
Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kasus dugaan korupsi terkait aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih dalam tahap penyelidikan meskipun sejumlah pejabat daerah telah dimintai keterangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam aktivitas pertambangan emas ilegal yang diperkirakan memiliki omzet mencapai Rp1,08 triliun per tahun tersebut.
"Untuk itu (kasus tambang), masih penyelidikan," kata Budi Prasetyo melalui sambungan telepon dari Mataram, Selasa (17/11).
Budi menjelaskan penyelidikan saat ini difokuskan pada pengumpulan informasi dan permintaan keterangan dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan Sekotong.
"Kami masih fokus permintaan keterangan," ujar Budi.
Dalam proses tersebut, KPK turut meminta keterangan dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
"Ya, ada beberapa pihak (termasuk tokoh masyarakat dan pejabat Lombok Barat)," kata Budi.
KPK Periksa Mantan Wakil Bupati dan Pejabat Lombok Barat
Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah pihak di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB yang berada di Kota Mataram.
Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah mantan Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Sumiatun, yang menjalani pemeriksaan oleh penyelidik KPK pada awal Agustus 2026.
Selain Sumiatun, penyelidik KPK juga telah meminta keterangan mantan Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Rusditah.
Pemeriksaan terhadap Rusditah berlangsung sehari sebelum penyelidik meminta keterangan mantan Wakil Bupati Lombok Barat tersebut.
Permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak itu merupakan bagian dari upaya KPK mengumpulkan informasi untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal di Sekotong.
Meski telah memeriksa sejumlah tokoh masyarakat dan mantan pejabat pemerintah daerah, KPK menegaskan penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.
KPK Temukan Aktivitas Tambang Emas Ilegal di 25 Titik
Penyelidikan dugaan korupsi dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Sekotong berawal dari kegiatan peninjauan lapangan yang dilakukan KPK bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Gakkum LHK Jabalnusra) pada awal Oktober 2024.
Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan meninjau sejumlah lokasi pertambangan di kawasan perbukitan Sekotong yang diduga memiliki kandungan konsentrat logam mulia berupa emas.
Lokasi tersebut menjadi perhatian karena adanya aktivitas penambangan yang diduga berlangsung tanpa mengantongi izin resmi.
Sebagai bagian dari kegiatan pengawasan, KPK memasang papan pengawasan di sejumlah titik pertambangan emas yang berada di kawasan Sekotong.
Pemasangan papan pengawasan tersebut turut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Berdasarkan hasil pendataan DLHK NTB, terdapat 25 titik pertambangan ilegal yang tersebar di kawasan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
Puluhan lokasi pertambangan tersebut mencakup wilayah dengan luas keseluruhan mencapai 98,19 hektare.
Sebaran aktivitas pertambangan emas ilegal itu meliputi tiga wilayah, yakni Desa Buwun Mas, Desa Pelangan, dan Desa Persiapan Blongas.
Omzet Tambang Emas Ilegal Diperkirakan Capai Rp90 Miliar per Bulan
Aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan Sekotong diperkirakan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar dengan estimasi omzet mencapai Rp90 miliar setiap bulan.
Jika dihitung selama satu tahun, omzet aktivitas pertambangan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,08 triliun.
Estimasi nilai ekonomi itu dihitung berdasarkan keberadaan tiga lokasi penyimpanan hasil tambang atau stockpile yang ditemukan di salah satu titik pertambangan emas di Sekotong.
Ketiga lokasi penyimpanan hasil tambang tersebut diduga dikelola oleh tenaga kerja asing (TKA) asal China yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas di kawasan tersebut.
Besarnya estimasi omzet dan luasnya sebaran lokasi pertambangan menjadi gambaran skala aktivitas tambang emas ilegal yang sebelumnya telah menjadi perhatian KPK bersama instansi terkait.
Meski demikian, nilai Rp1,08 triliun tersebut merupakan estimasi omzet aktivitas pertambangan, bukan angka kerugian negara yang telah ditetapkan dalam perkara korupsi.
KPK Masih Kumpulkan Keterangan untuk Dalami Dugaan Korupsi
KPK terus melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Sekotong.
Proses penyelidikan dilakukan melalui pengumpulan informasi serta permintaan keterangan dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui aktivitas pertambangan tersebut.
Penanganan perkara ini telah berlangsung sejak peninjauan lapangan pada Oktober 2024 dan berlanjut dengan pemeriksaan sejumlah pihak pada Agustus 2026.
KPK menegaskan bahwa proses hukum terhadap dugaan korupsi dalam aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut hingga kini masih berada pada tahap penyelidikan.
Lembaga antirasuah masih memusatkan perhatian pada pengumpulan keterangan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
- Penulis :
- Arian Mesa




