
Pantau – Ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran pusat memicu langkah strategis dari Fraksi Partai Golkar di MPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng mendorong pembentukan UU Obligasi Daerah guna membuka keran pembiayaan mandiri bagi pembangunan infrastruktur.
Mekeng menilai anggaran negara sudah tidak sanggup menanggung seluruh kebutuhan pembangunan wilayah di tanah air.
Sejak tahun lalu, Fraksi Golkar MPR telah menyerap aspirasi di sembilan provinsi bersama para gubernur, bupati, wali kota, DPRD, serta akademisi untuk menyusun naskah akademik RUU Obligasi Daerah.
“Sudah saatnya Indonesia punya undang-undang tentang obligasi daerah, supaya pembangunan di daerah bisa lebih cepat,” kata Melchias Markus Mekeng dalam diskusi Fraksi Golkar MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Politikus senior Partai Golkar itu mencontohkan keberhasilan Vietnam memanfaatkan obligasi daerah untuk membangun pengelolaan air dan pengolahan sampah.
Skema pembiayaan serupa dapat diterapkan di Indonesia asalkan dana yang dihimpun dialokasikan untuk proyek produktif penghasil pendapatan.
“Obligasi daerah harus disandarkan pada proyek yang bisa menghasilkan uang. Misalnya rumah sakit atau pelabuhan. Dari situ ada pendapatan untuk membayar bunga dan pokok obligasi,” ujarnya.
Terkait mekanisme penerbitan, dana obligasi haram dipakai untuk belanja operasional pemerintah maupun kegiatan tanpa sumber pendapatan jelas.
Pemerintah daerah wajib melewati seleksi berlapis mulai dari persetujuan DPRD, pemeriksaan keuangan BPK, hingga evaluasi Kementerian Keuangan dan OJK.
Berdasarkan kajian Fraksi Golkar MPR, baru sembilan provinsi serta 44 kabupaten dan kota yang memenuhi syarat kelayakan menerbitkan instrumen surat utang tersebut.
Mekeng turut menjamin pergantian kepala daerah tidak akan menghapus kewajiban pelunasan utang hingga masa jatuh tempo berakhir.
“Ketika obligasi sudah diterbitkan, kewajibannya tetap berjalan sampai jatuh tempo meskipun kepemimpinan daerah berganti. Sama seperti surat utang negara yang tetap berlaku meskipun presidennya berganti,” tegasnya.
Naskah akademik final RUU Obligasi Daerah dijadwalkan meluncur ke tangan pimpinan MPR pada Rabu, 18 November 2026, untuk diteruskan kepada pimpinan DPR.
- Penulis :
- Khalied Malvino




