
Pantau - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026 setelah realisasi pembiayaan rumah subsidi mencapai 207.023 unit senilai Rp25,80 triliun hingga 17 November 2026.
Capaian tersebut setara dengan 59,15 persen dari target nasional sebanyak 350.000 unit rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah sepanjang tahun ini.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan percepatan penyaluran dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan perbankan, asosiasi pengembang perumahan, serta pemerintah daerah.
Langkah tersebut ditempuh untuk mengatasi berbagai kendala pembangunan rumah subsidi, terutama persoalan perizinan dan ketersediaan lahan yang sempat menghambat penyaluran FLPP pada awal 2026.
BP Tapera mencatat kinerja penyaluran mulai menunjukkan pemulihan sejak triwulan III dan terus mengalami peningkatan hingga memasuki triwulan IV.
Penyaluran FLPP Sempat Turun pada Awal 2026 akibat Kendala Perizinan
Heru Pudyo Nugroho mengakui bahwa penyaluran FLPP sepanjang semester pertama 2026 menghadapi sejumlah hambatan yang berdampak terhadap pembangunan rumah subsidi.
Pada triwulan I 2026, realisasi penyaluran FLPP mengalami penurunan sebesar 23,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut berlanjut pada triwulan II dengan kontraksi mencapai 24,8 persen secara tahunan.
Menurut Heru, persoalan perizinan pembangunan dan ketersediaan lahan menjadi penyebab utama perlambatan penyaluran pembiayaan rumah subsidi.
Salah satu kendala yang dihadapi pengembang berkaitan dengan status lahan yang masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Namun, kondisi mulai membaik setelah sejumlah pemerintah daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga proses perizinan pembangunan kembali berjalan.
“Namun kita sangat optimistis bahwa pencapaian target tahun ini akan lebih maksimal lagi dari tahun lalu. Alhamdulillah mulai triwulan III mulai ada pembalikan. Mulai ada penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan proses perizinan sudah mulai berjalan, terutama terkait lahan yang tadinya masuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Heru menjelaskan bahwa penerbitan RTRW di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota membantu mempercepat penyelesaian persoalan perizinan lahan.
Dengan mulai terbitnya sejumlah izin pengembang, kegiatan pembangunan rumah subsidi yang sebelumnya terhambat dapat kembali dilanjutkan.
Penyaluran Rumah Subsidi Mulai Pulih, Triwulan IV Tumbuh 25,8 Persen
Perbaikan kinerja penyaluran FLPP mulai terlihat pada triwulan III 2026 setelah dua triwulan sebelumnya mengalami penurunan.
BP Tapera mencatat realisasi penyaluran pada triwulan III mencapai 73.477 unit rumah subsidi.
Jumlah tersebut meningkat 8,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Tren positif berlanjut memasuki triwulan IV dengan realisasi penyaluran mencapai 42.015 unit hingga 17 November 2026.
Capaian triwulan IV tersebut tumbuh 25,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan, BP Tapera mencatat penyaluran FLPP mencapai 207.023 unit dengan nilai pembiayaan Rp25,80 triliun berdasarkan data per 17 November 2026 pukul 10.20 WIB.
Dengan target nasional sebesar 350.000 unit, masih terdapat selisih 142.977 unit yang perlu direalisasikan untuk memenuhi sasaran tahun ini.
BP Tapera terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna mendorong percepatan pembangunan dan pembiayaan rumah subsidi menjelang akhir 2026.
BTN Pimpin Penyaluran FLPP, Jawa Barat Catat Realisasi Tertinggi
Berdasarkan data BP Tapera, Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi bank dengan realisasi penyaluran FLPP terbesar sepanjang 2026.
BTN mencatat penyaluran sebanyak 89.481 unit rumah subsidi hingga 17 November 2026.
Posisi kedua ditempati Bank Syariah Nasional (BSN) dengan realisasi sebanyak 49.193 unit.
Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) berada di posisi ketiga dengan penyaluran mencapai 29.592 unit.
Dari sisi asosiasi pengembang, Real Estat Indonesia (REI) mencatat realisasi tertinggi sebanyak 87.317 unit.
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyusul dengan capaian 58.592 unit.
Adapun Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) mencatat realisasi sebanyak 28.405 unit.
Sementara itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP terbesar secara nasional, yakni mencapai 46.044 unit.
Jawa Tengah menempati posisi kedua dengan realisasi 18.928 unit, disusul Sulawesi Selatan sebanyak 17.646 unit.
Data tersebut menunjukkan kontribusi perbankan dan pengembang dalam mendukung pembiayaan perumahan bersubsidi di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait Tekankan Transparansi dan Pencegahan Korupsi
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya transparansi dalam mengevaluasi kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran FLPP.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan terhadap perbankan dan asosiasi pengembang, tetapi juga harus mencakup pemerintah serta BP Tapera.
Maruarar menilai penerapan prinsip kesetaraan dalam evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan menjalankan tanggung jawab masing-masing.
“Saya bukan hanya mengekspos kinerja perbankan atau asosiasi, tetapi juga kinerja kami sendiri. Itu namanya equal treatment. Saya sangat percaya mekanisme seperti itu akan baik, termasuk juga untuk pencegahan korupsi. Kalau ada informasi atau data yang salah, publik harus berani mengoreksi,” kata Maruarar.
Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan mengoreksi informasi maupun data yang disampaikan pemerintah.
Transparansi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program pembiayaan perumahan bersubsidi.
BP Tapera Dorong Target 350 Ribu Rumah Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah
BP Tapera terus berupaya meningkatkan penyaluran FLPP melalui kerja sama dengan bank penyalur, pengembang perumahan, dan pemerintah daerah.
Fokus percepatan diarahkan pada penyelesaian hambatan perizinan, ketersediaan lahan, serta kelancaran pembangunan rumah subsidi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang dijalankan pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
Program FLPP sendiri ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh pembiayaan rumah dengan skema subsidi.
Dengan realisasi yang telah mencapai 207.023 unit hingga pertengahan November, BP Tapera masih berupaya mengejar target nasional sebanyak 350.000 unit pada akhir 2026.
Penguatan koordinasi dan transparansi diharapkan dapat mempercepat penyaluran pembiayaan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
- Penulis :
- Aditya Yohan




