
Pantau - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendukung pembentukan dana cadangan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk menjamin pemenuhan hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk ketika perusahaan bangkrut atau mengalami kesulitan keuangan.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai mekanisme dana cadangan pesangon diperlukan karena masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pesangon kepada pekerja setelah melakukan PHK.
Hal tersebut disampaikan Said Iqbal dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi," kata Said Iqbal.
Menurutnya, persoalan utama pembayaran pesangon selama ini bukan disebabkan ketiadaan aturan mengenai besaran hak pekerja, melainkan lemahnya pelaksanaan kewajiban perusahaan.
Sejumlah peraturan ketenagakerjaan sebelumnya telah mengatur perhitungan pesangon berdasarkan masa kerja, tetapi ketentuan tersebut belum sepenuhnya menjamin pekerja menerima haknya ketika terkena PHK.
KSPI Usulkan Dana Pesangon Dipisahkan dari Kekayaan Perusahaan
Said Iqbal menjelaskan bahwa dana cadangan pesangon perlu dibentuk melalui mekanisme penyisihan dana oleh perusahaan yang ditempatkan secara terpisah dari kekayaan perusahaan.
Dana tersebut selanjutnya disetorkan kepada lembaga penyelenggara yang ditetapkan pemerintah agar tidak bercampur dengan kas operasional perusahaan.
Pemisahan dana bertujuan memastikan uang yang disiapkan untuk pembayaran pesangon tidak digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis atau kepentingan operasional lainnya.
Dengan mekanisme tersebut, perusahaan diharapkan memiliki dana yang tersedia untuk memenuhi kewajiban pesangon ketika melakukan PHK terhadap karyawan.
Said menegaskan bahwa dana cadangan pesangon berbeda dengan program jaminan sosial karena pembayarannya merupakan tanggung jawab perusahaan kepada pekerja.
"Cadangan pesangon ini bukan jaminan sosial. Ini adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Karena itu, dananya harus dipisahkan dari harta kekayaan perusahaan, seperti mekanisme iuran Jamsostek," ujarnya.
Ia juga mengaitkan mekanisme pemisahan dana pesangon dengan ketentuan akuntansi perusahaan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 mengenai imbalan kerja.
Pekerja Diharapkan Tetap Mendapat Pesangon Meski Perusahaan Pailit
Pembentukan dana cadangan pesangon diharapkan dapat mengatasi persoalan pekerja yang kesulitan memperoleh haknya setelah perusahaan mengalami kebangkrutan atau tidak lagi memiliki kemampuan membayar.
Melalui mekanisme penyimpanan dana secara terpisah, pembayaran pesangon tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi.
Pekerja nantinya diharapkan dapat mengakses hak pesangon melalui lembaga penyelenggara yang ditunjuk pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku.
Skema tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pesangon akibat perusahaan menghentikan kegiatan usaha atau mengalami kepailitan.
KSPI menilai keberadaan dana cadangan pesangon penting untuk memastikan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja tetap dapat dipenuhi.
KSPI Tekankan Pentingnya Kepastian Pembayaran Hak Buruh
Said Iqbal menilai aturan mengenai besaran pesangon tidak cukup apabila tidak disertai mekanisme yang menjamin ketersediaan dana untuk pembayarannya.
Menurutnya, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pekerja masih menghadapi kendala memperoleh pesangon meskipun hak tersebut telah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan.
Karena itu, pemisahan dana pesangon dari aset perusahaan menjadi salah satu mekanisme yang didorong KSPI dan Partai Buruh untuk memperkuat pelindungan tenaga kerja.
Pembentukan dana cadangan tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi pekerja dalam memperoleh haknya tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kemampuan perusahaan setelah terjadi PHK.
- Penulis :
- Aditya Yohan




