
Pantau - Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mempertimbangkan penerapan moratorium atau penghentian sementara alih fungsi lahan pertanian setelah lebih dari 2.000 hektare lahan produktif di wilayah tersebut beralih menjadi penggunaan lain.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Muhammad Saleh Mustafa, mengatakan bahwa langkah pengendalian alih fungsi lahan perlu dilakukan untuk melindungi keberadaan lahan pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Usulan tersebut disampaikan Saleh di Sumedang, Rabu (18/11/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah mempertahankan potensi sektor pertanian yang masih tersedia di daerah.
Menurutnya, alih fungsi lahan pertanian perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat mengurangi ketersediaan lahan produktif yang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produksi pangan.
"Ada persoalan fungsi lahan yang mungkin perlu kita sarankan kepada pemerintah daerah untuk tetap dipertahankan. Ada lebih dari 2.000 hektare lahan pertanian yang beralih fungsi. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan moratorium atau langkah lainnya," kata Saleh.
Kementan Dorong Pemkab Sumedang Lindungi Lahan Pertanian Produktif
Saleh menjelaskan bahwa penerapan moratorium alih fungsi lahan bukan satu-satunya pilihan kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan langkah alternatif yang dinilai sesuai untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif.
Kementerian Pertanian menilai perlindungan lahan pertanian menjadi bagian penting dalam menjaga kemampuan daerah menghasilkan komoditas pangan secara berkelanjutan.
Meskipun menghadapi persoalan alih fungsi lahan, Saleh menilai Kabupaten Sumedang masih memiliki potensi pertanian yang cukup besar untuk mendukung peningkatan produksi pangan.
Penilaian tersebut didasarkan pada capaian luas tambah tanam di Kabupaten Sumedang yang masih berada dalam kondisi positif dan tidak termasuk kategori kritis atau merah.
"Sumedang memang bukan kabupaten yang masuk kategori kritis atau merah dalam capaian luas tambah tanam. Kondisinya masih positif," ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah mempertahankan lahan pertanian yang tersedia agar potensi produksi pangan tidak mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan.
Sumedang Miliki 27.285 Hektare Sawah yang Tersebar di 26 Kecamatan
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sumedang yang disampaikan pada Juli 2026, luas baku sawah di wilayah tersebut mencapai sekitar 27.285 hektare.
Lahan sawah tersebut tersebar di 26 kecamatan dan menjadi bagian penting dari aktivitas pertanian masyarakat Kabupaten Sumedang.
Salah satu wilayah dengan luas baku sawah terbesar adalah Kecamatan Ujungjaya yang memiliki lahan persawahan sekitar 2.587 hektare.
Keberadaan lahan sawah tersebut menunjukkan potensi pertanian yang masih dimiliki Kabupaten Sumedang dan perlu dipertahankan untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan.
Di Kecamatan Ujungjaya, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Jayamandala tercatat mengelola lahan pertanian seluas 218 hektare.
Lahan tersebut digarap oleh 434 petani yang tergabung dalam sembilan kelompok tani.
Aktivitas pertanian yang melibatkan ratusan petani tersebut menjadi salah satu gambaran pentingnya keberadaan lahan produktif bagi masyarakat yang menggantungkan kegiatan usahanya pada sektor pertanian.
Kementerian Pertanian mendorong perlindungan lahan pertanian agar potensi produksi pangan yang masih tersedia dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Pemerintah Terbitkan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 untuk Kendalikan Alih Fungsi Sawah
Selain mendorong kebijakan perlindungan lahan di tingkat daerah, Saleh menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan regulasi untuk memperkuat pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
Regulasi tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
Peraturan tersebut mengatur sejumlah aspek perlindungan lahan sawah, termasuk penetapan peta lahan sawah yang dilindungi untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian.
Selain penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, regulasi tersebut juga mencakup ketentuan mengenai pemberdayaan petani dan pendanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah.
Keberadaan peraturan tersebut menjadi salah satu dasar kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan lahan pertanian.
Melalui penguatan regulasi, pemerintah berupaya mengendalikan perubahan penggunaan lahan yang berpotensi mengurangi luas lahan sawah produktif.
Wamentan Serahkan Keputusan Moratorium kepada Bupati Sumedang
Saleh menegaskan bahwa keputusan mengenai penerapan moratorium atau kebijakan alternatif pengendalian alih fungsi lahan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Menurutnya, kepala daerah memiliki kewenangan untuk menentukan langkah yang dinilai tepat dalam menjaga keberadaan lahan pertanian di wilayahnya.
Kementerian Pertanian berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebijakan yang mampu mencegah berkurangnya lahan produktif akibat perubahan fungsi penggunaan lahan.
"Silakan nanti Pak Bupati yang mengambil kebijakan sehingga ada upaya penyelamatan terhadap lahan-lahan pertanian kita," tutupnya.
Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Pertanian mendorong pengendalian alih fungsi lahan di daerah yang masih memiliki potensi produksi pangan cukup besar.
Dengan lebih dari 2.000 hektare lahan pertanian yang telah beralih fungsi, Pemerintah Kabupaten Sumedang diharapkan dapat menentukan langkah perlindungan lahan yang sesuai dengan kondisi wilayah.
Melalui penerapan moratorium atau kebijakan pengendalian lainnya, Kementerian Pertanian mendorong keberlanjutan pemanfaatan lahan produktif untuk mendukung peningkatan produksi pangan sekaligus menjaga potensi pertanian Kabupaten Sumedang.
- Penulis :
- Arian Mesa




