HOME  ⁄  Ekonomi

OJK Siapkan Aplikasi Anti-Penipuan untuk Cek Legalitas Keuangan, 737 Ribu Laporan Penipuan Sudah Diterima IASC

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

OJK Siapkan Aplikasi Anti-Penipuan untuk Cek Legalitas Keuangan, 737 Ribu Laporan Penipuan Sudah Diterima IASC
Foto: (Sumber :Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono menyampaikan pidato dalam acara "Kick Off" Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (Geber PK), di Jakarta, Senin (16/11/2026).(ANTARA/Rizka Khaerunnisa.)

Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengembangkan aplikasi antipenipuan atau Anti-Scam Apps yang telah memasuki tahap uji coba sandbox dan diharapkan segera diluncurkan untuk membantu masyarakat memeriksa legalitas produk serta layanan keuangan sebelum melakukan transaksi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan aplikasi tersebut disiapkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai potensi penipuan keuangan.

Hal itu disampaikan Dicky dalam acara Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (Geber PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Kami akan me-launch Anti-Scam Apps. Ini yang paling depan sekali. Anti-Scam Apps itu tujuannya adalah memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mereka harus bertanya,” kata Dicky.

Menurutnya, pengembangan aplikasi tersebut dilatarbelakangi oleh kesulitan masyarakat dalam memastikan kebenaran berbagai penawaran produk dan layanan keuangan yang beredar.

Masyarakat kerap menerima pesan singkat mencurigakan, tautan internet, hingga tawaran investasi atau layanan keuangan yang belum diketahui legalitasnya.

Melalui aplikasi tersebut, OJK berupaya menyediakan sarana pemeriksaan awal agar masyarakat dapat mengenali potensi penipuan sebelum melakukan transaksi.

Aplikasi Anti-Penipuan OJK Bisa Digunakan untuk Memeriksa Legalitas Layanan Keuangan

Pada tahap awal pengembangan, aplikasi antipenipuan OJK akan difokuskan untuk membantu masyarakat memeriksa legalitas entitas maupun produk dan layanan jasa keuangan.

Aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai status suatu entitas sehingga masyarakat memiliki bahan pertimbangan sebelum menggunakan layanan yang ditawarkan.

Selain itu, masyarakat akan dibantu memahami perbedaan antara daftar hitam atau blacklist dan daftar putih atau whitelist dalam pemeriksaan entitas keuangan.

Informasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat membedakan entitas yang memiliki legalitas dengan pihak yang masuk dalam daftar peringatan.

Dicky mengungkapkan bahwa OJK juga memperoleh dukungan pendanaan dari sejumlah lembaga internasional untuk mengembangkan aplikasi tersebut.

Meski telah memasuki tahap sandbox, OJK belum menyampaikan tanggal pasti peluncuran aplikasi antipenipuan tersebut.

OJK Rencanakan Integrasi Data dan Teknologi Kecerdasan Buatan

Pengembangan aplikasi antipenipuan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan legalitas entitas dan layanan keuangan.

OJK berencana mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan data dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

Integrasi data tersebut diharapkan dapat memperluas informasi yang tersedia untuk membantu masyarakat mengenali potensi aktivitas keuangan ilegal.

Dalam pengembangan berikutnya, OJK juga membuka peluang pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Teknologi tersebut dapat digunakan untuk mendukung analisis jaringan atau network analysis dalam mengidentifikasi keterkaitan informasi mengenai entitas dan aktivitas keuangan.

Dengan pengembangan tersebut, aplikasi diharapkan mampu menjadi salah satu sarana pencegahan penipuan keuangan yang dapat diakses masyarakat.

IASC Terima 737.686 Laporan Penipuan Keuangan

Pengembangan aplikasi antipenipuan dilakukan di tengah tingginya jumlah laporan penipuan keuangan yang diterima Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Berdasarkan data hingga 28 Oktober 2026, IASC telah menerima sebanyak 737.686 laporan penipuan sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 347.130 laporan disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan, termasuk perbankan dan penyedia sistem pembayaran.

Sementara itu, sebanyak 390.556 laporan lainnya disampaikan langsung oleh korban melalui sistem IASC.

Jumlah rekening yang dilaporkan terkait dugaan penipuan mencapai 1.471.112 rekening.

Dari keseluruhan rekening yang dilaporkan, sebanyak 743.589 rekening telah diblokir melalui mekanisme penanganan yang dilakukan IASC bersama pihak terkait.

Dana Korban Penipuan Rp967,5 Miliar Diblokir, Rp208,9 Miliar Berhasil Dikembalikan

Selain memproses laporan penipuan, IASC mencatat total dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar hingga 28 Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, dana yang telah berhasil dikembalikan kepada korban tercatat sebesar Rp208,9 miliar.

Pengembalian dana tersebut berasal dari rekening pada 24 bank yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan.

IASC juga menemukan sebanyak 188.798 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban karena berkaitan dengan aktivitas penipuan.

Data tersebut menunjukkan besarnya jumlah laporan penipuan keuangan yang ditangani melalui sistem IASC.

Melalui pengembangan aplikasi antipenipuan, OJK berupaya memperkuat langkah pencegahan dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat sebelum menjadi korban kejahatan keuangan.

Aplikasi tersebut diharapkan dapat melengkapi mekanisme penanganan penipuan yang telah berjalan melalui IASC dan memperkuat pelindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026