HOME  ⁄  Ekonomi

OJK dan LPS Jamin Kerahasiaan Data Nasabah Jelang Penerapan Program Penjaminan Polis Asuransi 2028

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

OJK dan LPS Jamin Kerahasiaan Data Nasabah Jelang Penerapan Program Penjaminan Polis Asuransi 2028
Foto: Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D Purba menunjukkan dokumen petunjuk pelaksanaan pertukaran data, informasi, dokumen menjelang penerapan penjaminan polis asuransi di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa 17/11/2026 (sumber: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)

Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan perlindungan serta kerahasiaan data pribadi nasabah menjelang penerapan program penjaminan polis asuransi yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2028.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam penandatanganan petunjuk pelaksanaan pertukaran data, informasi, dan dokumen terkait program penjaminan polis asuransi yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa.

Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa kedua lembaga berkomitmen menjaga informasi pribadi nasabah agar tidak diakses atau disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang.

“OJK dan LPS menjaga kerahasiaan data pribadi, jadi tidak perlu khawatir data pribadi itu keluar ke pihak yang tidak berwenang,” ujar Ogi.

Penandatanganan petunjuk pelaksanaan tersebut dilakukan Ogi bersama Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D Purba, sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan program penjaminan polis asuransi.

Kesepakatan ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam mengatur mekanisme pertukaran informasi yang diperlukan untuk mendukung pengawasan, penanganan perusahaan asuransi bermasalah, serta perlindungan pemegang polis.

OJK dan LPS Terapkan Pengamanan Data Nasabah Secara Berlapis

Ferdinan D Purba menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu aspek penting yang telah dijaga OJK dan LPS sejak kedua lembaga tersebut berdiri.

Menurutnya, kedua lembaga memiliki ketentuan ketat mengenai pengelolaan informasi, termasuk pembatasan akses berdasarkan tingkatan kewenangan dan fungsi masing-masing pihak.

“LPS dan OJK itu memiliki ketentuan yang sangat ketat sampai bagaimana kebijakan akses informasi untuk masing-masing layer maupun untuk masing-masing fungsi,” ungkap Ferdinan.

Pengaturan akses secara berlapis tersebut diterapkan untuk memastikan data yang dipertukarkan hanya dapat digunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan kebutuhan tugasnya.

Perlindungan kerahasiaan informasi juga didukung infrastruktur teknologi informasi yang secara berkala menjalani proses audit untuk memastikan keamanan sistem dan mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang.

Melalui mekanisme tersebut, OJK dan LPS berupaya memastikan pertukaran data untuk kepentingan program penjaminan polis tetap memenuhi prinsip kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah.

Pertukaran Data Mencakup Kondisi Keuangan hingga Solvabilitas Asuransi

Ruang lingkup pertukaran data antara OJK dan LPS mencakup berbagai tahapan penyelenggaraan program penjaminan polis asuransi, mulai dari persiapan kepesertaan hingga penanganan perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan.

Pada tahap persiapan, pertukaran informasi mencakup perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, serta perusahaan reasuransi yang berkaitan dengan pelaksanaan program penjaminan polis.

Kedua lembaga juga akan mempertukarkan informasi untuk mendukung pemantauan kondisi perusahaan asuransi, baik yang berada dalam pengawasan normal maupun yang sedang menjalani proses penyehatan.

Dalam proses penyehatan, koordinasi diperlukan agar LPS memperoleh informasi awal mengenai kondisi perusahaan dan dapat mengantisipasi kemungkinan kegagalan upaya pemulihan.

Kerja sama pertukaran informasi juga mencakup perusahaan asuransi yang memasuki tahap resolusi serta perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dan sedang menjalani proses likuidasi.

Adapun jenis data yang dipertukarkan meliputi profil perusahaan asuransi, kondisi keuangan, laporan keuangan, serta laporan aktuaria yang menggambarkan kewajiban perusahaan.

Informasi lainnya mencakup rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC), yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan perusahaan asuransi memenuhi kewajibannya.

Selain itu, OJK dan LPS dapat mempertukarkan hasil pengawasan serta informasi lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan program penjaminan polis.

OJK dan LPS Bagi Kewenangan Pengawasan hingga Resolusi Asuransi

Program penjaminan polis asuransi merupakan bagian dari penguatan perlindungan pemegang polis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang dalam keterangan tersebut disebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan dan penanganan perusahaan asuransi dibagi menjadi tiga lapisan berdasarkan kondisi keuangan serta tahapan penanganan perusahaan.

Lapisan pertama mencakup perusahaan asuransi yang berada dalam kondisi pengawasan normal, dengan seluruh kewenangan pengawasan berada di tangan OJK.

Pada tahapan tersebut, OJK bertanggung jawab memantau kondisi keuangan, perkembangan usaha, serta kepatuhan perusahaan asuransi terhadap ketentuan yang berlaku.

Lapisan kedua adalah perusahaan asuransi yang memasuki tahap penyehatan akibat menghadapi permasalahan keuangan atau operasional.

Dalam tahap penyehatan, kewenangan penanganan masih berada pada OJK, sementara LPS dapat memperoleh informasi awal untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan proses pemulihan.

Keterlibatan LPS dalam memperoleh informasi tersebut menjadi bagian dari persiapan apabila kondisi perusahaan memburuk dan memerlukan tindakan penanganan lebih lanjut.

Lapisan ketiga mencakup perusahaan asuransi yang telah memasuki tahap resolusi, ketika kewenangan penanganan berada di tangan LPS.

Pada tahap resolusi, LPS memiliki kewenangan dalam menentukan langkah penyelesaian perusahaan bermasalah, termasuk melalui proses likuidasi.

Pembagian kewenangan tersebut menempatkan OJK sebagai lembaga yang menjalankan pengawasan normal dan penyehatan, sedangkan LPS bertanggung jawab dalam penanganan perusahaan yang memasuki tahap resolusi.

Program Penjaminan Polis Asuransi Ditargetkan Berlaku Januari 2028

Ferdinan menegaskan bahwa koordinasi antara OJK dan LPS akan terus dilakukan pada seluruh tahapan penanganan perusahaan asuransi, termasuk dalam proses likuidasi dan pencabutan izin usaha.

“Koordinasi itu akan terus dilakukan (dengan OJK) karena setelah likuidasi selesai, izin usaha akan dicabut (oleh OJK),” kata Ferdinan.

Koordinasi berkelanjutan tersebut diperlukan untuk memastikan kesinambungan informasi dan pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga dalam menangani perusahaan asuransi bermasalah.

Melalui penandatanganan petunjuk pelaksanaan pertukaran data, OJK dan LPS memperkuat kesiapan kelembagaan, mekanisme koordinasi, serta sistem pengelolaan informasi menjelang penerapan program penjaminan polis pada Januari 2028.

Perlindungan data pribadi nasabah tetap menjadi perhatian utama melalui penerapan ketentuan kerahasiaan, pembatasan akses informasi secara berlapis, dan audit berkala terhadap infrastruktur teknologi informasi.

Penguatan kerja sama kedua lembaga diharapkan mendukung pelaksanaan program penjaminan polis secara efektif sekaligus meningkatkan perlindungan pemegang polis dan menjaga stabilitas sektor perasuransian nasional.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026