
Pantau - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar membahas peluang menjadikan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai daerah percontohan nasional penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Kepala Bapas Kelas I Makassar Surianto dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Selasa (17/11/2026).
Surianto mengatakan Makassar memiliki peluang menjadi daerah percontohan melalui pengembangan sistem pemasyarakatan yang melibatkan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
"Kota Makassar berpeluang jadi percontohan nasional dalam pengembangan program pidana kerja sosial dan pelibatan pembimbing kemasyarakatan (PK) sukarela," ujar Surianto.
Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis melalui pendekatan pembimbingan, pendampingan, dan pemulihan sosial.
Pertemuan itu juga menjadi tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman antara Bapas Makassar dan Pemerintah Kota Makassar mengenai dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.
Bapas Makassar Dorong Program PK Sukarela Jadi Percontohan Nasional
Surianto menjelaskan bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela.
Program tersebut dirancang untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelayanan pemasyarakatan.
Menurut Surianto, model PK Sukarela yang dikembangkan Bapas Makassar memiliki peluang menjadi inovasi pertama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama, sehingga kami meminta dukungan pak wali kota," katanya.
Ia menilai dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar pengembangan program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
Bapas Makassar juga berharap keterlibatan masyarakat dapat membantu memperluas jangkauan pelayanan terhadap klien pemasyarakatan.
Lebih dari 20 Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela Telah Diangkat
Surianto mengungkapkan bahwa Bapas Kelas I Makassar telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela.
Para pembimbing tersebut nantinya akan membantu berbagai kegiatan pelayanan pemasyarakatan.
Kegiatan yang dimaksud meliputi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan klien.
Menurutnya, keberadaan PK Sukarela dapat membantu memperluas jangkauan layanan yang diberikan Bapas kepada masyarakat.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih membutuhkan dukungan operasional, khususnya untuk menunjang kegiatan pendampingan di lapangan.
"Namun, pelaksanaan tugas ini membutuhkan dukungan operasional, terutama terkait mobilitas dan transportasi bagi para pembimbing yang melakukan pendampingan di lapangan," tuturnya.
Surianto berharap Pemerintah Kota Makassar dapat membantu menyediakan dukungan yang diperlukan agar para pembimbing mampu menjalankan tugas secara optimal.
Pemkot Makassar Diminta Siapkan Lokasi Pidana Kerja Sosial
Selain pengembangan PK Sukarela, Bapas Makassar juga membahas kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial.
Surianto menyampaikan bahwa dukungan pemerintah kota diperlukan untuk memastikan tersedianya tempat pelaksanaan program tersebut.
Lokasi yang disiapkan diharapkan dapat mendukung penerapan pidana kerja sosial melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pembahasan juga mencakup penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan.
Bapas Makassar turut meminta dukungan pemerintah kota untuk kegiatan peringatan dua tahun pusat pemberdayaan tersebut.
Sejumlah agenda itu menjadi bagian dari penguatan kerja sama antara Bapas dan Pemerintah Kota Makassar dalam penyelenggaraan layanan pemasyarakatan.
Wali Kota Munafri Arifuddin Dukung Pengembangan Pidana Kerja Sosial
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap rencana pengembangan pidana kerja sosial dan PK Sukarela.
Munafri menilai pelibatan masyarakat dalam program pemasyarakatan merupakan inovasi yang perlu mendapatkan dukungan.
"Kami menyambut positif inisiatif Bapas Makassar yang melibatkan masyarakat melalui pengembangan PK Sukarela. Kita mendukung, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung," katanya.
Menurutnya, penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan PK Sukarela sejalan dengan upaya memperkuat sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan sosial.
Ia juga mendorong agar kerja sama yang telah disepakati dapat segera diwujudkan melalui langkah teknis.
Munafri menegaskan bahwa nota kesepahaman antara Bapas dan pemerintah kota tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif.
Pemkot dan Bapas Siapkan Tindak Lanjut Kerja Sama di Kecamatan dan Kelurahan
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Makassar didorong menyiapkan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah kecamatan dan kelurahan.
Wilayah yang menjadi perhatian adalah kecamatan dan kelurahan yang sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan Bapas Makassar.
Penyiapan lokasi tersebut menjadi salah satu kebutuhan agar rencana penerapan pidana kerja sosial dapat dilaksanakan secara nyata.
Selain penyediaan tempat, dukungan operasional bagi PK Sukarela juga menjadi bagian dari pembahasan kedua pihak.
Bapas Makassar berharap kerja sama tersebut dapat memperkuat pelayanan pemasyarakatan sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat.
Dengan dukungan pemerintah daerah, Makassar berpeluang mengembangkan model pidana kerja sosial dan pembimbingan sukarela yang dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.
Meski demikian, penetapan Makassar sebagai daerah percontohan nasional masih berupa peluang yang dibahas bersama Bapas dan pemerintah kota.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




