HOME  ⁄  Nasional

Mendagri Tito Karnavian Minta Gubernur Kawal Penetapan UMP 2027, Batas Akhir 21 November

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Mendagri Tito Karnavian Minta Gubernur Kawal Penetapan UMP 2027, Batas Akhir 21 November
Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat dijumpai di Balai Kota, Selasa 17/11/2026 (sumber: ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)

Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, khususnya gubernur, untuk mengawal dan mempercepat proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjelang batas akhir pada 21 November 2026.

Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan tahapan dan tenggat waktu penetapan upah minimum melalui pembahasan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta kalangan pengusaha.

"Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan," kata Tito di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia meminta para gubernur segera menginstruksikan dinas tenaga kerja di wilayah masing-masing untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses penetapan UMP 2027 dapat diselesaikan tepat waktu.

Koordinasi tersebut harus melibatkan Dewan Pengupahan, perwakilan serikat buruh, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Menurut Tito, komunikasi dan mediasi antara pemerintah daerah, pekerja, serta pengusaha menjadi langkah penting untuk menghasilkan keputusan mengenai upah minimum yang dapat diterima seluruh pihak.

"Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu, (pemerintah) provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah," ungkap Tito.

Penetapan UMK 2027 Diberi Tenggat hingga 26 November

Selain menetapkan batas akhir UMP pada 21 November 2026, pemerintah memberikan waktu hingga 26 November 2026 bagi daerah untuk menyelesaikan penetapan upah minimum tingkat kabupaten/kota.

Tenggat tersebut memberikan tambahan waktu lima hari setelah batas akhir penetapan upah minimum tingkat provinsi.

Tito menjelaskan bahwa pemerintah provinsi dapat mengambil alih penyelesaian penetapan upah minimum apabila pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menuntaskan prosesnya sesuai jadwal.

"Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya," jelas Tito.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan seluruh daerah dapat menyelesaikan proses penetapan upah minimum 2027 sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Menaker Yassierli Sebut Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Sudah Dilakukan

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi mengenai penetapan upah minimum 2027.

Kegiatan tersebut melibatkan gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala dinas terkait di berbagai daerah untuk memastikan proses penetapan upah minimum berjalan sesuai ketentuan.

Yassierli mengatakan pemerintah juga telah menyampaikan surat edaran yang memuat sejumlah data mengenai kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum tahun berikutnya.

“Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujar dia.

Menurut Yassierli, surat edaran tersebut turut memuat panduan penetapan upah minimum sektoral serta estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Data dan panduan tersebut disiapkan agar pemerintah daerah memiliki dasar pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum sesuai kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Formula UMP 2027 Pertimbangkan Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan KHL

Penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Dalam proses penghitungan, pemerintah mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi perekonomian, serta kondisi ketenagakerjaan.

Formula penghitungan upah minimum menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu yang ditetapkan dalam rentang 0,5 hingga 1,0.

Untuk mendukung ketepatan penghitungan tersebut, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga yang diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Penghitungan KHL mencakup empat komponen utama, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta kebutuhan tempat tinggal.

Data KHL tersebut akan digunakan bersama indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kondisi ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum 2027.

Dengan adanya batas waktu dan pedoman penghitungan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelesaikan penetapan upah minimum melalui koordinasi bersama perwakilan pekerja dan pengusaha sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026