
Pantau - Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, mencatat realisasi penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp14,5 miliar hingga 17 November 2026 atau sekitar 90,63 persen dari target Rp16 miliar yang ditetapkan tahun ini.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire, Yusuf F. Pirade, di Nabire, Rabu (18/11/2026).
Dari total penerimaan tersebut, realisasi opsen PKB mencapai Rp9 miliar dari target Rp10 miliar, sedangkan opsen BBNKB terealisasi Rp5,5 miliar dari target Rp6 miliar.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire masih harus mengejar kekurangan penerimaan sebesar Rp1,5 miliar hingga akhir 2026.
Bapenda Nabire Optimistis Kejar Kekurangan Pajak Rp1,5 Miliar
Kepala Bapenda Nabire Yusuf F. Pirade menjelaskan bahwa kekurangan penerimaan opsen pajak kendaraan terdiri atas Rp1 miliar dari sektor PKB dan Rp500 juta dari sektor BBNKB.
" Dengan capaian tersebut, pemerintah daerah hanya perlu mengejar penerimaan Rp1 miliar dari opsen PKB dan Rp500 juta dari opsen BBNKB hingga akhir tahun," ujar Yusuf.
Pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan agar target yang telah ditetapkan dalam anggaran tahun 2026 dapat tercapai.
Yusuf menjelaskan bahwa opsen merupakan tambahan penerimaan dari PKB dan BBNKB yang menjadi bagian pemerintah kabupaten melalui mekanisme pembagian penerimaan pajak kendaraan.
Penerapan kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurutnya, penerapan opsen pajak kendaraan bukan berarti menambah beban pajak bagi masyarakat, melainkan mengubah mekanisme penerimaan yang sebelumnya dilakukan melalui dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
Sejak mekanisme opsen mulai diterapkan pada 2025, bagian penerimaan PKB dan BBNKB untuk pemerintah kabupaten dapat langsung masuk ke kas daerah tanpa harus menunggu penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan penerimaan pajak sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Nabire.
Kendaraan Berpelat Luar Daerah Jadi Perhatian Pemkab Nabire
Selain mengejar target penerimaan pajak, Bapenda Nabire menyoroti masih banyaknya kendaraan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nabire tetapi menggunakan pelat nomor dari luar Provinsi Papua Tengah.
Kondisi tersebut menyebabkan pembayaran pajak kendaraan masuk ke daerah lain meskipun kendaraan bersangkutan beroperasi dan menggunakan fasilitas jalan di Kabupaten Nabire.
Pemerintah Kabupaten Nabire karena itu mendorong masyarakat yang memiliki kendaraan berpelat luar daerah untuk segera mengurus perpindahan registrasi kendaraan ke wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire.
Langkah tersebut dilakukan agar penerimaan pajak kendaraan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah.
"Karena itu, hari ini kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kendaraan berpelat luar segera mengurus perpindahan registrasi ke wilayah Papua Tengah, khususnya Nabire, sehingga penerimaan pajaknya dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah," kata Yusuf.
Bapenda Nabire juga terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme opsen PKB dan BBNKB melalui kegiatan sosialisasi.
Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mengingatkan pemilik kendaraan mengenai pentingnya tertib administrasi dan registrasi kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkab Nabire Dorong Koordinasi dengan Kepolisian
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, La Halim, menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan opsen pajak kendaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah menjadi semakin penting di tengah keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Penerimaan opsen PKB dan BBNKB diharapkan dapat memperkuat kemampuan Pemerintah Kabupaten Nabire dalam membiayai berbagai program pembangunan, baik infrastruktur maupun noninfrastruktur.
La Halim juga menyoroti perlunya penanganan terhadap kendaraan berpelat nomor luar daerah yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nabire.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian, khususnya satuan lalu lintas, untuk memastikan administrasi kendaraan berjalan sesuai ketentuan.
"Terkait kendaraan plat luar Nabire, pemda perlu berkoordinasi dengan kepolisian, khususnya satuan lalu lintas, untuk menertibkan kendaraan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku," ujar La Halim.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor sekaligus membantu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Penerimaan Pajak Kendaraan Diharapkan Perkuat PAD Nabire
Pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong optimalisasi penerimaan opsen PKB dan BBNKB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Melalui mekanisme penerimaan langsung ke kas kabupaten, pemerintah daerah diharapkan memiliki kepastian pendapatan yang lebih baik dalam merencanakan kebutuhan anggaran.
Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak dan penertiban administrasi kendaraan menjadi bagian dari langkah yang didorong untuk memperkuat penerimaan tersebut.
Dengan realisasi Rp14,5 miliar hingga 17 November 2026, Pemerintah Kabupaten Nabire masih memiliki waktu hingga akhir tahun untuk memenuhi kekurangan Rp1,5 miliar dari target penerimaan opsen pajak kendaraan sebesar Rp16 miliar.
Optimalisasi penerimaan tersebut diharapkan mampu memperkuat PAD, meningkatkan kemandirian fiskal, serta memperluas kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Nabire.
- Penulis :
- Arian Mesa




