HOME  ⁄  Ekonomi

KKP Perkuat Pendataan Stok Ikan untuk Menentukan Kuota Penangkapan dan Menjaga Perikanan Berkelanjutan

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

KKP Perkuat Pendataan Stok Ikan untuk Menentukan Kuota Penangkapan dan Menjaga Perikanan Berkelanjutan
Foto: Nelayan menurunkan ikan tangkapan dari perahu di pantai Glayem, Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat (sumber: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pendataan stok sumber daya ikan sebagai dasar penentuan kuota Penangkapan Ikan Terukur (PIT) guna memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan nasional berlangsung secara berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa ketersediaan data yang akurat menjadi landasan penting dalam pengkajian stok ikan, penetapan kuota penangkapan, serta penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan nasional.

Penguatan pendataan tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan ekonomi biru yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan informasi ilmiah.

"Data kelautan dan perikanan ini akan menjadi acuan penting untuk penentuan kuota penangkapan ikan terukur yang menjadi salah satu kebijakan ekonomi biru," kata Trenggono melalui keterangan resmi KKP di Jakarta, Senin.

Menurutnya, kualitas data menjadi faktor penting agar pemerintah dapat menentukan jumlah ikan yang boleh ditangkap tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya perikanan.

KKP Gelar Pertemuan Pengelolaan Perikanan di Bandung

Untuk memperkuat basis data sumber daya ikan, KKP menyelenggarakan Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dan 712.

Kegiatan tersebut berlangsung bersamaan dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) di Bandung, Jawa Barat, pada 11–13 November 2026.

Pertemuan itu menjadi forum koordinasi untuk membahas pengumpulan data perikanan, evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan, serta penyusunan rencana kegiatan pada tahun berikutnya.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Syahril Abd Raup, menjelaskan bahwa salah satu agenda utama pertemuan adalah menentukan titik pengambilan sampel data pendaratan ikan.

Penetapan lokasi pengambilan sampel diperlukan untuk memperkuat informasi lapangan yang menjadi dasar pengkajian stok sumber daya ikan di berbagai wilayah pengelolaan perikanan.

Selain menentukan titik pengambilan sampel, pertemuan tersebut membahas evaluasi tingkat kepatuhan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan.

Evaluasi itu dilakukan untuk menilai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan di tingkat daerah sekaligus mengidentifikasi aspek yang membutuhkan perbaikan.

KKP juga menyusun rencana kerja Unit Pengelola Perikanan tahun 2027 sebagai pedoman pelaksanaan program pengelolaan sumber daya ikan pada periode berikutnya.

Kampung Nelayan Merah Putih Jadi Lokasi Pengambilan Sampel Ikan

Dalam pertemuan tersebut, KKP menyepakati sejumlah lokasi pengambilan sampel data perikanan yang berada di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pemanfaatan kawasan KNMP sebagai lokasi pengambilan sampel ditujukan untuk memperkuat pengumpulan informasi perikanan secara langsung dari aktivitas pendaratan ikan di lapangan.

Data yang diperoleh nantinya digunakan untuk mendukung pengkajian stok ikan sekaligus meningkatkan kualitas informasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan.

Syahril menekankan bahwa peningkatan kualitas data lapangan sangat diperlukan agar pengkajian sumber daya ikan menghasilkan informasi yang lebih akurat.

"Dengan informasi dan data yang lebih baik dari lapangan, pengkajian stok dan perumusan kebijakan sumber daya ikan diharapkan semakin akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," ujar Syahril.

Menurutnya, ketersediaan informasi yang berkualitas akan membantu pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan kondisi sumber daya ikan yang teridentifikasi melalui proses pendataan.

Penguatan data ilmiah tersebut juga menjadi bagian penting dalam memastikan penetapan kuota penangkapan ikan dilakukan berdasarkan hasil pengkajian stok yang dapat dipertanggungjawabkan.

KKP Perkuat Koordinasi Empat Program Prioritas Perikanan Tangkap

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sektor perikanan membutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait diperlukan untuk memastikan kebijakan pengelolaan perikanan dapat dilaksanakan secara optimal.

Penguatan koordinasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung empat program prioritas KKP di sektor perikanan tangkap.

Program pertama adalah Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota yang menjadikan hasil pengkajian stok ikan sebagai salah satu dasar penentuan jumlah tangkapan.

Program kedua adalah Kampung Nelayan Merah Putih yang turut berperan dalam mendukung pengumpulan data perikanan melalui penetapan lokasi pengambilan sampel.

Sementara itu, program ketiga berfokus pada modernisasi pelabuhan perikanan untuk memperkuat pengembangan sektor perikanan tangkap nasional.

Adapun program keempat adalah modernisasi armada perikanan Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas sektor perikanan tangkap.

Keempat program tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pengelolaan sumber daya perikanan nasional.

Pendataan Stok Ikan Dukung Kebijakan Ekonomi Biru

Penguatan pendataan stok ikan menjadi salah satu langkah KKP dalam memastikan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur memiliki landasan informasi ilmiah yang memadai.

Melalui pengkajian stok yang lebih akurat, pemerintah diharapkan mampu menetapkan kuota penangkapan dengan mempertimbangkan kondisi dan keberlanjutan sumber daya ikan.

Selain itu, evaluasi kepatuhan pemerintah provinsi menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan pengelolaan perikanan di tingkat daerah.

Penyusunan rencana kerja UPP 2027 juga diarahkan untuk memastikan kegiatan pendataan dan pengelolaan sumber daya ikan dapat dilaksanakan secara terencana.

Dengan memperkuat kualitas data, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta pelaksanaan empat program prioritas perikanan tangkap, KKP berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan nasional.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kebijakan ekonomi biru sekaligus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan keberlanjutan ekosistem perikanan Indonesia.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026