HOME  ⁄  Ekonomi

Serapan APBD Nabire Capai 77,7 Persen, Bapperida Desak OPD Percepat Kegiatan untuk Tekan SiLPA

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Serapan APBD Nabire Capai 77,7 Persen, Bapperida Desak OPD Percepat Kegiatan untuk Tekan SiLPA
Foto: Sekda Nabire Yulianus Pasang saat memberikan sambutan pada monitoring dan evaluasi meja tahap II di Nabire, Senin 16/11/2026 (sumber: ANTARA/Ali Nur Ichsan)

Pantau - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire, Papua Tengah, mengevaluasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) tahun anggaran 2026 untuk menekan potensi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

Evaluasi dilakukan setelah realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire mencapai 77,7 persen atau sekitar Rp1,2 triliun dari total anggaran Rp1,55 triliun hingga 16 November 2026.

Kepala Bapperida Kabupaten Nabire, Mukayat, mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi meja tahap II dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan penyerapan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan pada masing-masing OPD.

Mukayat menyampaikan hal tersebut di Nabire, Senin (16/11/2026), dengan menekankan pentingnya kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

"Harapan kita semua kegiatan itu dilaksanakan sesuai perencanaan supaya tidak ada temuan dari aparat penegak hukum (APH) di belakang. Kita juga mengevaluasi progres kegiatan fisik masing-masing OPD, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan," kata Mukayat.

Bapperida Nabire Evaluasi Anggaran Rp1,55 Triliun

Mukayat mengungkapkan bahwa total APBD Kabupaten Nabire pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp1,55 triliun dengan realisasi penyerapan sebesar 77,7 persen hingga pertengahan November.

Berdasarkan persentase tersebut, masih terdapat sekitar 22,3 persen anggaran yang belum terserap menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Jika dihitung dari total APBD sebesar Rp1,55 triliun, nilai anggaran yang belum terserap diperkirakan mencapai Rp345,65 miliar.

Namun, angka tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan persentase realisasi anggaran dan belum menjadi nilai SiLPA akhir tahun.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Bapperida karena pelaksanaan program pembangunan dan penyerapan anggaran perlu terus didorong agar target pemerintah daerah dapat tercapai.

Selain memeriksa realisasi anggaran, Bapperida mengevaluasi perkembangan pekerjaan fisik yang dilaksanakan setiap OPD untuk memastikan kesesuaiannya dengan target dan jadwal.

Evaluasi tersebut juga bertujuan memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah diikuti pelaksanaan pekerjaan serta pencapaian hasil pembangunan yang telah direncanakan.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, seluruh OPD diminta mengidentifikasi program yang mengalami keterlambatan serta mengambil langkah percepatan sesuai ketentuan.

Percepatan pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Mukayat Ingatkan OPD Hindari Temuan Hukum

Mukayat menegaskan bahwa seluruh OPD harus memastikan setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum.

Menurutnya, kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan anggaran menjadi hal penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Bapperida juga memeriksa perkembangan kegiatan fisik untuk mengetahui apakah pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target pembangunan.

Mukayat menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi bukan bertujuan mencari kesalahan perangkat daerah, melainkan membantu memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, Bapperida menempatkan diri sebagai mitra seluruh OPD untuk mengidentifikasi persoalan, memantau perkembangan kegiatan, serta mencari langkah perbaikan.

Melalui pendekatan tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan menyampaikan kondisi pelaksanaan program secara terbuka, termasuk kendala penyerapan anggaran maupun pekerjaan fisik.

Informasi mengenai kendala tersebut diperlukan agar Bapperida bersama OPD terkait dapat menentukan tindak lanjut sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Sekda Nabire Targetkan Pekerjaan OPD Rampung Akhir November

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, meminta seluruh kepala OPD meningkatkan perhatian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Yulianus menargetkan pekerjaan pada masing-masing OPD dapat diselesaikan pada akhir November 2026.

Untuk mencapai target tersebut, seluruh kepala OPD diminta segera memeriksa kembali dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing perangkat daerah.

Pemeriksaan DPA diperlukan untuk mengidentifikasi program yang belum berjalan serta kegiatan yang masih membutuhkan percepatan pelaksanaan.

Melalui pemeriksaan tersebut, kepala OPD diharapkan memperoleh gambaran mengenai perkembangan realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Yulianus juga meminta perangkat daerah melakukan penyesuaian apabila terdapat program atau kegiatan yang tidak memungkinkan dilaksanakan sesuai rencana awal.

"Apabila terdapat program yang tidak memungkinkan dilaksanakan sebelum pergeseran anggaran, saya minta OPD mengusulkan penyesuaian dengan tetap memperhatikan rencana kerja (Renja)," ujar Yulianus.

Ia menegaskan bahwa setiap usulan penyesuaian anggaran harus tetap mempertimbangkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta kesesuaian dengan rencana kerja perangkat daerah.

Langkah tersebut diperlukan agar perubahan pelaksanaan kegiatan tetap memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

OPD Diminta Lakukan Evaluasi Internal Setiap Bulan

Selain mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan, Yulianus meminta seluruh OPD meningkatkan pengawasan internal terhadap perkembangan program dan penggunaan anggaran.

Setiap perangkat daerah diminta melaksanakan evaluasi internal secara rutin setiap bulan untuk mengetahui perkembangan kegiatan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala.

Evaluasi bulanan diharapkan dapat membantu OPD mendeteksi persoalan sejak dini sehingga langkah penanganan dapat dilakukan tanpa harus menunggu evaluasi akhir tahun.

Kepala OPD juga diminta meningkatkan koordinasi internal agar setiap unit kerja memahami target kegiatan, perkembangan pelaksanaan, serta tanggung jawab masing-masing dalam penggunaan anggaran.

Pelaksanaan evaluasi secara berkala menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan.

Melalui pengawasan tersebut, pemerintah daerah berupaya mengurangi potensi keterlambatan pekerjaan dan meningkatkan realisasi anggaran sebelum tahun anggaran berakhir.

Bapperida Siapkan Kesinambungan Program Pembangunan 2027

Selain mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2026, Bapperida Kabupaten Nabire meminta seluruh OPD mulai memperhatikan kesinambungan program pembangunan untuk tahun anggaran 2027.

Mukayat mendorong perangkat daerah mengidentifikasi kegiatan yang masih perlu dilanjutkan berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Identifikasi tersebut harus mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam kondisi tersebut, setiap OPD diharapkan mampu menentukan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Perencanaan program 2027 juga perlu memperhatikan kesinambungan kegiatan yang telah dilaksanakan pada 2026 agar hasil pembangunan dapat terus dimanfaatkan.

Bapperida menilai koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.

Melalui monitoring dan evaluasi meja tahap II, Pemerintah Kabupaten Nabire berupaya memperkuat koordinasi antara Bapperida dan seluruh OPD untuk mengatasi keterlambatan kegiatan serta meningkatkan penyerapan anggaran.

Upaya tersebut juga diarahkan untuk mengurangi potensi anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun sekaligus memastikan seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai ketentuan hukum.

Dengan realisasi penyerapan APBD yang telah mencapai 77,7 persen hingga 16 November 2026, Pemerintah Kabupaten Nabire memfokuskan perhatian pada percepatan kegiatan, penguatan pengawasan internal, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan potensi SiLPA sekaligus memastikan program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Nabire.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026