
Pantau - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten/kota guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
Sultan menilai kebijakan tambahan anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan dan memberikan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Sultan melalui pesan elektronik yang diterima di Bengkulu, Senin (16/11/2026).
“Kami tentunya menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang kembali memberikan insentif fiskal pada daerah. Hal ini menunjukkan Presiden memiliki keberpihakan yang kuat pada pembangunan daerah,” kata Sultan.
Menurutnya, tambahan anggaran dari pemerintah pusat perlu dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menyiapkan perencanaan penggunaan anggaran yang produktif dan berorientasi pada pembangunan.
Ketua DPD RI Minta Kepala Daerah Prioritaskan Belanja Modal
Sultan Baktiar Najamudin menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola tambahan anggaran yang dijanjikan Presiden Prabowo.
Menurutnya, gubernur, bupati, dan wali kota perlu menyusun rencana belanja yang jelas agar dana tambahan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana para gubernur, bupati dan wali kota segera menyiapkan rencana belanja pada belanja modal yang lebih berdampak,” kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Sultan menilai belanja modal perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun rencana pemanfaatan insentif fiskal tersebut.
Perencanaan yang matang diperlukan agar tambahan dana dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pembangunan sesuai prioritas masing-masing daerah.
Ia juga menyarankan agar penyaluran anggaran mempertimbangkan kesiapan dan kebutuhan pemerintah daerah.
DPD RI Usulkan Penyaluran Dana Berdasarkan Proposal Daerah
Selain meminta pemerintah daerah menyiapkan rencana belanja, Sultan mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan proposal penggunaan anggaran sebelum menyalurkan dana tambahan.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan setiap daerah berbeda sehingga penyaluran insentif fiskal perlu memperhatikan rencana belanja yang telah disusun.
“Sebaiknya insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah,” katanya.
Usulan tersebut bertujuan agar tambahan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan program prioritas pemerintah daerah.
Dengan mempertimbangkan proposal belanja, pemerintah pusat diharapkan dapat menilai kesiapan daerah dalam menggunakan dana yang akan diberikan.
Prabowo Siapkan Tambahan Rp100 Miliar dan Minimal Rp20 Miliar untuk Daerah
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemberian tambahan anggaran kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat.
Rencana tersebut disampaikan Presiden saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” kata Presiden Prabowo.
Tambahan anggaran tersebut direncanakan berasal dari hasil efisiensi belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah masih memiliki ruang penghematan dari anggaran belanja barang dan jasa yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Dari nilai tersebut, pemerintah memperkirakan terdapat potensi penghematan sekitar Rp400 triliun melalui pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa.
Efisiensi APBN Jadi Sumber Tambahan Anggaran Pembangunan
Rencana penambahan anggaran daerah menjadi bagian dari pemanfaatan hasil efisiensi belanja pemerintah pusat.
Prabowo menilai pembenahan pengadaan barang dan jasa dapat membuka ruang fiskal untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan.
Potensi penghematan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan program pemerintah, termasuk pembangunan di tingkat daerah.
Meski demikian, penyaluran tambahan anggaran masih berupa rencana yang dijanjikan Presiden untuk dilaksanakan dalam waktu dekat.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin berharap pemerintah daerah segera mempersiapkan program dan proposal belanja agar dana tambahan tersebut dapat digunakan secara produktif.
Dengan perencanaan yang tepat, tambahan anggaran diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkuat manfaat belanja pemerintah bagi masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan




