HOME  ⁄  Nasional

SPBU Asing Disebut Hengkang dari Indonesia, DPR Minta Harga BBM Nonsubsidi Mengikuti Mekanisme Pasar

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

SPBU Asing Disebut Hengkang dari Indonesia, DPR Minta Harga BBM Nonsubsidi Mengikuti Mekanisme Pasar
Foto: (Sumber :Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Foto : Arief/MRI..)

Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah mempertimbangkan penerapan mekanisme pasar dalam penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) komersial nonsubsidi menyusul keputusan sejumlah jaringan SPBU swasta multinasional yang disebut hengkang dari Indonesia akibat tekanan biaya operasional.

Herman menilai pembatasan harga jual BBM nonsubsidi berpotensi mempersempit margin keuntungan perusahaan swasta yang bergerak di sektor distribusi bahan bakar.

Menurutnya, pemerintah perlu membedakan secara tegas kebijakan subsidi BBM untuk masyarakat dengan mekanisme penetapan harga pada segmen komersial.

Pernyataan tersebut disampaikan Herman saat membahas persaingan usaha sektor hilir minyak dan gas bumi dalam wawancara bersama awak media di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menyoroti tantangan yang dihadapi perusahaan distribusi BBM swasta, termasuk Shell dan BP, dalam menjalankan bisnis di Indonesia.

Herman Khaeron Soroti Tekanan Harga terhadap SPBU Swasta

Herman menjelaskan bahwa perusahaan swasta menghadapi tantangan ketika harga jual BBM komersial nonsubsidi dibatasi di bawah tingkat keekonomian pasar.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menekan margin usaha sekaligus memengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing.

"Karena ini kan mereka berat ya, kalau harga BBM yang berharga komersial non-subsidi juga dibatasi harganya, maka memang produk mereka tidak akan laku," ujar Herman.

Ia menilai kebijakan harga BBM perlu mempertimbangkan karakteristik pasar komersial yang berbeda dengan penyaluran bahan bakar bersubsidi.

Herman mengaitkan tekanan biaya operasional tersebut dengan keputusan sejumlah jaringan SPBU swasta multinasional yang disebut meninggalkan pasar Indonesia.

Meski demikian, ia tidak merinci jaringan SPBU yang telah menghentikan operasionalnya maupun waktu penghentian kegiatan usaha tersebut.

DPR Usulkan Harga BBM Nonsubsidi Mengikuti Persaingan Pasar

Herman menyarankan agar pemerintah memberikan ruang bagi perusahaan swasta untuk menentukan harga BBM komersial berdasarkan mekanisme pasar.

Menurutnya, persaingan harga dan kualitas layanan dapat menjadi faktor pembeda antara satu operator SPBU dengan operator lainnya.

Ia menilai kebijakan tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang lebih terbuka bagi perusahaan swasta di sektor hilir migas.

"Biarkan harga komersial biar membanding, tinggal nanti adu kualitas, supaya pada sisi lain memang memberikan iklim yang fair dan terbuka bagi swasta untuk ikut berbisnis di hilir BBM," jelas Herman.

Dengan mekanisme tersebut, perusahaan diharapkan dapat bersaing melalui penawaran harga dan peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen.

Herman menekankan pentingnya menjaga kesempatan berusaha bagi operator swasta agar persaingan dalam industri distribusi BBM tetap berlangsung.

Subsidi BBM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tetap Diperkuat

Di sisi lain, Herman meminta pemerintah tetap mempertahankan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan subsidi BBM.

Ia mendorong penguatan volume subsidi sekaligus peningkatan ketepatan sasaran penerimanya.

Menurutnya, kebijakan subsidi untuk masyarakat perlu dipisahkan dari pengaturan harga BBM yang dijual secara komersial.

Pemisahan tersebut dinilai penting agar perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan tidak menghambat persaingan usaha pada segmen nonsubsidi.

Herman berpandangan bahwa pemerintah dapat menjalankan kebijakan subsidi bagi masyarakat sekaligus memberikan ruang persaingan bagi pelaku usaha swasta.

KPPU Diminta Berhati-hati Mengawasi Persaingan Harga BBM

Herman turut mengingatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar berhati-hati dalam merumuskan mekanisme pengawasan harga dan persaingan usaha.

Sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI, KPPU diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan tanpa menimbulkan hambatan bagi investor.

"KPPU harus hati-hati dalam menerapkan formula dan mekanisme cara pengawasan terhadap iklim persaingan usaha," pungkas Herman.

Ia menilai kebijakan pengawasan perlu memperhatikan keberlangsungan bisnis perusahaan yang beroperasi di sektor hilir migas.

Industri ritel BBM nasional selama ini melibatkan PT Pertamina (Persero) bersama sejumlah operator swasta asing dan lokal, terutama di kawasan perkotaan besar.

Herman berharap pengaturan harga BBM komersial dan pengawasan persaingan usaha dapat mendukung iklim bisnis yang terbuka tanpa mengurangi perlindungan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026