HOME  ⁄  Ekonomi

Pemkab Bandung Siapkan Pembelian LPG 3 Kg Pakai NIK di Koperasi Merah Putih, Harga Rp16.000 per Tabung

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Pemkab Bandung Siapkan Pembelian LPG 3 Kg Pakai NIK di Koperasi Merah Putih, Harga Rp16.000 per Tabung
Foto: Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb saat meninjau operasional KDKMP di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (sumber: Pemkab Bandung)

Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan menyiapkan sistem pembelian menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, mengatakan penggunaan NIK diperlukan untuk memastikan LPG bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak sesuai ketentuan pemerintah.

Langkah tersebut disampaikan Ali saat meninjau salah satu gerai KDKMP yang telah beroperasi di Kabupaten Bandung, Senin.

"Ini titik pertama yang kita kunjungi di Kabupaten Bandung yang sudah operasional dan kita lihat gerainya juga sudah cukup banyak orang, nanti disesuaikan dengan NIK untuk penyaluran barang bersubsidi," kata Ali.

Melalui penerapan sistem tersebut, Pemkab Bandung berupaya memperkuat pendataan konsumen sekaligus meningkatkan pengawasan transaksi pembelian LPG 3 kilogram di gerai koperasi.

Pembelian LPG 3 Kg Akan Menggunakan NIK

Ali menjelaskan bahwa penggunaan NIK menjadi salah satu langkah untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi berlangsung sesuai ketentuan dan menjangkau kelompok masyarakat yang berhak.

Sistem pendataan tersebut diharapkan membantu pengelola KDKMP melakukan identifikasi dan verifikasi konsumen sebelum transaksi pembelian LPG bersubsidi.

Namun, penerapannya membutuhkan kesiapan pengelola koperasi, terutama dalam memahami mekanisme pendataan serta ketentuan penyaluran barang bersubsidi.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemkab Bandung berencana memberikan pelatihan kepada pengelola KDKMP.

Pelatihan akan difokuskan pada mekanisme penggunaan NIK dalam transaksi pembelian serta tata cara penyaluran barang bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ali menilai pengawasan distribusi LPG 3 kilogram perlu diperkuat karena subsidi energi menjadi salah satu komponen yang memberikan beban cukup besar terhadap keuangan negara.

Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan anggaran subsidi yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.

"Subsidi ini bebannya cukup berat bagi negara sehingga kita ingin memastikan penyalurannya sesuai tepat sasaran. Jadi nanti yang beli harus pakai NIK. Ini mungkin nanti KDKMP akan kita training agar bagaimana hal itu bisa dilakukan," ujar Ali.

Distribusi LPG Dibatasi 300 Tabung per Bulan

Dalam peninjauan tersebut, pengelola KDKMP menyampaikan bahwa penyaluran LPG 3 kilogram di gerai koperasi masih dilakukan secara terbatas pada tahap awal operasional.

Jumlah LPG bersubsidi yang disalurkan melalui gerai tersebut saat ini dibatasi sebanyak 300 tabung per bulan.

Pembatasan tersebut dilakukan untuk menguji kondisi pasar sekaligus mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat terhadap LPG bersubsidi.

Melalui tahap awal ini, pengelola koperasi dapat memantau perkembangan permintaan sebelum melakukan penyesuaian kapasitas distribusi pada periode berikutnya.

Selain mengatur jumlah penyaluran, Pemkab Bandung juga memperhatikan harga jual LPG bersubsidi yang dipasarkan melalui jaringan koperasi.

Ali menyebutkan bahwa harga LPG 3 kilogram di gerai KDKMP ditetapkan sebesar Rp16.000 per tabung.

Penetapan harga tersebut menjadi bagian dari pengaturan distribusi agar masyarakat dapat memperoleh LPG bersubsidi sesuai ketentuan pemerintah daerah.

Pemkab Bandung Buka Peluang Pembatasan Berdasarkan Desil

Selain penggunaan NIK, Ali membuka kemungkinan penerapan pembatasan pembelian LPG 3 kilogram berdasarkan kelompok desil masyarakat.

Pengelompokan desil merupakan klasifikasi tingkat kesejahteraan yang dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelompok penerima subsidi.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah berpeluang memperkuat ketepatan sasaran distribusi LPG bersubsidi berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat.

Meski demikian, pembatasan berdasarkan kelompok desil masih berupa kemungkinan kebijakan ke depan dan belum diterapkan sebagai mekanisme pembelian di gerai KDKMP.

Untuk saat ini, perhatian Pemkab Bandung masih difokuskan pada kesiapan sistem pendataan berbasis NIK serta peningkatan kemampuan pengelola koperasi.

Kabupaten Bandung Miliki 280 Koperasi Merah Putih

Pemkab Bandung telah membentuk sebanyak 280 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh wilayah administratif tingkat desa dan kelurahan.

Sebanyak 280 koperasi tersebut berada di 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung.

Keberadaan jaringan koperasi tersebut menjadi salah satu modal pemerintah daerah dalam memperluas pelayanan ekonomi masyarakat, termasuk distribusi barang bersubsidi.

Berdasarkan data hingga Mei 2026, sebanyak 102 gerai fisik KDKMP telah terbangun di Kabupaten Bandung.

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 36,43 persen dari total 280 koperasi yang telah dibentuk.

Dari 102 gerai fisik yang telah terbangun, sebanyak 43 gerai telah menjalankan layanan ekonomi secara optimal kepada masyarakat.

Dengan demikian, sekitar 42,16 persen dari seluruh gerai fisik yang telah terbangun sudah beroperasi secara optimal.

Sementara itu, jumlah 43 gerai tersebut setara dengan sekitar 15,36 persen dari keseluruhan KDKMP yang telah dibentuk di Kabupaten Bandung.

Data tersebut menunjukkan bahwa pengembangan jaringan KDKMP masih memiliki ruang untuk peningkatan operasional dan perluasan pelayanan kepada masyarakat.

Koperasi Merah Putih Didorong Perluas Akses LPG Bersubsidi

Pemkab Bandung memandang keberadaan KDKMP sebagai peluang untuk memperkuat jaringan distribusi LPG 3 kilogram hingga tingkat desa dan kelurahan.

Melalui jaringan tersebut, masyarakat yang memenuhi persyaratan penerima subsidi diharapkan dapat memperoleh LPG 3 kilogram dengan akses yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

Selain memperluas akses distribusi, pengelolaan LPG melalui koperasi juga diharapkan mendukung pengawasan transaksi melalui mekanisme pendataan konsumen yang lebih terkontrol.

Optimalisasi peran KDKMP menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengintegrasikan pelayanan ekonomi masyarakat dengan pengawasan penyaluran barang bersubsidi.

Pemkab Bandung berharap penerapan pembelian berbasis NIK, pelatihan pengelola, serta pengembangan jaringan koperasi dapat meningkatkan ketertiban distribusi LPG bersubsidi.

Dengan harga jual Rp16.000 per tabung dan pembatasan awal distribusi sebanyak 300 tabung per bulan pada gerai yang ditinjau, pemerintah daerah berupaya memastikan penyaluran LPG 3 kilogram berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Penguatan jaringan 280 KDKMP di Kabupaten Bandung diharapkan dapat memperluas akses energi bersubsidi sekaligus memastikan manfaat subsidi negara diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026