
Pantau - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus berada dalam pengawasan DPR RI dan memperoleh persetujuan sesuai ketentuan undang-undang karena dana tersebut berasal dari setoran jutaan calon jemaah haji.
Marwan menekankan bahwa dana haji merupakan dana umat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan prinsip kehati-hatian.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH Tahun 2027 serta sejumlah persoalan terkait pengelolaan keuangan haji.
Marwan menegaskan bahwa meskipun dana yang dikelola BPKH tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengelolaannya tetap wajib mengikuti mekanisme pengawasan dan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Marwan Dasopang Tegaskan Dana Haji Harus Diawasi DPR
Marwan menjelaskan bahwa BPKH memiliki kewenangan mengelola dana yang dihimpun dari jutaan calon jemaah haji di Indonesia.
Menurutnya, kewenangan tersebut harus disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan dana jemaah.
“BPKH diberikan kewenangan untuk mengelola dana umat yang bersumber dari jutaan calon jemaah haji, sehingga harus mendapatkan pengawasan dan persetujuan anggaran dari Komisi VIII DPR RI,” ujar Marwan dalam pengantar rapat.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai pengawasan DPR diperlukan untuk memastikan setiap perencanaan dan penggunaan dana haji dilakukan secara bertanggung jawab.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme BPKH dalam mengelola dana yang dipercayakan masyarakat.
Persetujuan Anggaran BPKH Diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2014
Marwan menjelaskan bahwa kewajiban memperoleh persetujuan DPR memiliki dasar hukum dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan BPKH ditetapkan oleh badan pelaksana setelah memperoleh persetujuan DPR RI.
Dengan demikian, pembahasan RKAT BPKH Tahun 2027 menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran Komisi VIII DPR RI.
Marwan menilai mekanisme tersebut penting untuk memastikan perencanaan anggaran sejalan dengan target kinerja dan prinsip kehati-hatian.
“Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran BPKH Tahun 2027 serta isu-isu aktual memiliki makna yang sangat penting dan strategis guna memastikan profesionalisme BPKH dalam melaksanakan pengelolaan keuangan haji serta menjaga keamanan dan keberlanjutan dana haji,” demikian disampaikan Marwan.
DPR Minta Penjelasan Target Nilai Manfaat Dana Haji 2027
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI meminta BPKH menjelaskan kesesuaian RKAT Tahun 2027 dengan target kinerja yang tercantum dalam rencana strategis lembaga.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah target perolehan nilai manfaat dari pengelolaan dana haji pada tahun mendatang.
Komisi VIII ingin memastikan target tersebut disusun berdasarkan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, DPR meminta penjelasan mengenai strategi penempatan dan investasi dana haji yang direncanakan BPKH.
Pembahasan tersebut bertujuan memastikan pengelolaan dana jemaah tetap memperhatikan keamanan, keberlanjutan, dan hasil investasi yang optimal.
Dewan Pengawas BPKH Diminta Paparkan Risiko Investasi
Komisi VIII DPR RI juga meminta Dewan Pengawas BPKH menyampaikan hasil evaluasi terhadap penyusunan RKAT Tahun 2027.
Evaluasi tersebut mencakup kesesuaian target nilai manfaat dengan strategi penempatan dan investasi dana haji.
Selain itu, Dewan Pengawas diminta menjelaskan langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang dapat muncul dalam kegiatan investasi.
Komisi VIII menilai pengawasan terhadap risiko investasi merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dana calon jemaah haji.
Melalui evaluasi tersebut, DPR ingin memastikan pengelolaan dana haji tidak hanya berorientasi pada perolehan nilai manfaat, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan keuangan dalam jangka panjang.
Komisi VIII Soroti Laporan Dana Efisiensi Haji 2026
Selain membahas rencana anggaran 2027, Komisi VIII DPR RI meminta konfirmasi mengenai penerimaan laporan dana efisiensi dari realisasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Permintaan tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh dana yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tercatat dan dikelola secara transparan.
DPR menilai kejelasan laporan dana efisiensi menjadi bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan haji.
Marwan menegaskan bahwa pengawasan terhadap BPKH harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana jemaah.
Melalui pembahasan RKAT Tahun 2027, Komisi VIII DPR RI berupaya memastikan perencanaan keuangan BPKH berjalan sesuai ketentuan hukum, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan menghasilkan nilai manfaat yang optimal tanpa mengabaikan keamanan dana umat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




