
Pantau - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan pentingnya pemanfaatan data dan informasi ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan, penggunaan lahan, serta pengembangan investasi iklim yang kredibel di Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, dalam diskusi Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Sabtu (14/11/2026).
Haruni menyatakan bahwa data ilmiah yang andal diperlukan untuk memahami kondisi ekosistem hutan, memantau perubahan karbon, serta mendukung penyusunan kebijakan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Menurutnya, informasi ilmiah tidak boleh berhenti sebagai bahan penelitian, tetapi harus dapat dimanfaatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menentukan kebijakan maupun tindakan nyata.
Kemenhut Tekankan Pentingnya Data Ilmiah Terintegrasi
Haruni menjelaskan bahwa pengelolaan hutan tidak dapat hanya berfokus pada pengurangan emisi karbon karena kawasan hutan memiliki fungsi ekologis, sosial, dan lingkungan yang saling berkaitan.
"Informasi ilmiah yang terintegrasi sangat penting karena pengelolaan hutan tidak hanya menyangkut karbon. Kita juga harus mempertimbangkan fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, tata air, dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan," ujar Haruni.
Ia menekankan bahwa informasi ilmiah harus mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kawasan hutan, termasuk perubahan tutupan lahan, keanekaragaman hayati, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Pemanfaatan data tersebut juga diperlukan untuk mendukung investasi iklim, khususnya kegiatan perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pengurangan emisi karbon.
Ketersediaan informasi yang kredibel dinilai dapat membantu berbagai pihak menentukan prioritas pengelolaan lingkungan sekaligus memastikan kebijakan yang diterapkan memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Indonesia Perkuat SIMONTANA untuk Pantau Perubahan Hutan
Dalam mendukung pengelolaan hutan berbasis data, Indonesia terus memperkuat Sistem Monitoring Hutan Nasional melalui SIMONTANA guna meningkatkan kualitas informasi mengenai kondisi dan perubahan kawasan hutan.
Sistem tersebut memanfaatkan berbagai sumber informasi, mulai dari pengamatan satelit, pengukuran langsung di lapangan, hingga data Inventarisasi Hutan Nasional.
Integrasi berbagai sumber data menjadi landasan untuk memantau perubahan tutupan hutan, mengidentifikasi dinamika penggunaan lahan, serta memperkirakan jumlah emisi dan serapan karbon sektor kehutanan.
Informasi yang dihasilkan turut mendukung pelaksanaan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+.
Selain itu, sistem pemantauan nasional menjadi bagian penting dalam mendukung agenda Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang menargetkan tercapainya kondisi serapan karbon bersih pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Haruni menjelaskan bahwa tantangan pengelolaan informasi kehutanan bukan hanya meningkatkan kualitas dan ketepatan data, melainkan juga memastikan hasil penelitian digunakan dalam pengambilan keputusan.
Pemanfaatan informasi tersebut harus menjangkau berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, pelaku usaha, hingga masyarakat di tingkat tapak.
Transparansi Data Karbon Jadi Perhatian dalam Pelaporan Iklim
Haruni mengungkapkan bahwa pengalaman Indonesia dalam penyusunan inventarisasi gas rumah kaca dan pelaporan REDD+ menunjukkan adanya sejumlah faktor teknis yang dapat menyebabkan perbedaan hasil estimasi emisi maupun serapan karbon.
Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh definisi yang digunakan, periode pengamatan, data aktivitas, serta faktor emisi yang menjadi dasar penghitungan.
Karena itu, setiap perbedaan hasil estimasi perlu dipahami dan didokumentasikan secara transparan agar informasi dalam pelaporan iklim dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Transparansi menjadi semakin penting ketika hasil penghitungan emisi dan serapan karbon digunakan sebagai dasar pelaporan komitmen iklim maupun pelaksanaan mekanisme pendanaan berbasis hasil.
Bagi dunia usaha, informasi ilmiah yang kredibel dapat membantu perusahaan melakukan penilaian risiko lingkungan sebelum mengambil keputusan investasi atau menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan kawasan hutan.
Data tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan prioritas investasi, merencanakan pengelolaan lingkungan, serta mengukur hasil pelaksanaan aksi iklim melalui indikator yang jelas.
Kebutuhan terhadap sistem pemantauan yang dapat dipercaya juga semakin penting dalam pengelolaan hutan lestari, restorasi ekosistem, dan pengembangan kegiatan karbon kehutanan.
Berbagai kegiatan tersebut memerlukan penerapan langkah-langkah perlindungan atau safeguards yang memadai untuk memastikan aspek lingkungan dan sosial tetap diperhatikan.
"Tujuan kita bukan sekadar menghasilkan data ilmiah yang lebih baik, tetapi memastikan pengetahuan tersebut digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat," ujar Haruni.
Indonesia dan Finlandia Buka Peluang Kerja Sama Penelitian Hutan
Pernyataan Haruni disampaikan dalam diskusi panel bertajuk Scientific Knowledge of the Land-Use Sector as a Basis for Decision-Making in Business and Society yang berlangsung di Finland Pavilion pada rangkaian COP31.
Diskusi tersebut membahas pemanfaatan pengetahuan ilmiah sektor penggunaan lahan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Pertemuan itu sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama ilmiah antara Indonesia dan Finlandia, khususnya dalam pengamatan ekosistem, pemantauan hutan, serta penelitian lingkungan.
Salah satu peluang kerja sama dapat dikembangkan melalui International Tropical Peatlands Center (ITPC), yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dan penelitian ekosistem gambut tropis.
Finlandia memiliki pengalaman dalam pengamatan atmosfer dan ekosistem, sedangkan Indonesia mempunyai pengalaman dalam pemantauan kawasan hutan tropis serta ekosistem gambut.
Kapasitas ilmiah kedua negara dinilai dapat saling melengkapi untuk meningkatkan kualitas pemantauan lingkungan dan memperkuat dasar ilmiah dalam penyusunan kebijakan.
Penguatan kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui penelitian bersama, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang pemantauan hutan dan lingkungan.
Melalui penguatan sistem pemantauan nasional, transparansi informasi, pemanfaatan hasil penelitian, serta kerja sama ilmiah internasional, Kemenhut mendorong kebijakan pengelolaan hutan yang semakin berbasis data kredibel untuk mendukung kepentingan iklim, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya




