
Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 adalah 21 November 2026, sedangkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus dilakukan paling lambat 25 November 2026.
Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan besaran upah minimum yang akan berlaku pada 2027.
Yassierli menyampaikan jadwal penetapan upah minimum tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
"Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten," kata Yassierli.
Berdasarkan jadwal tersebut, batas penetapan upah minimum sektoral provinsi jatuh pada 26 November 2026, sedangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota paling lambat ditetapkan pada 30 November 2026.
Pemerintah Daerah Diminta Rampungkan Penetapan UMP dan UMK 2027
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan penetapan upah minimum tahun depan.
Koordinasi tersebut melibatkan gubernur, bupati, wali kota, serta kepala dinas terkait di berbagai daerah.
Menurut Yassierli, pemerintah pusat telah memberikan sosialisasi mengenai mekanisme dan bahan pertimbangan yang diperlukan dalam proses penghitungan upah minimum.
Kemnaker juga telah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah yang memuat sejumlah data pendukung.
"Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan," ujar Yassierli.
Data tersebut disiapkan sebagai bahan bagi pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan Daerah dalam menentukan besaran upah minimum.
Selain informasi ekonomi dan ketenagakerjaan, pemerintah juga memberikan panduan terkait penentuan upah minimum sektoral serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Yassierli menilai waktu yang tersedia masih cukup bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan proses pembahasan dan penetapan upah minimum.
"Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu," katanya.
Formula UMP 2027 Gunakan Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu
Yassierli menjelaskan bahwa penetapan upah minimum tahun 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam ketentuan tersebut, penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Formula penghitungan upah minimum menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu.
Menaker menyebut indeks tertentu yang digunakan dalam formula tersebut berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.
Ketiga komponen tersebut menjadi bagian dari dasar pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan Daerah diharapkan menggunakan indikator tersebut dalam proses pembahasan penetapan UMP maupun UMK tahun 2027.
Kemnaker Siapkan Estimasi Kebutuhan Hidup Layak Berdasarkan Data BPS
Untuk mendukung penghitungan upah minimum, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga.
Data tersebut bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Yassierli menjelaskan bahwa komponen KHL mencakup empat aspek utama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar pekerja.
Keempat aspek tersebut meliputi pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Estimasi KHL disusun untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum.
Khusus tingkat kabupaten/kota, penghitungan estimasi KHL dilakukan melalui pendekatan klasterisasi dengan menggunakan 11 parameter karakteristik daerah.
Pendekatan tersebut digunakan untuk mempertimbangkan perbedaan kondisi antardaerah dalam penyusunan estimasi kebutuhan hidup layak.
Dewan Pengupahan Diminta Utamakan Dialog Sosial
Menaker meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan upah minimum tahun 2027.
Namun, Yassierli menekankan bahwa penggunaan data tersebut tetap harus disertai dialog sosial dengan berbagai pihak terkait.
Dialog tersebut diperlukan untuk menampung aspirasi para pemangku kepentingan di masing-masing wilayah.
Pemerintah daerah diharapkan mempertimbangkan kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, dan kebutuhan hidup pekerja dalam proses penetapan upah minimum.
Dengan batas waktu yang telah ditentukan, pemerintah provinsi harus menyelesaikan penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026, disusul penetapan UMK pada 25 November 2026.
Sementara itu, penetapan upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota diberikan waktu tambahan masing-masing lima hari setelah batas penetapan upah minimum wilayah terkait.
- Penulis :
- Aditya Yohan




