
Pantau - Presiden Prabowo Subianto mengajak Jepang memperkuat kerja sama di bidang bioenergi dan energi baru terbarukan (EBT) untuk mendukung kemandirian serta ketahanan energi nasional melalui pengembangan biodiesel B50, bioetanol, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp).
Ajakan tersebut disampaikan Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Jepang yang berlangsung di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, pada Selasa, 17 November 2026.
Dalam forum tersebut, Prabowo memaparkan strategi Indonesia memperkuat ketahanan nasional melalui optimalisasi sumber daya domestik, khususnya di sektor pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air.
Presiden menegaskan bahwa pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih.
"Kami telah memperkenalkan campuran biodiesel 50 persen dan kini mulai menjalankan program besar produksi bioetanol untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor. Kami juga meluncurkan program besar pembangunan tenaga surya berkapasitas 100 GWp. Ini juga akan membantu kita menciptakan lingkungan yang lebih hijau," ungkap Prabowo.
Prabowo Dorong Jepang Dukung Pengembangan Teknologi Energi Indonesia
Prabowo menilai Jepang merupakan mitra strategis yang memiliki keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu mempercepat transformasi sektor energi Indonesia.
Menurutnya, kemitraan kedua negara perlu diperluas melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pendidikan yang mendukung pertumbuhan industri energi nasional.
"Kami siap memperkuat kerja sama dengan Jepang dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan," tegas Prabowo.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan industri bioenergi dan energi surya melalui perpaduan potensi sumber daya alam Indonesia dengan kemampuan teknologi Jepang.
Pemerintah juga menempatkan penguasaan teknologi sebagai bagian penting dari strategi membangun industri energi nasional yang mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya domestik secara optimal.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kemandirian energi tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi.
Menurut Bahlil, Indonesia harus memiliki kemampuan mengolah sumber daya energi secara mandiri agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dan industri nasional.
"Kemandirian energi tidak bisa hanya dibangun melalui peningkatan produksi, tetapi juga melalui kemampuan kita mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pengembangan B50, bioetanol, dan energi surya merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional," ujar Bahlil.
Biodiesel B50 Ditargetkan Tekan Impor dan Buka 2,1 Juta Lapangan Kerja
Pengembangan biodiesel B50 menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor melalui peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati.
Program mandatori biodiesel B50 secara resmi diluncurkan pemerintah pada 9 Juli 2026 di Karawang, Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya memperluas penggunaan energi berbasis sumber daya domestik.
Hingga September 2026, pemanfaatan biodiesel untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri telah mencapai 11,92 juta kiloliter.
Capaian tersebut menunjukkan kontribusi bahan bakar nabati dalam mendukung penyediaan energi nasional sekaligus mengurangi kebutuhan bahan bakar berbasis fosil.
Sepanjang 2026, program biodiesel dilaporkan menghasilkan penghematan devisa negara sebesar 6,37 miliar dolar AS atau sekitar Rp164,86 triliun melalui pengurangan kebutuhan impor bahan bakar.
Selain memberikan manfaat ekonomi, program B50 diproyeksikan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 2,1 juta orang melalui kegiatan produksi, pengolahan, dan pengembangan rantai pasok bahan bakar nabati.
Dari sisi lingkungan, implementasi B50 juga diproyeksikan dapat menekan emisi karbon dioksida hingga 44,46 juta ton.
Pengurangan emisi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Pemerintah Percepat Produksi Bioetanol untuk Kurangi Impor Bensin
Selain biodiesel B50, pemerintah mulai menjalankan program produksi bioetanol berskala besar sebagai alternatif bahan bakar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin.
Pengembangan bioetanol membutuhkan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bahan baku, pembangunan fasilitas produksi, penguasaan teknologi pengolahan, hingga penguatan jaringan distribusi.
Dalam pengembangan tersebut, kerja sama dengan Jepang dinilai berpotensi memberikan nilai tambah melalui dukungan teknologi pengolahan dan peningkatan kemampuan industri energi dalam negeri.
Pemerintah berupaya memastikan pengembangan bioetanol tidak hanya meningkatkan ketersediaan bahan bakar alternatif, tetapi juga memperkuat kemampuan industri nasional dalam memanfaatkan sumber daya domestik.
Penguasaan teknologi produksi menjadi salah satu faktor penting agar Indonesia dapat meningkatkan kapasitas pengolahan bioetanol secara berkelanjutan.
PLTS 100 GWp Jadi Andalan Pengembangan Energi Bersih Nasional
Di sektor energi surya, pemerintah telah meluncurkan Program PLTS 100 GWp pada 25 Agustus 2026 di Jembrana, Bali, untuk memperluas pemanfaatan energi matahari sebagai sumber pembangkit listrik nasional.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi bersih sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional.
Hingga Agustus 2026, total kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan nasional telah mencapai 16.442 megawatt atau setara 15 persen dari keseluruhan kapasitas pembangkit listrik nasional.
Pemerintah juga telah meresmikan 55 proyek energi baru terbarukan secara bersamaan pada Juni 2026 sebagai bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur energi bersih.
Pengembangan PLTS berkapasitas 100 GWp diharapkan dapat memperbesar kontribusi energi matahari dalam sistem kelistrikan nasional sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon.
Kolaborasi dengan Jepang berpotensi memperkuat pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga surya, termasuk peningkatan kemampuan industri dalam negeri untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi tersebut.
Bahlil Tekankan Transfer Teknologi dan Penguatan Industri Nasional
Bahlil menegaskan bahwa kerja sama energi Indonesia dan Jepang harus diarahkan pada pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing industri nasional.
Menurutnya, kemitraan teknologi perlu memberikan manfaat jangka panjang agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi dari luar negeri, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan industri energinya sendiri.
"Kerja sama dengan Jepang perlu diarahkan pada pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan industri dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri energi nasional," tegas Bahlil.
Penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan Indonesia mengolah serta memanfaatkan sumber daya energi secara mandiri.
Melalui pengembangan biodiesel B50, bioetanol, dan PLTS 100 GWp, pemerintah berupaya membangun sistem energi nasional yang lebih mandiri, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Penguatan kemitraan energi bersih antara Indonesia dan Jepang juga diharapkan dapat mendukung ketahanan energi kawasan ASEAN sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri energi nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick




