HOME  ⁄  Nasional

Piutang Subsidi Pupuk Capai Rp14,5 Triliun, DPR Desak Pemerintah Segera Bayar agar Produksi dan Distribusi Tak Terganggu

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Piutang Subsidi Pupuk Capai Rp14,5 Triliun, DPR Desak Pemerintah Segera Bayar agar Produksi dan Distribusi Tak Terganggu
Foto: (Sumber :Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026). Foto : Jih/Andri.)

Pantau - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendesak pemerintah segera melunasi tunggakan pembayaran subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mencapai Rp14,565 triliun karena dikhawatirkan mengganggu arus kas perusahaan serta keberlanjutan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani.

Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia per 31 Oktober 2026, sekitar 85,5 persen dari total piutang tersebut merupakan tunggakan pembayaran penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025.

Eko mengatakan kewajiban pembayaran pemerintah yang belum diselesaikan itu telah berlangsung sejak 2020 hingga 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026).

“Tagihan dari pemerintah, dalam hal ini piutang Pupuk Indonesia, belum terbayar sepenuhnya kurang lebih Rp14,5 triliun dari tahun 2020 hingga 2026. Nah, kami menginisiasi, mempertemukan atau ingin mengawal. Bagaimana caranya pemerintah membayarkan untuk Pupuk Indonesia,” ujar Eko.

Tunggakan Subsidi Pupuk Didominasi Tagihan Tahun 2025

Eko menjelaskan bahwa besarnya piutang subsidi pupuk menjadi perhatian Komisi VI DPR RI karena berkaitan langsung dengan kondisi keuangan perusahaan.

Dari total piutang Rp14,565 triliun, sekitar 85,5 persen berasal dari kewajiban pembayaran pemerintah atas penyaluran pupuk bersubsidi pada 2025.

Keterlambatan pembayaran tersebut membuat PT Pupuk Indonesia harus mencari sumber pembiayaan lain untuk menjaga kegiatan operasional perusahaan.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memanfaatkan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Namun, penggunaan pembiayaan perbankan menimbulkan beban bunga yang turut menekan arus kas perusahaan.

“Walaupun ada pembayaran, mereka juga mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dalam hal ini Himbara. Itu ada bunga di dalamnya, tinggi juga. Akan lebih bagus kalau ada cash flow, akhirnya bisa produksi bagus, distribusi bagus, dan manajemen lebih baik lagi,” jelas Eko.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai penyelesaian piutang akan membantu perusahaan mengelola keuangan sekaligus menjaga kelancaran produksi dan distribusi pupuk.

DPR Khawatir Keterlambatan Pembayaran Berdampak pada Petani

Eko mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran subsidi tidak hanya berdampak terhadap kondisi keuangan PT Pupuk Indonesia.

Menurutnya, tekanan terhadap arus kas perusahaan berpotensi memengaruhi keberlanjutan penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan kewajiban pembayaran kepada produsen pupuk diselesaikan agar dukungan terhadap sektor pertanian tetap berjalan.

Eko juga mengapresiasi kontribusi PT Pupuk Indonesia dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan untuk membantu petani perlu diimbangi dengan penyelesaian kewajiban pemerintah kepada perusahaan produsen pupuk.

Konflik Timur Tengah Ancam Pasokan Bahan Baku Pupuk

Selain persoalan piutang subsidi, Eko menyoroti potensi gangguan pasokan bahan baku pupuk akibat perkembangan geopolitik global.

Ia secara khusus menyinggung konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan melalui Selat Hormuz.

Gangguan pada jalur perdagangan tersebut dikhawatirkan memicu kenaikan harga dan menghambat pengiriman bahan baku pupuk impor.

Sejumlah bahan baku yang menjadi perhatian meliputi sulfur, batuan fosfat, dan kalium atau KCl.

Menurut Eko, kenaikan harga bahan baku yang terjadi bersamaan dengan tunggakan pembayaran subsidi dapat semakin membebani industri pupuk nasional.

“Saya takut kalau misalnya tidak terbayarkan, bagaimana kelanjutan ke depannya kaitan dengan masalah subsidi untuk para petani. Takut terganggu. Belum juga kaitan dengan masalah bahan baku dari luar, terkait geopolitik di Hormuz. Kalau itu (semakin) tinggi, tagihan belum terbayarkan, ujung-ujungnya yang dirugikan adalah petani. Nah, itu (yang) tidak kita mau,” tegasnya.

Komisi VI Dorong Pemanfaatan Bahan Baku Dalam Negeri

Untuk mengantisipasi risiko gangguan pasokan global, Eko mendorong optimalisasi penggunaan bahan baku pupuk yang tersedia di dalam negeri.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan industri pupuk nasional terhadap impor.

Menurutnya, penguatan pasokan domestik dapat membantu menjaga keberlanjutan produksi di tengah ketidakpastian perdagangan internasional.

Eko juga menekankan perlunya penyelesaian persoalan keuangan perusahaan agar tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku tidak semakin besar.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan pupuk bagi petani sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

DPR Akan Kawal Penyelesaian Piutang Subsidi Rp14,5 Triliun

Komisi VI DPR RI berkomitmen mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencari penyelesaian atas tunggakan subsidi pupuk.

Eko mengatakan DPR akan berupaya mempertemukan pihak-pihak terkait agar kewajiban pembayaran pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia dapat ditangani.

Penyelesaian tersebut diharapkan mampu memperbaiki arus kas perusahaan dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman perbankan.

Selain menjaga kondisi keuangan perusahaan, langkah itu juga ditujukan untuk memastikan produksi serta distribusi pupuk bersubsidi tetap berjalan.

“Makanya kita hari ini ada pertemuan mencari solusi agar semuanya happy. Dan inilah fungsi dari DPR, (khususnya) Komisi VI, mencari solusi yang terbaik untuk ke depannya lebih baik lagi untuk para petani, untuk pupuk, dan juga kemajuan kaitan dengan swasembada pangan,” tutup Eko.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026