
Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur mekanisme pengawasan dan audit terhadap seluruh server serta perangkat penyadapan milik institusi penegak hukum guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Nasir menilai pengawasan terhadap infrastruktur penyadapan diperlukan untuk memastikan teknologi tersebut hanya digunakan sesuai kepentingan penegakan hukum.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme pengawasan terhadap perangkat penyadapan yang dimiliki berbagai lembaga penegak hukum.
Menurutnya, pengaturan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Penyadapan agar penggunaan teknologi penyadapan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Nasir Djamil Minta Seluruh Server dan Alat Sadap Bisa Diaudit
Nasir menjelaskan bahwa pengawasan terhadap perangkat penyadapan merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan kewenangan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.
Ia mempertanyakan sejauh mana Kabaintelkam Polri telah memiliki gambaran mengenai mekanisme pengawasan terhadap server dan perangkat penyadapan yang digunakan institusi penegak hukum.
“Kami ingin mendapatkan informasi, apakah sudah ada gambaran dari Kabaintelkam terkait server dan alat sadap yang dimiliki oleh instansi penegak hukum, sehingga kemudian bisa diawasi, bisa diaudit, sehingga tidak disalahgunakan,” ujar Nasir dalam rapat tersebut.
Menurutnya, mekanisme audit diperlukan agar penggunaan teknologi penyadapan dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Audit juga dinilai penting untuk memastikan perangkat tersebut tidak digunakan bagi kepentingan di luar ketentuan penegakan hukum.
Nasir berharap RUU Penyadapan nantinya memberikan kejelasan mengenai tata cara pengawasan terhadap infrastruktur penyadapan yang dimiliki lembaga berwenang.
DPR Soroti Perangkat Penyadapan yang Bisa Berpindah Tempat
Selain pengawasan terhadap server, Nasir menyoroti penggunaan perangkat penyadapan yang dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan server di lokasi tertentu tidak selalu berarti seluruh perangkat penyadapan berada di tempat yang sama.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar penggunaan alat sadap tetap dapat dipantau meskipun perangkatnya berpindah lokasi.
“Selama ini kan kemudian mendengar bahwa ada alat sadap yang dibawa kemari, alat sadap yang dibawa ke situ, server-nya memang di satu tempat, tapi alat sadapnya ke mana-mana kira-kira begitu. Nah, ini seperti apa kira-kira ke depan dalam konteks penegakan hukum,” ungkapnya.
Nasir mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan dapat diterapkan terhadap perangkat penyadapan yang memiliki mobilitas tinggi.
Menurutnya, kejelasan pengaturan tersebut diperlukan agar penggunaan perangkat penyadapan tidak terlepas dari mekanisme pengawasan yang berlaku.
Kabaintelkam Polri Disebut Berperan Memberikan Dukungan Penegakan Hukum
Dalam rapat tersebut, Nasir turut mencermati penjelasan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri mengenai tugas dan fungsi lembaganya.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam RDP, Kabaintelkam Polri tidak menjalankan fungsi penyidikan secara langsung.
Lembaga tersebut memberikan dukungan berupa bantuan teknis, taktis, dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum.
Nasir kemudian mengaitkan penjelasan tersebut dengan kebutuhan pengawasan terhadap perangkat penyadapan yang digunakan oleh institusi penegak hukum.
Ia ingin mengetahui apakah Kabaintelkam telah memiliki informasi mengenai infrastruktur penyadapan yang dapat dijadikan dasar penyusunan mekanisme audit.
Aturan Penyadapan Masih Tersebar dalam Sejumlah Undang-Undang
Nasir juga mengingatkan bahwa ketentuan mengenai penyadapan saat ini masih diatur dalam sejumlah undang-undang yang berbeda.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan telekomunikasi, narkotika dan psikotropika, serta tindak pidana perdagangan orang.
Pengaturan penyadapan juga terdapat dalam peraturan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terorisme, dan tindak pidana pencucian uang.
Menurut Nasir, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pembahasan RUU Penyadapan untuk memperjelas tata kelola penggunaan teknologi penyadapan.
Ia mendorong agar pembentukan regulasi tersebut tidak hanya mengatur kewenangan penyadapan, tetapi juga memastikan adanya mekanisme pengawasan terhadap perangkat dan infrastruktur pendukungnya.
RUU Penyadapan Diharapkan Cegah Penyalahgunaan Kewenangan
Nasir menekankan bahwa pengaturan audit dan pengawasan perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan RUU Penyadapan.
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat membantu memastikan setiap penggunaan teknologi penyadapan tetap berada dalam koridor penegakan hukum.
Pengawasan terhadap server dan perangkat penyadapan juga diperlukan untuk mencegah penggunaan teknologi tersebut bagi kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Ia berharap pembahasan RUU Penyadapan dapat menghasilkan aturan yang memberikan kepastian mengenai pengawasan infrastruktur penyadapan di berbagai institusi penegak hukum.
Dengan adanya mekanisme audit yang jelas, penggunaan perangkat penyadapan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan.
- Penulis :
- Aditya Yohan




