HOME  ⁄  Nasional

Sohibul Iman Bawa Pesan HNW Perjuangkan UU Khusus MPR

Oleh Khalied Malvino
SHARE   :

Sohibul Iman Bawa Pesan HNW Perjuangkan UU Khusus MPR
Foto: Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Mohamad Sohibul Iman. (PANTAU/Khalied Malvino)

Pantau – Pergantian kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) membawa agenda penguatan kelembagaan parlemen.

Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Mohamad Sohibul Iman mengungkap sejumlah usulan strategis dari pendahulunya, Hidayat Nur Wahid.

​Sohibul menyampaikan permintaan utama terkait pembentukan undang-undang khusus yang mengatur MPR secara terpisah dari UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Gagasan regulasi mandiri tersebut mengemuka dalam diskusi internal kedua politikus PKS menjelang pelantikan Pergantian Antar Waktu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

​“Yang pertama adalah terkait dengan keberadaan undang-undang khusus tentang MPR. Kalau sekarang kan ada di dalam MD3, nah nanti diharapkan ada undang-undang khusus ya,” ungkap Sohibul Iman.

​Mantan Presiden PKS periode 2015–2020 itu menyambut positif gagasan regulasi khusus demi memperkokoh posisi konstitusional lembaga.

Sohibul berkomitmen membawa serta memperjuangkan aspirasi tersebut dalam rapat pimpinan MPR ke depan.

​“Nah ini, saya kira satu usulan yang baik dari Pak Hidayat, dan saya akan nanti berusaha untuk memperjuangkannya di pimpinan MPR ke depan, mudah-mudahan itu bisa terealisasi,” katanya.

​Sohibul turut membeberkan usulan pembentukan majelis kehormatan di lingkungan MPR guna menangani persoalan etik internal.

Ketiadaan perangkat kehormatan khusus di MPR dinilai kontras dengan DPR dan DPD yang telah mengoperasikan mahkamah kehormatan dewan masing-masing.

​Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menyoroti ironi kelembagaan mengingat MPR merupakan institusi pencetus ketetapan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kelengkapan struktur etik internal diyakini mampu menjaga marwah serta wibawa lembaga tinggi negara tersebut.

​“Beliau menyampaikan pada saya terkait dengan majelis kehormatan. Jadi, DPR, DPD sekarang sudah punya ya dewan, mahkamah kehormatan dewan ya kan, hanya MPR yang belum ada. Padahal sesungguhnya yang membuat TAP MPR terkait dengan masalah etika berbangsa dan bernegara itu adalah MPR. Tapi ternyata MPR sendiri belum memiliki majelis kehormatannya,” tutur Sohibul.

Seperti diketahui, ​Ketua MPR Ahmad Muzani melantik Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR periode 2024–2029 menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri.

Penulis :
Khalied Malvino
FLOII 2026