemeriksaan terhadap kapal penumpang yang beroperasi di wilayah Tanjungpinang.
Pemeriksaan dilakukan oleh tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang dipimpin Kepala Subdirektorat Keselamatan Kapal Maltus Jackline Kapistrano.
Kegiatan tersebut turut melibatkan tim uji petik yang dipimpin Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang Stephanus Risdiyanto.
Dua kapal yang menjadi objek pemeriksaan adalah Oceanna 175 dan Sabuk Nusantara 36.
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sejumlah ketidaksesuaian yang dikategorikan mayor pada kedua kapal tersebut.
Atas temuan itu, tim pemeriksa merekomendasikan agar operator segera melakukan perbaikan.
Kedua kapal juga direkomendasikan tidak diizinkan berlayar hingga seluruh ketidaksesuaian mayor diselesaikan.
"Serta pemenuhan persyaratan keselamatannya diverifikasi oleh petugas yang berwenang," tegas Samsuddin.
Kemenhub tidak merinci jenis ketidaksesuaian mayor yang ditemukan pada masing-masing kapal dalam keterangan tersebut.
Kemenhub Tegaskan Kapal Tidak Boleh Beroperasi Sebelum Dinyatakan Laik Laut
Samsuddin menegaskan bahwa pemeriksaan kelaiklautan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kapal penumpang memenuhi standar keselamatan.
Menurutnya, setiap temuan pemeriksaan wajib segera ditindaklanjuti oleh operator kapal.
Pemerintah tidak akan memberikan kelonggaran terhadap ketidaksesuaian yang berpotensi memengaruhi keselamatan pelayaran.
“Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian yang bersifat mayor, kami tidak akan ragu merekomendasikan agar kapal tidak diizinkan berlayar sampai ketidaksesuaian tersebut diperbaiki. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran,” ucap Samsuddin.
Ia menjelaskan bahwa ketegasan tersebut berlaku terhadap seluruh kapal penumpang tanpa pengecualian.
Kebijakan itu juga mencakup kapal yang dimiliki pemerintah.
Menurut Samsuddin, keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas dalam setiap kegiatan pengawasan.
Operator diwajibkan memastikan armadanya memenuhi seluruh persyaratan sebelum melayani masyarakat.
Pemeriksaan Kapal Dilakukan untuk Persiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru
Kegiatan uji petik kelaiklautan kapal merupakan bagian dari persiapan penyelenggaraan angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Kemenhub berupaya memastikan kapal penumpang yang melayani masyarakat selama periode tersebut berada dalam kondisi aman.
Pemeriksaan juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran.
Samsuddin mengingatkan seluruh perusahaan pelayaran agar tidak mengabaikan hasil pemeriksaan teknis.
Ia menekankan bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, operator kapal, dan pihak terkait.
"Sebagaimana prinsip zero compromise for safety, don't bend the rules," kata Samsuddin.
Prinsip tersebut menegaskan bahwa pemenuhan standar keselamatan tidak boleh dikompromikan dalam penyelenggaraan angkutan laut.
KSOP Tanjungpinang Awasi Tindak Lanjut Perbaikan Kapal
Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang Stephanus Risdiyanto mengapresiasi pelaksanaan pemeriksaan kelaiklautan kapal penumpang di wilayah kerjanya.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut mengacu pada Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027.
Menurut Stephanus, pengawasan perlu terus diperkuat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal penumpang.
Ia menyebut sejumlah kejadian kecelakaan kapal sebelumnya menjadi perhatian dalam peningkatan pengawasan keselamatan pelayaran.
“Berbagai kejadian kecelakaan kapal penumpang sebelumnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengawasan keselamatan harus terus ditingkatkan, termasuk memastikan kelaiklautan kapal yang beroperasi di wilayah kerja KSOP Tanjungpinang,” ujar Stephanus.
KSOP Tanjungpinang akan terus berkoordinasi dengan operator kapal untuk memastikan seluruh rekomendasi pemeriksaan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Verifikasi oleh petugas berwenang menjadi persyaratan sebelum kapal dinyatakan memenuhi standar keselamatan untuk kembali beroperasi.
Kemenhub menegaskan pengawasan tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan penumpang dan awak kapal selama penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru.
- Penulis :
- Aditya Yohan




