HOME  ⁄  Ekonomi

BPKH Targetkan Dana Haji Rp195,29 Triliun pada 2027, DPR Dorong Imbal Hasil Minimal 10 Persen

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

BPKH Targetkan Dana Haji Rp195,29 Triliun pada 2027, DPR Dorong Imbal Hasil Minimal 10 Persen
Foto: Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya, anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan, dan Direktur Rumah Yatim Nugroho B Wismono dalam diskusi "Leader to Leader" bertajuk "Beyond Business, Beyond Charity: Kepemimpinan yang Mengubah Kepedulian Menjadi Dampak" di Bandung, Sabtu 7/11/2026 (sumber: ANTARA/Ricky Prayoga)

Pantau - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan dana kelolaan mencapai Rp195,29 triliun pada 2027, meningkat Rp6,74 triliun dibandingkan target 2026 sebesar Rp188,55 triliun.

Target tersebut disampaikan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.

Peningkatan dana kelolaan sekitar 3,57 persen itu menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH 2027 yang juga menargetkan perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,49 triliun.

"Dalam RKAT 2027, BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar Rp195,29 triliun dengan target perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,49 triliun," kata Fadlul.

Selain meningkatkan dana kelolaan, BPKH menargetkan jumlah pendaftar haji baru pada 2027 mencapai 495.312 orang dengan proyeksi tingkat imbal hasil pengelolaan dana haji sebesar 7 persen per tahun.

BPKH Siapkan Anggaran Kemaslahatan dan Penguatan Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan program pada 2027, BPKH mengusulkan anggaran program kemaslahatan sebesar Rp260 miliar dan biaya operasional mencapai Rp498,83 miliar.

BPKH juga mengalokasikan dana virtual account sebesar Rp2,6 triliun sebagai bagian dari rencana pengelolaan keuangan haji.

Fadlul menjelaskan bahwa anggaran operasional tersebut diarahkan untuk mendukung lima fokus utama, yakni penguatan kelembagaan, tata kelola, optimalisasi investasi, transformasi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Pada aspek kelembagaan, BPKH berupaya meningkatkan kapasitas organisasi sekaligus membangun hubungan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kepercayaan publik.

Sementara itu, penguatan tata kelola dilakukan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, prinsip kehati-hatian, serta penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan dana haji.

Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan dana haji sekaligus memastikan pengelolaannya tetap dapat dipercaya masyarakat.

BPKH Optimalkan Investasi dan Percepat Transformasi Digital

Dalam bidang investasi, BPKH berupaya meningkatkan perolehan nilai manfaat melalui pengembangan instrumen investasi serta penguatan kontribusi lembaga dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah.

"BPKH juga akan mengoptimalkan nilai manfaat melalui pengembangan investasi dan peningkatan kontribusi lembaga tersebut dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah," ujar Fadlul.

Optimalisasi investasi menjadi salah satu langkah BPKH untuk meningkatkan hasil pengelolaan dana haji sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan bagi jamaah calon haji.

Selain investasi, BPKH memprioritaskan transformasi digital melalui penguatan sistem informasi dan integrasi proses bisnis dalam pengelolaan keuangan haji.

Penguatan sistem digital tersebut diarahkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kualitas tata kelola dana haji.

Di bidang SDM, BPKH memfokuskan program pada peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan budaya kinerja pegawai.

Pengembangan kapasitas pegawai diharapkan mampu mendukung terwujudnya BPKH sebagai organisasi yang unggul dan berkelas dunia.

Fadlul berharap berbagai program dan target yang disusun untuk 2027 dapat memperkuat pengelolaan keuangan haji yang berkelanjutan, akuntabel, serta memberikan manfaat lebih besar bagi jamaah calon haji.

Komisi VIII DPR Dorong Imbal Hasil Dana Haji Minimal 10 Persen

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mendorong BPKH meningkatkan tingkat imbal hasil pengelolaan dana haji menjadi minimal 10 persen per tahun.

Angka tersebut lebih tinggi tiga poin persentase dibandingkan proyeksi BPKH dalam RKAT 2027 yang menetapkan target imbal hasil sebesar 7 persen per tahun.

Marwan menilai peningkatan imbal hasil diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dana haji sekaligus menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang.

Menurutnya, pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji dapat menjadi momentum untuk memperkuat regulasi dan membuka peluang optimalisasi hasil investasi.

"Apalagi kita lagi melakukan revisi Undang-Undang, supaya kita tahu celah-celahnya di mana sehingga imbal hasil lebih baik tapi bisa dipercaya, aman, dan uang haji tetap berlanjut dengan baik," kata Marwan.

Marwan menegaskan bahwa upaya meningkatkan imbal hasil harus tetap memperhatikan keamanan dana, kepercayaan publik, serta keberlanjutan pengelolaan keuangan haji.

Pembahasan revisi undang-undang tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai celah regulasi yang selama ini berpotensi membatasi optimalisasi pengelolaan dana haji.

Dengan demikian, BPKH diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat investasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan dana jamaah.

Rencana pengelolaan keuangan haji pada 2027 akan berfokus pada peningkatan dana kelolaan, penguatan tata kelola, pengembangan investasi, transformasi digital, dan peningkatan kualitas SDM, sementara Komisi VIII DPR RI mendorong pencapaian imbal hasil yang lebih tinggi dengan tetap menjaga keamanan dana haji.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026