
Pantau - Perum Bulog Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pemutusan kemitraan hingga masuk daftar hitam kepada Rumah Pangan Kita (RPK) yang terbukti menjual bahan pangan program pemerintah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sanksi tersebut terutama menyasar mitra RPK yang melakukan pelanggaran harga dalam penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng MinyaKita.
Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Sulawesi Tengah, Jusri Pakke, menyampaikan ketegasan tersebut seusai melakukan pemantauan penyaluran beras SPHP dan MinyaKita di sejumlah mitra RPK di Kota Palu, Senin.
"Jika terbukti menjual beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun MinyaKita di atas HET maka sanksinya berupa pemberhentian sebagai mitra dan dimasukkan dalam daftar hitam RPK," tegas Jusri.
Kebijakan tersebut merupakan langkah Bulog dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dugaan permainan harga bahan pangan yang dilakukan pedagang maupun mitra penyalur produk pangan pemerintah.
Bulog memastikan setiap mitra RPK yang terbukti melanggar ketentuan harga akan dikenai sanksi penghentian penyaluran produk pangan pemerintah.
Bulog Sulteng Masukkan 10 Mitra RPK ke Daftar Hitam Akibat Pelanggaran
Jusri mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 10 mitra RPK di Sulawesi Tengah telah dimasukkan ke dalam daftar hitam karena terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran produk pangan pemerintah.
Mitra yang masuk daftar hitam tidak hanya mengalami penghentian penyaluran sementara, tetapi juga tidak akan memperoleh alokasi stok produk pangan pemerintah kembali.
Ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh produk yang disalurkan melalui kemitraan RPK, termasuk beras SPHP dan minyak goreng MinyaKita.
Bulog Sulawesi Tengah juga meminta masyarakat berperan aktif mengawasi harga penjualan bahan pangan pemerintah, khususnya apabila menemukan beras SPHP atau MinyaKita dijual melebihi HET.
Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dapat menyampaikan laporan langsung kepada Bulog Sulawesi Tengah melalui nomor kontak 082344488862.
“Kalau ada masyarakat menemukan penjualan bahan pangan di atas HET silakan hubungi kami di nomor kontak 082344488862. Kalau ada bukti langsung kami blacklist, apalagi kalau sudah ada yang jual MinyaKita sampai Rp20.000 per liter, sudah pasti kami hentikan,” tegasnya.
Jusri menegaskan bahwa laporan masyarakat yang disertai bukti akan menjadi dasar bagi Bulog untuk menindak mitra yang melanggar ketentuan penyaluran produk pangan pemerintah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahan pangan yang disalurkan melalui program pemerintah tetap dapat diperoleh masyarakat dengan harga sesuai ketentuan.
HET MinyaKita Masih Rp15.700 per Liter, Bulog Usulkan Pembulatan Harga
Jusri secara khusus mengingatkan seluruh mitra RPK bahwa HET minyak goreng MinyaKita yang berlaku saat ini adalah Rp15.700 per liter, bukan Rp16.000 per liter.
Ketentuan harga tersebut wajib menjadi acuan seluruh mitra RPK dalam menjual MinyaKita kepada konsumen selama belum ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Bulog Sulawesi Tengah mengakui masih terdapat kendala teknis dalam transaksi penjualan MinyaKita di pasar, terutama terkait ketersediaan uang kembalian.
Dalam praktiknya, konsumen kerap membayar MinyaKita sebesar Rp16.000 per liter karena pedagang mengalami kesulitan menyediakan uang kembalian sebesar Rp300.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Bulog Sulawesi Tengah dan direncanakan akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan penetapan HET MinyaKita.
Jusri mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pembulatan HET MinyaKita menjadi Rp16.000 per liter untuk menghindari kendala transaksi akibat keterbatasan uang kembalian.
“Kami juga akan sampaikan ke pusat, kalau bisa HET-nya digenapkan saja menjadi Rp16.000 agar tidak terjadi hal seperti ini,” ucap Jusri.
Kendati terdapat usulan pembulatan harga, Bulog menegaskan bahwa seluruh mitra RPK tetap wajib mematuhi HET MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter selama pemerintah belum menetapkan perubahan.
Bulog Perluas Jaringan RPK untuk Jaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan
Selain memperketat pengawasan terhadap pelanggaran harga, Bulog Sulawesi Tengah terus berupaya memperluas jaringan mitra RPK agar masyarakat semakin mudah memperoleh bahan pangan program pemerintah.
Penambahan mitra RPK diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan produk pangan sekaligus mendorong terciptanya persaingan harga yang sehat antarmitra.
"Bulog justru berupaya memperluas jumlah mitra RPK supaya masyarakat lebih mudah memperoleh produk pangan pemerintah. Ketersediaan stok yang memadai diharapkan menciptakan persaingan antarmitra sehingga harga jual tetap terkendali," ujarnya.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi, Bulog juga memastikan setiap mitra RPK telah dilengkapi spanduk yang memuat informasi harga resmi produk pangan pemerintah.
"Setiap mitra RPK telah dilengkapi spanduk informasi harga sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada konsumen," tuturnya.
Keberadaan spanduk tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mengetahui harga resmi beras SPHP dan MinyaKita sekaligus mengidentifikasi dugaan pelanggaran HET di tingkat penjualan.
Jusri menambahkan bahwa pengawasan penyaluran bahan pangan pemerintah tidak dapat dilakukan Bulog sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat.
Kerja sama berbagai pihak diperlukan untuk memastikan penyaluran produk pangan pemerintah berjalan sesuai prosedur dan dapat dijangkau masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan.
Bulog Sulawesi Tengah juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melaporkan mitra RPK yang menjalankan usaha tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran bahan pangan pemerintah.
Jusri menegaskan bahwa Bulog hanya akan mempertahankan kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen menjalankan program pemerintah sesuai aturan.
“Kami ingin bermitra dengan orang-orang yang bisa melaksanakan program pemerintah yang komitmen,” kata dia lagi.
- Penulis :
- Shila Glorya




