
Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli, Bali, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi belanja barang dan jasa menjelang akhir tahun anggaran 2026 untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah sekaligus memastikan seluruh pekerjaan yang telah dikontrakkan dapat diselesaikan tepat waktu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Desember 2026 harus difokuskan pada penyelesaian pekerjaan yang telah memiliki kontrak sah.
Arahan tersebut disampaikan saat memimpin apel disiplin aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Bupati Bangli, Bali, Selasa (17/11/2026).
“Pada Desember 2026, pelaksanaan kegiatan harus difokuskan pada penyelesaian pekerjaan yang telah terikat kontrak secara sah, tanpa mengajukan kegiatan baru,” kata Riana Putra.
Menurutnya, percepatan realisasi belanja daerah perlu dilakukan melalui koordinasi antarlembaga agar berbagai kendala pelaksanaan kegiatan dapat segera diselesaikan.
Sekda Bangli Minta OPD Percepat Realisasi Anggaran
Riana Putra meminta para asisten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli segera berkoordinasi dengan pimpinan OPD untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui pekerjaan yang masih berjalan serta mengidentifikasi kendala yang dapat menghambat penyerapan anggaran.
Ia juga meminta setiap OPD memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Bagian pengadaan barang dan jasa turut diminta memberikan pendampingan kepada OPD yang membutuhkan bantuan dalam proses pengadaan.
Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu perangkat daerah menyelesaikan persoalan teknis maupun administratif yang dihadapi.
Pemkab Bangli menekankan bahwa percepatan belanja barang dan jasa menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan perputaran ekonomi daerah menjelang penutupan tahun anggaran.
Namun, percepatan tersebut tetap harus memperhatikan ketertiban administrasi dan penyelesaian pekerjaan yang telah terikat kontrak.
Seluruh OPD Diminta Siapkan Dokumen Pemeriksaan BPK 2027
Selain mempercepat realisasi anggaran, Sekda Bangli meminta seluruh OPD segera mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara tertib.
Dokumen yang harus disiapkan meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, serta berbagai berkas pendukung pengelolaan keuangan daerah.
Persiapan tersebut dilakukan untuk menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dijadwalkan berlangsung pada awal 2027.
Riana Putra menekankan pentingnya ketertiban administrasi agar seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Setiap perangkat daerah diminta memastikan kelengkapan dokumen keuangan sebelum memasuki proses pemeriksaan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
ASN Wajib Lengkapi Laporan Perjalanan Dinas Maksimal Lima Hari
Sekda Bangli turut mengingatkan seluruh ASN agar meningkatkan kedisiplinan dalam menyelesaikan administrasi perjalanan dinas ke luar daerah.
Setiap pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas diwajibkan menyampaikan laporan dan melengkapi surat pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat lima hari setelah kembali.
Ketentuan tersebut diberlakukan untuk mencegah penumpukan dokumen administrasi yang belum diselesaikan.
“Apabila tidak dipenuhi, pengajuan administrasi perjalanan dinas berikutnya tidak akan dilayani agar mencegah penumpukan dokumen sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi,” ucapnya.
Dengan aturan tersebut, ASN yang belum menyelesaikan kewajiban administrasi perjalanan dinas sebelumnya tidak dapat memperoleh pelayanan pengajuan perjalanan dinas berikutnya.
Riana Putra meminta seluruh pegawai mematuhi ketentuan tersebut sebagai bagian dari peningkatan disiplin dan tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.
Target Kinerja ASN Harus Terukur dan Jadi Dasar Evaluasi TPP
Selain pengelolaan anggaran dan administrasi, Pemkab Bangli juga menekankan pentingnya penyusunan target kinerja yang jelas bagi seluruh pegawai.
Riana Putra meminta kepala OPD segera menuntaskan penyusunan serta pembaruan penjabaran target kinerja atau cascading.
Penyusunan tersebut bertujuan memastikan target organisasi selaras dengan tugas dan capaian kinerja masing-masing ASN.
Ia menegaskan bahwa penilaian kinerja pegawai tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen administrasi.
Penilaian harus didasarkan pada hasil pekerjaan serta pencapaian target yang dapat diukur secara objektif.
Hasil evaluasi tersebut juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penilaian organisasi dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Melalui percepatan belanja daerah, penertiban administrasi, dan penguatan evaluasi kinerja ASN, Pemkab Bangli berupaya memastikan pelaksanaan program pemerintahan pada akhir 2026 berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




