
Pantau - Pemerintah menghadapi tantangan memenuhi kebutuhan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir 2026, sehingga penguatan pengawasan berbasis rantai ekonomi diusulkan sebagai salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam pemberitaan nasional pada 14 November 2026, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah masih membutuhkan tambahan Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi penerimaan akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun, sementara target pajak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
Untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan penguatan pengawasan terhadap sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi, pergudangan, dan ekonomi digital.
Strategi tersebut juga mencakup peningkatan pemanfaatan data dari sektor keuangan, perbankan, lembaga nonperbankan, pemerintah daerah, serta berbagai institusi bisnis.
Di tengah upaya tersebut, muncul gagasan pengawasan perpajakan yang tidak hanya berfokus pada wajib pajak secara individual, tetapi juga menelusuri keterkaitan transaksi dalam seluruh rantai produksi dan distribusi.
Pengawasan Rantai Ekonomi Dinilai Bisa Mengungkap Potensi Pajak
Gagasan tersebut dikenal sebagai Reverse Tax Chain Intelligence (RTCI), yakni pendekatan intelijen perpajakan yang menelusuri hubungan transaksi ekonomi dari sektor hilir hingga hulu.
Pendekatan ini dikemukakan Lucky Akbar dalam artikel opini yang diterbitkan ANTARA pada Senin (16/11/2026), sebagai alternatif pengembangan sistem pengawasan perpajakan nasional.
Melalui RTCI, aktivitas penjualan suatu produk dapat ditelusuri hingga ke produsen, pemasok bahan baku, perusahaan transportasi, pengelola pergudangan, dan jaringan distribusinya.
Setiap tahapan kegiatan ekonomi tersebut menghasilkan nilai tambah yang dapat memiliki konsekuensi perpajakan sesuai karakteristik transaksi dan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan berbasis hubungan transaksi memungkinkan DJP membandingkan informasi dari berbagai pelaku usaha untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara aktivitas ekonomi dan pelaporan pajak.
Sebagai contoh, peningkatan penjualan pada tingkat distributor dapat dibandingkan dengan data pembelian dari produsen, penggunaan jasa pengangkutan, aktivitas pergudangan, serta transaksi pemasok.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan, informasi tersebut dapat menjadi indikator risiko untuk dilakukan klarifikasi atau pemeriksaan lebih lanjut.
Data yang digunakan dapat bersumber dari faktur elektronik, dokumen kepabeanan, informasi logistik, perizinan usaha, transaksi pembayaran, dan informasi pihak ketiga yang diperoleh secara sah.
Meski demikian, ketidaksesuaian data transaksi tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran perpajakan karena setiap temuan harus diperiksa berdasarkan substansi ekonomi dan ketentuan hukum.
DJP Didorong Manfaatkan Kecerdasan Buatan untuk Analisis Transaksi
Pengembangan pengawasan berbasis rantai ekonomi juga dapat dilakukan melalui pembentukan sistem National Tax Chain Intelligence yang mengintegrasikan informasi transaksi lintas sektor.
Sistem tersebut diusulkan memanfaatkan kecerdasan buatan, analisis jaringan, dan pembelajaran mesin untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak lazim.
Teknologi tersebut dapat membantu DJP memetakan hubungan antara pemasok, pembeli, distributor, dan penyedia jasa dalam suatu kegiatan ekonomi.
Analisis berbasis teknologi juga memungkinkan otoritas pajak memprioritaskan pemeriksaan terhadap transaksi yang memiliki indikasi risiko paling besar.
Sektor perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, perkebunan, transportasi, dan pergudangan menjadi bidang yang dinilai relevan untuk penerapan awal pendekatan tersebut.
Dalam industri pengolahan, misalnya, analisis dapat dilakukan dengan menghubungkan pembelian bahan baku, penggunaan energi, proses produksi, distribusi barang, hingga penjualan kepada konsumen.
Sementara pada sektor pertambangan, informasi mengenai produksi, pengangkutan, penjualan, dan ekspor dapat dibandingkan untuk menilai konsistensi aktivitas usaha dengan kewajiban perpajakannya.
Pendekatan serupa juga dapat diterapkan pada sektor perkebunan melalui penelusuran hasil produksi, transaksi perusahaan pengolahan, jasa angkutan, dan distribusi komoditas.
Integrasi Data Coretax Jadi Peluang Penguatan Pengawasan Pajak
Pengembangan RTCI dinilai dapat diintegrasikan dengan sistem administrasi perpajakan Coretax untuk memperluas kemampuan analisis terhadap aktivitas ekonomi wajib pajak.
Integrasi tersebut berpotensi mengubah pendekatan pengawasan dari pemeriksaan laporan wajib pajak secara terpisah menjadi analisis hubungan transaksi yang lebih menyeluruh.
Praktik pemanfaatan informasi pihak ketiga dalam administrasi perpajakan juga telah diterapkan di berbagai negara.
Berdasarkan publikasi Tax Administration 2025 dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), lebih dari 90 persen administrasi perpajakan yang disurvei telah menggunakan pemeriksaan kepatuhan elektronik.
Informasi yang digunakan dalam pengawasan tersebut antara lain berasal dari pemasok, pelanggan, lembaga keuangan, perangkat pencatat transaksi, dan instansi pemerintah.
Namun, penerapan sistem pengawasan berbasis jaringan transaksi tetap membutuhkan dasar hukum yang jelas, perlindungan kerahasiaan data wajib pajak, serta pengaturan akses informasi.
Wajib pajak juga harus memiliki kesempatan memberikan klarifikasi terhadap temuan ketidaksesuaian transaksi sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.
Potensi Pajak Belum Tentu Langsung Menjadi Penerimaan Negara
Meskipun pendekatan RTCI berpotensi membantu mengidentifikasi kewajiban pajak yang belum terdeteksi, hasil analisis tidak dapat langsung dihitung sebagai tambahan penerimaan negara.
Potensi pajak yang ditemukan masih harus melalui proses klarifikasi, pemeriksaan, atau penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, proyeksi penerimaan dari hasil pengawasan perlu dibedakan dengan dana pajak yang benar-benar telah masuk ke kas negara.
Dalam jangka pendek, analisis rantai ekonomi dapat digunakan untuk menemukan ketidaksesuaian transaksi yang berpotensi menghasilkan pembayaran pajak.
Sementara dalam jangka menengah, pendekatan tersebut dapat dikembangkan menjadi instrumen pengawasan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan ketepatan identifikasi risiko.
Penguatan administrasi perpajakan melalui integrasi data juga diharapkan dapat mendukung pemenuhan kewajiban pajak secara proporsional tanpa harus menambah beban pajak di luar ketentuan yang berlaku.
Dengan kebutuhan penerimaan yang masih mencapai ratusan triliun rupiah menjelang akhir 2026, optimalisasi pengawasan dan pemanfaatan data ekonomi menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga penerimaan negara.
- Penulis :
- Aditya Yohan




